ASN Naik Gaji Jelang Pemilu, Adilkah?

Oleh : Wa Ode Vivin, S.Farm (Aktivis Muslimah)

wacana-edukasi.com, SURAT PEMBACA– Persoalan ekonomi negeri ini memang belum sepenuhnya teratasi. Masih banyak hal yang harus dikaji agar seimbang antara input dan output. Namun yang terjadi di lapangan gaji pekerja masih menjadi persoalan tersendiri. Seringkali kita menemukan ketidakseimbangan antara guru, antar pekerja honorer dan ASN/PNS.

Presiden kita Joko Widodo (Jokowi) dalam CNBC Indonesia.com. Melaporkan akan menaikkan gaji aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 8% pada tahun depan. Selain kenaikan PNS, Presiden Jokowi juga mengusulkan kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah/ TNI/Polri sebesar 8% dan kenaikan untuk Pensiunan sebesar 12%,

Kenaikan gaji ini akan jauh lebih tinggi dibandingkan proyeksi inflasi untuk 2024.
Dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, inflasi diperkirakan mencapai 2,8%.

Kenaikan gaji PNS ini tidak bisa menutup laju kenaikan harga-harga, apalagi ada ancaman perubahan iklim. Artinya perbaikan kesejahteraan masih menjadi mimpi
Kenaikan gaji untuk meningkatkan kinerja juga masih mimpi di tengah etos kerja yang buruk dan contoh perilaku pejabat yang tak layak menjadi teladan.

Di sisi lain, Tradisi kenaikan gaji menjelang pemilu menyiratkan adanya kemungkinan pemanfaatan kedudukan terhadap Pemilu yang diselenggarakan.

Islam menjadikan kesejahteraan rakyat individu per individu merupakan kewajiban negara, tak hanya insidental, apalagi pencitraan dan ada tujuan tersembunyi, namun merupakan kebijakan dasar peran negara sebagai pengatur urusan rakyat.

Topeng hitam dibalik janji manis menjelang pemilu. Terselubung segala macam cara menarik suara rakyat, tidak perduli nasib rakyat yang merasakan penindasan akibat dari janji manis mereka.

Di mana dana yang akan diambil untuk kenaikan gaji PNS tersebut kalau bukan dengan menguras harta rakyat?. Katakan saja melalui uang pajak, hasil sumber daya alam, dan pemungutan dana lainnya, atau bisa saja dengan dana pinjaman.

Hukum demokrasi memang lentur. Hukum bisa dikompromikan tergantung siapa yang berkuasa. Dari lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif sarat dengan kepentingan. Siapa yang berkuasa, dialah pemegang otoritas hukum sesungguhnya. Inilah hukum rimba demokrasi. Hukum berlaku sesuai “pesanan”. Dalam demokrasi, hukum bisa diperjualbelikan, aturan bisa berganti, korupsi berjemaah juga bisa terjadi.

Islam menetapkan Negara menerapkan berbagai mekanisme yang sudah ditetapkan Allah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, dan bukan hanya ASN saja. Islam juga memiliki mekanisme untuk menajdikan ASN memberikan kinerjka terbaik sepanjang masa.

Menengok pada sejarah sistem pemerintahan Islam ketika dijalankan. Seluruh pegawai yang bekerja pada sistem pemerintahan Islam diatur sepenuhnya di bawah hukum-hukum ijarah (kontrak kerja). Mereka mendapatkan perlakuan yang adil sejalan dengan hukum syariat. Para pegawai melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pegawai negara maupun sebagai rakyat. Sebagai pegawai, mereka tidak dibebani dan dituntut melakukan tugas-tugas di luar tugas yang telah disepakati dalam akad ijarah. Sementara, dalam posisinya sebagai rakyat mereka akan dilayani dan diperlakukan dengan adil, sehingga apa yang menjadi hak mereka terpenuhi secara sempurna.

Pegawai dalam sistem pemerintahan Islam bekerja tidak hanya karena mendapatkan gaji. Hal ini dikarenakan mereka menyadari bahwa bekerja melayani urusan rakyat karena dorongan keimanan merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Swt. Selain itu, pemahaman yang benar terhadap amanah yang dipikul menjadikan mereka bekerja sungguh-sungguh karena senantiasa berada dalam pengawasan Allah Swt sehingga mencegah dari perbuatan mengambil hak orang lain seperti melakukan kecurangan dan penipuan. Pegawai dalam sistem pemerintahan Islam digaji tidak hanya sekadar ada datanya melainkan karena kinerja yang loyal terhadap negara.

Tidak seperti sistem yang dianut pemerintah sekarang. Menjadikan keuntungan sebagai tujuan dan meniadakan pengawasan Sang Pencipta yang akan meminta pertanggungjawaban. Bila sistem Islam terbukti menyejahterakan, waktunya sistem kapitalis demokrasi kita campakkan.

Wallahu’alam.

Views: 15