Kemiskinan Ekstrem di Wilayah Penopang Ekonomi

Oleh : Nilma Fitri S. Si (Pegiat Literasi)

wacana-edukasi.com, OPINI– Di tengah hiruk pikuknya mekanisme industri di wilayah Bekasi, kemiskinan ekstrem dialami oleh ribuan warga Kabupaten Bekasi. Sebagai daerah yang dilabeli kawasan industri terbesar di Asia Tenggara (ASEAN), miris, sebanyak 3.961 jiwa warga Bekasi dilabeli sebagai penduduk miskin ekstrem.

Data yang dihimpun dari hasil pencocokan data lapangan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, mengelompokkan status penduduk miskin ekstrem dengan pengeluaran harian warga di bawah Rp11.941,1 per kapita per hari (suarabekaci.id, 28/1/2023).

Fakta yang dikutip dari sindonews.com (29/5/2021), Bekasi memiliki 11 kawasan industri dan 7.600 perusahaan tapi tingkat pengangguran warganya masih tinggi. Hal ini dinyatakan oleh Ketua Asosiasi Praktisi Human Resources Indonesia (ASPHRI) Yosminaldi, menurutnya tenaga kerja lokal kalah bersaing dengan pendatang. Di saat yang sama pengangguran di wilayah Kabupaten Bekasi menduduki peringkat tertinggi 8,04 persen di Jawa Barat, dan mengalami peningkatan saat pandemi Covid-19 menjadi 11 persen.

Industri Berkembang Pesat, Ekonomi Rakyat Masih Melarat

Berlalu ke tahun berikutnya, di saat kondisi ekonomi rakyat diharapkan berubah, sejumlah perusahaan ternama yang berdiri di belasan kawasan industri di Cikarang sepanjang tahun 2022 telah menyerap tenaga kerja sebanyak 14.000 orang, dan 6.000 orang diantaranya merupakan tenaga kerja lokal warga Kabupaten Bekasi. Jumlah tenaga kerja lokal ini sudah melampaui dari angka 3000 yang ditargetkan ungkap Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bekasi, Edi Rochyadi (wartakotalive.com, 26/8/2022).

Kondisi ini diharapkan dapat mengangkat kesejahteraan ekonomi warga Bekasi. Tetapi faktanya hal itu tidak terjadi. Kemiskinan ekstrem masih saja dialami ribuan warga Bekasi. Banyaknya tenaga kerja yang dikatakan telah mencapai target oleh Pemerintahan Daerah Bekasi ternyata tidak mampu mencegah kemiskinan.

Sebagai kawasan industri terbesar se-ASEAN, membuktikan begitu pesatnya perkembangan industri di Bekasi. Tetapi tidak menjadi jaminan, ekonomi rakyat Bekasi ikut terangkat. Bahkan ditemukan ribuan warganya masuk kategori kemiskinan ekstrim. Sebuah hal yang mengundang tanya bagaimana keseriusan upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Wilayah Bekasi. Dengan pesatnya perkembangan industri yang seharusnya mampu menyerap banyak tenaga kerja tetapi nyatanya tak juga mampu mengangkat ekonomi rakyat.

Kemiskinan masih saja menjadi persoalan besar yang tak kunjung terselesaikan. Keberadaannya senantiasa menjadi hembusan angin segar bagi rakyat pada saat pesta politik lima tahunan. Buaian yang membius masyarakat akan kesejahteraan, senantiasa menjadi rencana untuk serius dilakukan.

Tetapi fakta memperlihatkan secara alami bagaimana iklim kapitalis menciptakan kemiskinan. Setiap rezim berganti, badai kemiskinan tak kunjung reda. Penurunan angka kemiskinan hanya sebatas data, diklaim sebagai kinerja baik penguasa. Tapi nyatanya ekonomi sulit masih terus melilit masyarakat.

Penguasa Korupsi Memperparah Kemiskinan Ekstrem

Kondisi kemiskinan yang kian ekstrem ini makin diperburuk dengan kinerja penguasa yang seharusnya sebagai penanggung jawab rakyat malah tersandung dengan kasus korupsi.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi telah menetapkan seorang mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi tahun 2016 – 2019 yang berinisial AK sebagai tersangka. Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam hal pemanfaatan secara ilegal Barang Milik Daerah (BMD) Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Bekasi. Dari hasil penyidikan, kejaksaan juga mengungkap ada keterlibatan pihak lain yang dimintai pertanggungjawaban pidananya, sesuai dengan kualitas peran dan kesalahan atas perbuatan yang dilakukan (beritacikarang.com, 23/1/2023).

