Semua kekacauan administrasi ini adalah dampak dari penerapan sistem ekonomi kapitalis. Para pemimpin dalam sistem ini cenderung mempertahankan kekuasaan dengan berbagai cara. Sementara itu, ASN dalam kerangka ini sering kali hanya memprioritaskan kepentingan pribadi dan keluarga, kadangkala dengan cara yang tidak bermoral. Oleh karena itu, etos kerja mereka juga terpuruk.
Oleh: Widhy Lutfiah Marha
Pendidik Generasi
wacana-edukasi.com, OPINI– Tingkat kenaikan gaji ASN belakangan ini telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Meskipun dianggap sebagai langkah yang dapat memberikan manfaat finansial bagi para pegawai negeri, beberapa kalangan mengajukan pertanyaan tentang keberlanjutan dan dampak jangka panjang dari peningkatan ini. Apakah kenaikan gaji ASN merupakan solusi tepat untuk memenuhi berbagai tantangan dan kebutuhan masyarakat saat ini?
Dilansir dari kompas.id, 16/08/2023, pemerintah telah mengusulkan peningkatan pendapatan bagi ASN di pusat dan daerah, serta personel TNI dan Polri sebesar 8%. Demikian pula, ada rencana kenaikan 12% untuk pensiunan. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban mereka dalam menghadapi kenaikan harga di tahun depan.
Namun, situasinya bertolak belakang karena angka inflasi tahun 2022 mencapai 5,51%, yang merupakan yang tertinggi dalam 7 tahun. Selain itu, harga bahan pangan juga terus meningkat. Data dari pusat harga pangan nasional menunjukkan harga beras kualitas medium pada Juli 2022 masih sekitar 11.750/kg. Namun, hari ini, harga beras sudah mencapai 13.650 rupiah per kg, naik 16% dalam setahun. Bahkan dengan kenaikan gaji 8%, kemungkinan tetap sulit mengatasi laju kenaikan harga, terutama dengan ancaman perubahan iklim. (cnbcindonesia.com, 19/08/2023)
Disamping itu, masalah integritas pegawai yang rendah dan perilaku tak pantas pejabat telah terpampang di muka publik. Ini menyebabkan klaim peningkatan gaji untuk kesejahteraan terasa kurang masuk akal.
Bahkan ada pola dimana menjelang pemilu, pemerintah cenderung mengusulkan kenaikan gaji pegawai, menimbulkan dugaan pemanfaatan situasi politik.
Semua kekacauan administrasi ini adalah dampak dari penerapan sistem ekonomi kapitalis. Para pemimpin dalam sistem ini cenderung mempertahankan kekuasaan dengan berbagai cara. Sementara itu, ASN dalam kerangka ini sering kali hanya memprioritaskan kepentingan pribadi dan keluarga, kadangkala dengan cara yang tidak bermoral. Oleh karena itu, etos kerja mereka juga terpuruk.
Berbeda dalam konteks negara yang berdasarkan Islam. Islam mendorong kesejahteraan yang merata dan bukan hanya untuk segelintir orang. Konsepnya memastikan semua rakyat, tanpa pandang bulu, mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhannya. Di negara berbasis Islam, peran negara bukan hanya sebagai fasilitator atau pengatur, tetapi sebagai pengurus yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya.
Dalam Islam, pemimpin berperan sebagai pengawas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Karena itu, negara memiliki tanggung jawab mutlak dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, termasuk dalam hal sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan.
Negara berbasis Islam juga bertugas menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar terjangkau oleh seluruh masyarakat, dengan menghindari monopoli dan manipulasi harga.
Dalam konsep ini, kesejahteraan menjadi tanggung jawab negara dan dijamin untuk semua individu, tidak hanya ASN. Islam juga memiliki mekanisme untuk memastikan performa terbaik dari ASN dengan memprioritaskan integritas, kepribadian Islami, dan kompetensi mereka.
