wacana-edukasi.com– Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan membawa masalah harga dan ketersediaan minyak goreng ke ranah hukum, termasuk terkait indikasi kartel dalam kenaikan harga komoditas tersebut (30/1/2022).
“Berdasarkan berbagai temuan saat ini, Komisi memutuskan pada Rapat Komisi hari Rabu kemarin bahwa permasalahan minyak goreng dilanjutkan ke ranah penegakan hukum di KPPU,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur, Sabtu (29/1) seperti dikutip dari Antara.
Kelangkaan minyak goreng menjadi pukulan yang menyedihkan bagi rakyat di negeri ini, pasalnya perkebunan kelapa sawit bukanlah sedikit, tercatat pada 2019 luasnya mencapai 14,60 juta hektare (ha). Tapi sangat disayangkan hal ini kenapa bisa terjadi. Siapa yang hendak disalahkan? Tentunya yang paling bertanggungjawab adalah penguasa. Karena kebijakan lahir dari aturan yang mereka buat.
Seyogiyanya, jika memang pemerintah serius mengurusi hajat hidup orang banyak, kondisi pasar yang menyebabkan kelangkaan berbagai komoditas kebutuhan sehari-hari tidak sampai terjadi. Sebab, kebutuhan pokok itu bersifat konsisten dan jangka panjang, akan terus dibutuhkan demi kelangsungan hidup manusia. Maka harus dijaga kestabilannya. Bukankah tugas penguasa mengurusi rakyatnya dengan sebaik-baiknya, termasuk menjamin ketersediaan sandang, pangan, papan, keamanan dan kesehatan.
Kenaikan dan kelangkaan minyak goreng perlu mendapat perhatian dan fokus utama. Kenaikan harga dan kelangkaan ini menunjukkan ada kekeliruan pengurusan oleh penguasa yang disebabkan sitem yang dianut, dan dijadikan pijakan untuk berbuat serta menentukan kebijakan yaitu sistem kapitalis yang berbasis keuntungan (manfaat) . Tidak berpusat pada pengaturan kepentingan umat yang menjadi tugas utama. Padahal Allah sudah mengingatkan di dalam Al-quran QS al-Maidah Ayat 49
وَأنِ احْكَم بَيْنَهم بما أنْزَ لَ الله وَلاَ تَتبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْدرْهم أَنْ يَفْتِنُو كَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ, فَإِنْ تَوَلوا فَاعْلَمْ أَنمَا يُرِ يْدُ الله أَنْ يُصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ دُنُوْ بِهِمْ وَإِن كَثِرًا مِنَ الناسِ لَفَا سِقُوْنَ
“Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”
Begitu banyak musibah yang terjadi di negeri ini, harusnya dapat mengambil ibrah atasnya, untuk dijadikan bahan introspeksi diri dan memperbaiki serta menyesuaikan dengan syariat Allah sebagai Sang Khalik dan pengatur, bukan semakin membangkang. Janganlah menjadi penantang dan coba-coba menjadi tandingan Allah karena pasti tidak akan mampu. Sudah saatnya menjadikan Islam sebagai asas dalam membuat kebijakan, InsyaAllah negeri ini akan aman sejahtera. Wallahualam
Susi Aisyah (Pegiat Literasi Medan)
Views: 41
Comment here