Wacana-edukasi.com– Para elit politik blusukan, ada apa? Mereka seakan-akan tengah berlomba untuk meraih hati rakyat. Sebut saja, PDI Perjuangan. Partai dengan logo banteng bermoncong putih itu diketahui telah membagikan minyak goreng sebanyak 10 ton untuk warga di 21 kecamatan di Kota Medan (galamedianews.com, 14/2/2022). Kemudian, Partai Golkar wilayah Jawa Timur juga melakukan hal yang serupa. Diketahui partai tersebut telah menggelontorkan ribuan minyak goreng untuk para penjual gorengan di Kota Surabaya (surya.com, 8/3/2022). Ini baru dua partai. Di luar sana, masih ada beberapa partai lainnya yang turut melakukan aksi yang serupa.
Aksi bagi-bagi minyak goreng (migor) tersebut ditengarai untuk jemput bola menuju pemilu 2024. Meskipun terdapat wacana penundaan pemilu, mereka tetap bergerak maju. Mereka tetap menjalankan programnya demi meraup suara sebanyak-banyaknya.
Bagi-bagi migor tersebut tentu saja mendapat sambutan hangat dari warga yang kebagian migor tersebut. Di saat mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkannya, ternyata para elit politik berbagi migor gratis. Tentu saja masyarakat merasa senang. Namun, tak sedikit pula masyarakat yang mempertanyakan dari mana partai-partai itu memperoleh minyak? Apakah kelangkaan migor itu justru disebabkan oleh beberapa partai yang telah membeli minyak dalam skala besar?
Suatu hal yang biasa, menuju pemilu para elit politik menebar janji-janji manis. Akan melakukan ini dan itu. Semuanya berbau hal-hal yang menyenangkan dan menenangkan. Lalu, apakah janji-janji tersebut dipenuhi?
Janji manis tak berbuah manis. Merujuk pada berbagai pengalaman sebelumnya, para elit politik hanya mendekati rakyat jika ada maunya. Saat mereka butuh suara, maka mereka rajin tebar pesona. Rakyat diberi segudang janji. Padahal, saat mereka sudah berkuasa, mereka melenggang begitu saja tanpa kata. Tidak ada perubahan yang berarti.
Demikian lah, kedok demokrasi. Tak mampu membawa masyarakat ke arah perubahan yang lebih baik. Barang-barang kebutuhan masyarakat tetap mahal dan semakin mahal. Angka pengangguran meningkat. Ditambah, sejumlah persoalan lainnya.
Selain itu, sejumlah kebijakan yang dilahirkan justru lebih banyak berpihak pada korporat. Sedangkan, rakyat kecil tidak mendapat apa-apa. Ibarat kata, korporat diberi karpet merah, sementara rakyat kecil hanya gigit jari saja.
Berbeda halnya dengan Islam. Penguasa adalah ro’in (penggembala). Kelak ia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt. atas apa yang digembalakannya. Maka dari itu, penguasa dalam sistem Islam adalah penguasa yang amanah. Tidak sekali-kali ia menjadikan rakyat sebagai target untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Pun tidak ada politik tipu-tipu.
Lihat saja sepak terjang Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam mengurus urusan masyarakatnya. Beliau benar-benar mengerahkan segenap tenaga, pikiran, dan waktunya untuk masyarakat yang dipimpinnya. Bahkan, demi menunaikan amanahnya, beliau rela mengorbankan waktu tidurnya. Sehingga, waktu istirahatnya benar-benar sangat kurang. Beliau takut jika beliau beristirahat, maka di saat yang bersamaan ada rakyat yang membutuhkan beliau.
Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak melakukan politik pencitraan atau menebar janji-janji manis agar rakyat berbondong-bondong memilihnya. Sebaliknya, beliau menangis sejadi-jadinya saat kekuasaan dibebankan ke pundaknya. Beliau sama sekali tidak bernafsu menjadi penguasa. Beliau menyadari sepenuhnya bahwa menjadi pemimpin itu berat. Jika beliau tidak amanah, maka kelak akan mendapat siksa akhirat.
Berdasarkan fenomena di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi itu semu. Tidak bisa diharapkan. Janji manis yang ditebar di tengah-tengah masyarakat kenyataannya tak berbuah manis. Maka dari itu, sudah saatnya masyarakat berpikir kepada sistem alternatif, yakni daulah khilafah rosyidah ‘alaa minhajin nubuwah. Dengan adanya sistem ini, maka syariah Allah dapat diterapkan secara kaffah.
Ummu Haneem
Views: 84
Comment here