Dengan aturan Islam, negara akan memberikan gaji yang adil bagi ASN, tidak terlalu tinggi atau rendah. Semua pegawai harus bekerja secara profesional dan jujur.
Inilah cara Islam memberikan solusi atas permasalahan kenaikan gaji untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.
Dalam Islam, konsep kesejahteraan tidak hanya terbatas pada kebutuhan materi, melainkan juga mencakup kebutuhan spiritual dan moral. Negara yang berlandaskan Islam memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan, dengan tujuan untuk memenuhi hak-hak semua individu tanpa kecuali.
Dalam upaya mencapai kesejahteraan ini, negara Islam akan memastikan bahwa kesenjangan antara yang kaya dan miskin tidak terlalu besar. Prinsip yang ditegakkan adalah bahwa kesejahteraan tidak hanya menjadi hak segelintir individu, tetapi hak setiap warga negara.
Dalam Islam, pemerintah berperan sebagai pengelola dana publik (Baitul Mal) yang bertugas untuk memastikan dana tersebut digunakan sebaik-baiknya demi kesejahteraan rakyat. Sistem ini akan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, baik muslim maupun non-muslim, memiliki akses terhadap pelayanan dasar yang berkualitas.
Dalam konsep kesejahteraan, Islam juga mengutamakan keadilan. Pemerintah akan berusaha menghilangkan monopoli, kartel, dan manipulasi harga oleh kelompok tertentu, sehingga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi semua orang.
Selain itu, dalam Islam tugas pemimpin adalah merangkul aspek moral dan etika dalam kepemimpinan. ASN atau pegawai negara diharapkan bukan hanya menjalankan tugas dengan baik secara teknis, tetapi juga memiliki pola sikap dan pola pikir Islam dalam setiap tindakan mereka.
Jadi, terbukti Islam memberikan solusi yang komprehensif tentang kesejahteraan dan tugas negara dalam memastikan kesejahteraan ini tercapai. Konsep ini berfokus pada pengelolaan dana publik yang transparan, pemerataan akses terhadap pelayanan dasar, serta penegakan pola sikap dan pola pikir Islam dalam kepemimpinan. Dengan demikian, solusi Islam terhadap permasalahan kenaikan gaji bukan sekadar upaya finansial semata, tetapi juga merangkul dimensi moral dan sosial yang lebih luas.
Maka dari itu, dalam Islam prinsip tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyatnya juga mencakup upaya menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah praktek ekonomi yang merugikan masyarakat. Islam menentang komersialisasi kebutuhan dasar publik seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Oleh karena itu, negara Islam akan melarang praktik ekonomi yang tidak berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral.
Negara dalam pandangan Islam memiliki peran aktif dalam memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas. Pendidikan adalah hak dasar setiap individu, dan negara harus menyediakan sarana pendidikan yang memadai tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Ini mencakup peningkatan mutu guru, fasilitas belajar yang memadai, dan akses untuk semua lapisan masyarakat.
Selain itu, Islam juga menegaskan perlunya pemberian layanan kesehatan yang merata. Negara akan berperan dalam membangun sistem kesehatan yang berkualitas, memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap perawatan medis yang diperlukan tanpa harus terbebani oleh biaya yang tidak terjangkau.
Dalam mengatasi permasalahan kenaikan gaji, Islam mengajarkan pentingnya menjaga integritas dan etika kerja. ASN atau pegawai publik diharapkan bekerja dengan kompetensi dan profesionalisme, serta taat sepenuhnya pada syariah Islam. Praktik-praktik korupsi dan kecurangan harus ditekan, karena hal ini merugikan masyarakat secara keseluruhan.
Jadi, hanya Islam yang mampu memberikan solusi komprehensif untuk mengatasi masalah kenaikan gaji dalam kesejahteraan masyarakat. Islam tidak hanya mengajarkan pemberian kompensasi finansial yang adil, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan sosial, tanggung jawab, dan peran aktif negara dalam memastikan hak-hak dasar semua individu terpenuhi.
Views: 28
Comment here