Semakin sulitlah menekan kemiskinan ekstrem di Wilayah Bekasi. Pejabat yang berwenang selaku penguasa tidak peka terhadap penderitaan rakyat. Kasus korupsi sebagai bukti, jabatan hanya demi memperkaya diri, keluarga dan korporasi.

Korupsi juga akan menciptakan ekonomi biaya tinggi. Barang dan jasa menjadi mahal karena menutupi modal yang harus dikeluarkan akibat penyelewengan jabatan. Masyarakat menjadi sulit mendapat akses lapangan kerja sebab minimnya taraf pendidikan karena mahalnya biaya yang harus dikeluarkan. Sehingga pengentasan kemiskinan akan berjalan lambat bahkan jalan di tempat.

Kemiskinan Ekstrem Akibat Sistem Rusak

Kemiskinan tak berujung yang dialami rakyat sebenarnya adalah akibat dari sistem kapitalisme yang merengkuh Indonesia. Dari aspek ekonomi kapitalis yang diterapkan, telah membentuk dominasi ekonomi para pemilik modal tanpa memperhatikan keadilan bagi masyarakat umum. Menciptakan magnet kesejahteraan hanya bagi kalangan atas dan mendatangkan badai kemiskinan yang menerpa kalangan bawah.

Dalam sistem kapitalisme peran pemerintah sangat lemah sehingga roda perekonomian dengan mudahnya dapat disetir oleh kaum kapital. Penguasa pun bisa merangkap jadi pengusaha, sehingga kebijakan yang dikeluarkan tentu saja demi keuntungannya sendiri. Menjadi suatu hal yang mustahil, apabila langkah kebijakan pemerintah murni demi kesejahteraan rakyat.

Persaingan kapitalis akan berlomba menguasai dan memonopoli kebutuhan dasar masyarakat seperti air, tanah, udara, dan kebutuhan dasar lain sebagai komoditas yang mendatangkan keuntungan. Sehingga rakyat menjadi pangsa pasar yang wajib membeli jika ingin mengkonsumsi. Inilah bukti bahwa sistem kapitalisme rusak dan tak akan mampu menyelamatkan rakyat dari kemiskinan, apapun kebijakan yang digulirkan.

Berawal dari ekspansi negara adidaya, sistem kapitalisme kemudian dipaksakan untuk diterapkan di negara-negara lain termasuk Indonesia. Penerapannya secara global telah melahirkan kezaliman yang mendunia. Bahkan sistem ini juga yang melemahkan kemandirian negara untuk memberikan kesejahteraan rakyatnya dengan segala sumber daya yang dimilikinya.

Sistem ini Juga yang merenggut kemandirian negara dalam pengaturan sistem pemerintahannya, agar berkiblat ke negara Barat dengan ketergantungan ekonominya melalui politik “Utang” kepada negara adikuasa. Asas sekularismenya juga turut andil melahirkan individu-individu budak materi yang tak kenal halal dan haram. Dari sinilah terbentuk kolaborasi kelompok pemilik modal dan korporasi internasional agar mudah menyetir kekuasaan demi melegalisasi pengerukan kekayaan dan sumber daya masyarakat.

Tidak bisa disangkal, bahwa Indonesia pun menjadi bagian negara penganut sistem kapitalisme. Ekonominya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kepentingan elit-elit kekuasaan. Setiap penetapan kebijakan senantiasa menyimpan kepentingan korporatokrasi, membuat pemerintah bekerja di bawah tekanan, tunduk kepada, dan sekaligus melayani kepentingan “lain” yang besar yaitu para kapitalis.

Sehingga pemerintah tak lagi mampu menyejahterakan rakyatnya. Bahkan penguasa dan pengusaha berafiliasi mengambil keuntungan dari rakyat. Ekonomi rakyat semakin terjepit, kemiskinan ekstrem pun tak dapat dihindari. Kondisi ini semakin diniscayakan oleh politik demokrasi yang merupakan konteks perpolitikan indonesia.

