Oleh. Suhartatik
wacana-edukasi.com, OPINI– Dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Terlebih bagi tenaga kerja yang dibayangi PHK massal akibat dari kondisi global seperti efek virus corona, kenaikan suku bunga Amerika Serikat (AS), serta perang yang terjadi antara Rusia-Ukraina. Hal ini membawa dampak buruk terhadap beberapa industri yang ada di Indonesia, seperti industri tekstil; sepatu; dsb.
CNBCIndonesia (6/11/2022) melansir, Belakangan pemutusan hubungan kerja (PHK) banyak terjadi di pabrik sepatu dan tekstil dalam negeri. Hal ini terjadi akibat perlambatan ekonomi dan lonjakan inflasi di negara tujuan ekspor. Perlambatan ekonomi memang terjadi di sejumlah negara maju, seperti Amerika Serikat, Eropa, dan China. Hal ini tercermin dari Purchasing Managers’ Index (PMI). Penundaan dan pembatalan ekspor pun dilaporkan terus terjadi, bahkan sudah ada yang mengalami pembatalan sampai 50%.
“PMI Manufaktur global bulan September 2022 yang masuk kontraksi 49,8,” sebut Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Sri Mulyani dalam konferensi pers, dikutip Minggu (6/11/2022).
Dijelaskan bahwa perlambatan ekonomi negara maju dipengaruhi oleh geopolitik dan perang di kawasan Ukraina yang memicu tekanan inflasi yang tinggi. Selain itu, kenaikan suku bunga Amerika Serikat (AS) diperkirakan lebih tinggi dengan siklus lebih panjang.
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga mengomentari persoalan PHK yang terjadi di sejumlah pabrik tekstil hingga alas kaki/sepatu. Beliau menyampaikan pemerintah akan terus memonitor fenomena yang terjadi.
Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Provinsi Jabar (PPTPJB) Yan Mei mengatakan bahwa per Oktober 2022 ada laporan dari 14 kabupaten dan kota di Jawa Barat sudah ada pemutusan hubungan kerja atau PHK sebanyak 64 ribu pekerja dari 124 perusahaan. Keputusan ini terpaksa dilakukan karena terjadi penurunan daya beli masyarakat, khususnya daya beli di negara-negara tujuan ekspor.“Ada 18 perusahaan yang tutup dari 14 kabupaten/kota di Jawa Barat, yang terpaksa melakukan PHK terhadap sekitar 9.500 karyawan. Angka ini akan terus berubah seiring laporan yang masuk. Tahun depan masih bisa terus bertambah akibat adanya tekanan resesi global,” ujar dia dalam konferensi pers virtual ‘Badai PHK di Industri TPT, Produsen Minta Pemerintah Turun Tangan’. (Sumber: investor.id, 2/11/2022).
Kapitalisme Terbukti Gagal Menyejahterakan Rakyat
Fenomena PHK massal ini menggambarkan betapa rapuhnya sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan paradigma kapitalisme. Sistem ini adalah sistem yang rentan krisis, karena untuk mewujudkan kemakmuran rakyat negara tidak perlu campur tangan terhadap perekonomian masyarakat. Sebagaimana yang disebutkan dalam kamus ekonomi yang berbunyi “Political economy is the science of wealth and deals with effort made by man to supply wants and satisfy desires” ( Politik ekonomi adalah ilmu pengetahuaan tentang kekayaan dan berhubungan dengan usaha-usaha yang dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskan keinginan). Definisi tersebut tidak menyebutkan peran negara samasekali dan ekonomi bukan sebuah kebijakan, namun sekedar ilmu. Imbasnya para buruh pribumi menjadi bernasib malang.
Sementara itu, penguasa memiliki kebijakan berbeda untuk TKA (tenaga kerja asing) dari Tiongkok. Mereka bebas masuk ke Indonesia karena dijamin oleh UU Omnibus Law. Sedangkan rakyat yang tinggal di negeri ini seolah terpinggirkan. Untuk mencari sesuap nasi saja, harus pontang-panting. Kekayaan alam negeri yang melimpah ruah dikuasai oleh segelintir orang. Penguasa pun tak lebih sebagai perpanjangan tangan para pemilik modal. Begitulah potret buruk kebijakan oligarki yang diterapkan hari ini.
Tidak hanya di Indonesia saja. Potret kegagalan kapitalisme dalam menyejahterakan rakyat juga terjadi di negara-negara Eropa. Misalnya di Inggris, terjadi peningkatan jumlah orang miskin bahkan pelacuran bermotif problem ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kapitalisme adalah sistem hidup rusak dan merusak. Aturan yang lahir dari kapitalisme berasal dari akal manusia. Sehingga tak akan mampu menyelesaikan problematika hidup secara solutif atau tuntas.
Jadikan Islam sebagai Solusi
Berbeda jauh ketika kita berada dalam naungan aturan Allah yaitu sistem Islam. Rakyat akan dijamin pemenuhan kebutuhan mendasarnya oleh penguasa. Lapangan pekerjaan akan disediakan seluas-luasnya oleh negara. Fokus negara bukan pada pertumbuhan ekonomi, melainkan pada proses produksi dan meratanya distribusi pendapatan rakyat.
Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab as siyasah al iqtishadiyah al mutsla bahwa politik ekonomi Islam merupakan kebijakan yang diterapkan oleh Negara Khilafah untuk menjamin pemenuhan seluruh kebutuhan dasar rakyat, orang-perorang, secara menyeluruh, serta menjamin kesempatan untuk memenuhi kebutuhan sekunder mereka sesuai dengan kadar yang mampu diraih sebagai mnusia yang hidup dalam suatu masyarakat yang khas, dengan corak dan gaya hidup yang unik. (Abdurrahman al Maliki).
Sampai kapan pun, sistem hidup yang bukan berasal dari wahyu Ilahi tak kan pernah mampu menciptakan keadilan. Kesejahteraan pun hanya akan dinikmati oleh segelintir orang. Mari sudahi saja kapitalisme. Songsong perubahan dengan Islam. Sebab sejatinya Islam adalah agama sekaligus sistem hidup yang membawa rahmat bagi seluruh alam.
Wallahu a’lam bishawab
Views: 6
Comment here