Oleh : Ummu Kahfi
wacana-edukasi.com, OPINI– Presiden Joko Widodo optimis pemerintahannya bisa menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia pada 2024. Penanggulangan kemiskinan ekstrem ini memang menjadi salah satu program di periode kedua Jokowi dengan target cukup ambisius, yakni nol persen. “Berkaitan dengan kemiskinan ekstrem ini sebetulnya sudah kita rencanakan di periode yang kedua ini agar nanti di 2024 itu sudah pada posisi 0 kemiskinan ekstrem kita. Kita akan kerja keras dan mati-matian,” kata Jokowi usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDIP, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023). (www.tirto.id.com)
Dalam penjelasan pemerintah, kemiskinan ekstrem adalah kondisi dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi. Dalam angka, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika kemampuan daya beli (Purchasing Power Parity/PPP) hanya mencapai $1,9. PPP ini ditetapkan dengan menggunakan aturan kemiskinan absolut atau absolute poverty measure yang konsisten antarnegara dan antarwaktu.
Dalam hitungan rupiah, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya ada di bawah Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan. Berdasarkan hitungan itu, satu keluarga yang memiliki dua anak, dinilai miskin ekstrem jika pengeluarannya setara atau di bawah Rp1,28 juta per bulan. Menurut data BPS, pada Maret 2021 ada 2,14 persen atau 5,8 juta jiwa masyarakat Indonesia yang masuk dalam kategori miskin ekstrem. Menurut perhitungan, dengan mempertimbangkan berbagai kondisi, kemiskinan ekstrem pada 2024 bisa mencapai 2,6 atau 3,1 persen setara sekitar 7,2 – 8,6 juta jiwa. (www.voaindonesia.com)
Ilusi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim dalam Sistem Kapitalisme
Isu tentang kemiskinan memang selalu menjadi topik hangat dan utama dalam menyoal permasalahan negeri ini. Ibarat lingkaran setan yang tak pernah usai, isu kemiskinan masih menjadi PR besar bagi permasalahan negeri ini. Jika dicermati lebih jeli dan mendalam, kemiskinan yang terjadi saat ini sebenarnya lebih disebabkan oleh kemiskinan yang terstruktur dan sistematis. Sebab sudah menjadi rahasia umum dalam sistem kapitalisme, membuat jurang antara kaya dan miskin makin nyata dipelupuk mata.
Dalam sistem kapitalisme, segelintir orang (read: para pemilik modal) boleh menguasai SDA yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Tidak tanggung-tanggung, sistem kapitalisme membolehkan individu atau kelompok yang memiliki modal untuk memiliki SDA yang padahal ini adalah kebutuhan vital bagi masyarakat. Seperti air, minyak, gas, tambang, dan sebagainya. Itu semua boleh dimiliki selama ada modal, yang berujung hanya menguntungkan penguasa dan segelintir orang saja. Oleh karena itu, masyarakat akan sulit memenuhi dan mengakses kebutuhan hajat hidupnya secara murah atau gratis.
Sistem kapitalisme adalah paham ekonomi (perekonomian) yang modalnya (penanaman modalnya, kegiatan industrinya) bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasaran bebas. (www.kbbi.web.id) Wajar, jika ingin mengentaskan kemiskinan ekstrim dikatakan hanya sebuah ilusi ketika masih bersandar dan berharap dalam sistem kapitalisme. Karena nyatanya, sistem kapitalismelah yang menjadi biang keladi dari akutnya kemiskinan di negeri ini.
Islam Solusi dalam Mengentaskan Kemiskinan
Islam adalah seperangkat aturan yang komprehensif menyangkut seluruh aspek kehidupan yang bersumber dari Rabb semesta alam. Islam adalah sebuah sistem hidup yang logis dan sangat real untuk diterapakan. Maka dalam Islam, ada beberapa mekanisme yang akan dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan.
Pertama, negara (Khilafah) wajib memenuhi kebutuhan vital (pokok) masyarakat, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dalam hal kebutuhan sandang, pangan, dan papan, negara harus memberi kemudahan masyarakat untuk mendapatkan aksesnya secara cepat dan mudah. Adapun dalam hal pendidikan, kesehatan, dan keamanan, negara harus memenuhinya secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Sebab negara bertanggung jawab untuk menjadi pelayan bagi masyarakat. Rasulullah saw bersabda:
“Imam [kepala negara] itu laksana penggembala, dan dialah penanggung jawab rakyat yang digembalakannya.”
Seperti halnya penggembala, ia akan mengurusi gembalaannya secara cuma-cuma tanpa kompensasi apapun.
Kedua, menjadikan semua sumber daya alam dikelola oleh negara dengan status sebagai kepemilikan umum. Terhadap kepemilikan umum, negara akan mengelolanya dan hasilnya akan diberikan kepada masyarakat secara murah atau gratis. Negara juga akan mengoptimalkan tanah-tanah mati (tanah yang ditelantarkan pemiliknya selama tiga tahun) dengan memberikannya kepada siapa saja yang mampu mengelola dan memanfaatkannya.
Ketiga, memprioritaskan pembangunan infrastruktur vital yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sekolah, pelabuhan, dan sebagainya. Tidak ada anggaran infrastruktur yang dianggarkan, jika bukan untuk kebutuhan masyarakat.
Penutup
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Ketika penguasa paham bahwa dirinya adalah seorang pemimpin dari masyarakatnya, maka ia akan serius dalam menjalankan amanah-Nya. Keseriusan dalam menjalankan amanah-Nya, tentu harus bersandar kepada hukum dari Rabb semesta alam. Begitu pun dalam hal pengentasan kemiskinan, maka haruslah bersandar kepada sistem Islam, agar tidak menjadi sebuah ilusi semata.
Wallahu ‘alam bi shawwab
Views: 18
Comment here