Islam Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem sebenarnya adalah masalah sistematik dan struktural. Tidak akan bisa ditanggulangi dengan tambal sulam kebijakan tanpa merombak cara pandang negara yang masih tunduk dan melayani golongan borjuis dan disetir oleh korporasi internasional serta kepentingan korporatokrasi.

Selama negara masih memakbulkan kapitalisme, kemiskinan ekstrem akan senantiasa menjadi momok bagi rakyat. Karena tindakan penanggulangan yang disajikan tidak efektif dan tidak memberikan hasil yang nyata.

Oleh sebab itu, sudah saatnya rakyat menatap ke arah yang berbeda. Karena fokus pada kapitalisme akan semakin memperparah taraf kemiskinan yang sudah mencapai level paling bawah.

Di Indonesia, kebijakan privatisasi publik sudah lama dijalankan. Tidak hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diprivatisasi, tetapi juga sumber daya alam berupa air, gas bumi, minyak bumi, dan batubara telah diserahkan kepada pihak swasta dan asing atas nama privatisasi. Sementara rakyat menjadi penonton yang hanya bisa gigit jari melihat kekayaan yang semestinya menjadi hak mereka dirampas di depan mata.

Inilah konsep kapitalisme yang bertolak belakang dengan sistem Islam. Islam membagi kekayaan menjadi tiga kepemilikan. Kepemilikan negara, kepemilikan umum, dan kepemilikan individu. Sumber kekayaan alam bumi Indonesia yang berlimpah ruah termasuk dalam kepemilikan umum. Sehingga haram bagi negara memprivatisasinya dan menyerahkannya kepada swasta atau asing. Begitu juga pengelolaannya, diserahkan kepada negara yang hasilnya adalah milik rakyat untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Dalam hal penyematan standar masyarakat miskin dalam Islam, tidak dilihat dari jumlah pengeluaran dan pendapatan. Tetapi dari segi pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, dan pendidikan. Dan termasuk dalam kategori masyarakat miskin apabila kebutuhan pokok ini tidak dapat terpenuhi.

Oleh sebab itu merupakan kewajiban bagi negara memberikan jaminan sepenuhnya agar rakyat dapat mencari nafkah. Negara berkewajiban membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Dan dari pengelolaan kepemilikan umum berupa kekayaan alam sebagai hak rakyat, kebutuhan rakyat akan pendidikan dan kesehatan menjadi bebas biaya dan diberikan secara cuma-cuma (gratis) oleh negara.

Sistem Islam juga akan menutup pintu kendali dari negara lain, untuk menjaga kekayaan alam tidak diambil oleh mereka tetapi sebagai hak rakyat demi memenuhi kesejahteraannya. Hal ini juga sekaligus akan mencegah negara lain ikut campur dalam pengaturan negara, serta menghalangi masuknya hegemoni yang dapat merusak moral dan akhlak masyarakat.

Pengaturan ekonomi menurut Islam dijalankan berdasarkan ekonomi syariah. Menjadikan halal dan haram sebagai standar mencari keuntungan. Sehingga masyarakat tidak berfokus pada materi semata tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang membawa keselematan dunia dan akhirat. Selain itu sikap toleransi terhadap kesulitan orang lain merupakan perintah syarak, yang akan menghilangkan kesenjangan ekonomi dan turut mencegah kemiskinan ekstrem masyarakat.

Rasulullah saw. bersabda:
Tidaklah beriman kepadaku siapa saja yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan, padahal ia tahu” (HR ath-Thabrani dan al-Bazzar).

Dan yang paling utama, adanya pemimpin yang beriman kepada Allah akan melahirkan rasa tanggung jawab terhadap penderitaan rakyat. Pemimpin yang akan mengemban amanah di pundaknya atas dasar perintah Allah Swt. Dalam HR. al-Bukhari, Muslim dan Ahmad, Rasulullah saw. bersabda: “Pemimpin atas manusia adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus.”

Demikian Islam memberikan solusi sempurna mengatasi kemiskinan ekstrem sekaligus mampu mencegah terjadinya kemiskinan-kemiskinan lain yang senantiasa menjadi momok saat ini. Sudah saatnya masyarakat membuktikan sistem Islam sangat layak diterapkan, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan, keamanan, dan kejayaan negeri di muka bumi ini. Wallaahu a’lam bish showab.

Views: 17