wacana-edukasi.com– Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim meluncurkan Merdeka Belajar ke-21: Dana Abadi Perguruan Tinggi. Program dana abadi perguruan tinggi ditargetkan untuk PTNBH sebagai badan hukum yang dapat mengelola aset finansial secara independen. Dalam hal ini, setiap PTNBH harus memperbesar sumber pendapatannya di luar bantuan pemerintah dan uang kuliah tunggal (UKT) (beritasatu, 27/06/2022).
PTNBH merupakan perguruan tinggi negeri berbadan hukum, memiliki kemandirian dalam mengelola internalnya sesuai tujuan kampus, seperti mengelola keuangan dan sumbernya, serta melakukan pengembangan inovasi dan mendistribusikannya ke masyarakat dengan bermitra pada dunia usaha.
Dengan kemandiriannya itu, tak heran jika pemerintah menyalurkan dana abadi tersebut pada PTNBH. Dapat dilihat bahwa bisnis semakin kental dalam dunia pendidikan. Alhasil, biaya pendidikan di PTN berbadan hukum terbilang cukup mahal.
Pengelolaan pendidikan dalam sistem kapitalisme berasaskan materi. Terlihat pergeseran fungsi kampus yang seharusnya fokus pada proses pendidikan, bukan mencari dana dari pihak lain, khawatir jika kampus akan kehilangan orientasi mencetak generasi berkualitas beralih pada orientasi kapitalistik.
Dalam Islam, negara berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal itu merupakan tanggung jawab negara, bukan individu, masyarakat apatahlagi korporasi. Asas pendidikan dalam Islam adalah aqidah. Sehingga, memiliki visi misi mulia yang dapat mencetak generasi ilmuwan dan ulama yang karyanya bermanfaat untuk umat. Di samping itu, pendidikan dalam Islam memiliki output pendidikan untuk membentuk generasi yang bertaqwa pada Allah Swt serta berkepribadian Islam.
Maka, sangat penting mengembalikan peran negara sebagaimana mestinya. Hal itu hanya mampu diwujudkan ketika hukum Islam secara totalitas diterapkan dalam kehidupan bernegara dalam bingkai Khilafah yang mengikuti metode kenabian.
Wallahualam.
Novita Tristyaningsih
Cilegon
Views: 6
Comment here