wacana-edukasi com– PT PLN Persero akan memanfaatkan penyertaan modal negara (PMN) dari pemerintah sebesar Rp10 triliun di tahun 2023, untuk membangun infrastruktur listrik di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Sebab, PLN mendapat mandat untuk melistriki seluruh rakyat di seluruh Indonesia, tanpa terkecuali.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan saat ini rasio elektrifikasi PLN di Indonesia secara umum 97,4 persen. Pelaksanaan program pemerataan listrik bagi 3T bertepatan dengan program pengalihan kompor gas ke kompor induksi listrik, yang menghapuskan subsidi bagi gol masyarakat 450 A dan program kendaraan listrik.
Disaat banyak yang sama sekali belum mendapatkan aliran listrik, di sisi lain pasokan listrik berlebih dengan adanya TOP. Sehingga agar program ini berjalan lancar dan masyarakat bisa melaksanakan program konversi kompor gas ke kompor induksi listrik maka pemerataan listrik segera dipenuhi. Dengan demikian, apakah program ini sejatinya demi kepentingan rakyat, atau demi kepentingan para kapitalis yang menguasai energi termasuk listrik?
Konversi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas ke listrik, dikaitkan dengan program energi bersih. Tujuannya demi mengurangi emisi karbon dengan mengurangi bahan bakar fosil, yaitu minyak dan gas. Namun, ternyata di hulu pembangkit listrik masih didominasi batubara dan BBM. Ini menunjukkan kebijakan setengah hati dalam mewujudkan energi bersih.
Jika memang serius mau mewujudkan energi bersih, pembangkit listrik selain batubara dan BBM harus ditingkatkan secara serius. Seperti tenaga bayu, panas bumi, nuklir, dan lain-lain. Namun, untuk meningkatkannya butuh kebijakan yang komprehensif, agar tidak menimbulkan masalah lain. Tidak bisa dengan model pembuatan kebijakan yang terburu-buru dan minim visi seperti yang dilakukan pemerintah selama ini.
Begitu pula terkait efisiensi. Dengan meningkatnya penggunaan listrik, pemerintah tengah mengurangi beban di hilir. Namun, beban tersebut kemudian berpindah ke hulu dalam bentuk kenaikan pembelian batubara dan BBM impor di hulu pembangkit. Ending-nya sama saja.
Cita-cita mewujudkan energi yang bersih dan efisien merupakan hal yang baik. Namun, untuk mewujudkannya tidak bisa dengan kebijakan tambal sulam dengan memindahkan beban dari hilir ke hulu, atau mengurangi impor BBM, atau mengurangi gas, yang merupakan kepemilikan umum, dan boleh dinikmati rakyat dengan harga murah bahkan gratis.
Kita butuh visi besar berlandaskan ideologi sahih guna mewujudkan kemandirian energi sehingga tidak tergantung kepada impor. Untuk itu butuh penerapan sistem ekonomi Islam yang salah satu wujud aturannya adalah menjadikan tambang strategis menjadi milik umum dan dikelola negara demi kemakmuran rakyat. Maka butuh peta jalan untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi. Peta jalan ini dibuat berdasarkan syariat, bukan peta jalan yang didominasi kepentingan korporasi.
Sabrina K.
Pontianak, Kalbar
Link Berita:
https://www.insidepontianak.com/ekonomi/pr-4545072001/dirut-pln-kami-mendapat-mandat-menyediakan-listrik-bagi-rakyat-di-daerah-3t
Views: 6
Comment here