Oleh: Sumiyati
wacana-edukasi.com, OPINI– Tahun 2024 baru beberapa hari. Seharusnya tahun baru kita sambut dengan suka cita dengan segenap resolusi baru untuk kehidupan yang lebih baik. Namun faktanya di tahun baru ini, kita diberikan kado pahit adanya kemungkinan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) masal karyawan beberapa BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Kabar ini tidak main-main, karena pemerintah sudah resmi mengumumkan ada 7 BUMN yang dibubarkan.
Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmojo, dalam keterangannya telah resmi membubarkan 7 perusahaan pelat merah. Tujuh BUMN yang telah dibubarkan pada 29 Desember 2023 adalah PT Istaka Karya (persero), PT Kertas Leces (persero), PT Merpati Nusantara Airlines (persero), PT Industri Gelas (persero), PT Kertas Kraft Aceh (persero), PT Industri Sandang Nusantara (persero), dan PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (persero). Penutupan permanen 7 BUMN tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Menteri BUMN terkait perusahaan pelat merah yang sudah berhenti beroperasi dari awal tahun 2023, lantaran memiliki kinerja yang buruk atau financial distress dan highly over-laverage. (www.cnnindonesia.com,31/12/2023)
Tidak sampai di sana. Ternyata bukan hanya pegawai BUMN yang dihantui PHK, tetapi juga buruh-buruh pabrik pun terancam PHK masal. Di penghujung tahun 2023 banyak pabrik gulung tikar. Disinyalir akan ada sekitar 7000-an buruh pabrik yang terkena PHK. Karena berdasarkan survei terhadap 400 perusahaan, mayoritas akan melakukan PHK (www.cnbcindonesia.com, 28/12/2023)
Alasan-alasan yang diungkapkan, kenapa harus terjadi PHK masal adalah untuk mengantisipasasi resesi. Karena berdasarkan prediksi Bank Dunia, kemungkinan akan terjadi resesi ekonomi global, yang salah satu indikasinya adanya kenaikan suku bunga. Dengan adanya resesi permintaan ekspor produk jadi Indonesia seperti tekstil dan kerajinan tangan menurun. Dengan sepinya pesanan, otomatis tidak ada produksi, tidak ada produksi ya tidak ada pemasukan. Maka supaya pengusaha tidak merugi, PHK pun dijadikan jalan keluar.
Belum lagi ketidakmampuan menghadapi serbuan produk impor. Banyaknya produk-produk dari luar dengan harga yang lebih murah membuat produk dalam negeri kalah saing. Ditambah adanya perlambatan ekonomi negara tujuan ekspor, seperti Amerika dan Eropa. Ketika adanya perlambatan ekonomi akan membuat sektor riil menahan kapasitas produksinya, sehingga PHK akan sering terjadi.
Kapitalisme Tak Pernah Memihak Pekerja
Dari beberapa alasan tersebut, tetap yang tercium adalah aroma bagaimana menyelamatkan para pengusaha dan perusahaannya tanpa mempedulikan nasib para pekerja. Yang kuat tetap yang berkuasa. Bisa kita bayangkan berapa banyak para pekerja yang akan kehilangan pekerjaannya. Mereka kebingungan menghidupi keluarganya.
Perusahaan maupun negara tidak memberikan solusi setelah keputusan PHK dikeluarkan. Rakyat dibiarkan untuk mencari solusi sendiri. Sementara negara dan para pengusaha angkat tangan.
Fakta ini semakin mempertegas begitu buruknya sistem ekonomi kapitalis. Di mana yang kuat dan memiliki modal besar dia yang akan menang. Bahkan para pemilik modal bisa memengaruhi kebijakan pemerintah untuk menopang bisnis mereka.
Dalam kondisi ini apakah ada yang akan membantu para buruh? Karena di sisi lain, pemerintah tidak berperan untuk melindungi rakyatnya. ketika banyak PHK masal pemerintah hanya sebatas memberikan arahan kepada perusahaan. Seperti, wajib memberikan hak para pekerja (memberikan pesangon). Tanpa memikirkan ke depannya para pekerja yang di PHK akan seperti apa penghidupannya. Ketika pun ada lapangan pekerjaan jumlahnya tidak sebanding, ribuan pekerja yang di PHK akan saling memperebutkan lapangan pekerjaan yang ada.
Ketika pun dibukanya kran investasi dari luar secara besar-besaran, belum mampu menyerap tenaga kerja dengan jumlah besar. Mungkin ada serapan tenaga kerja, tapi tetap saja rakyat hanya bekerja sebagai buruh-buruh kasar dengan gaji yang tidak memadai. Sedangkan keuntungan besar tetap mengalir ke perusahaan-perusahaan asing.
Begitulah gambaran yang nyata terlihat. Sistem kapitalisme yang diterapkan selama ini tidak pernah memihak pada kepentingan rakyat kecil. Sistem ini dibuat hanya untuk memuaskan para kapital alias pemilik modal.
Islam Solusi Hakiki
Melihat ini semua tidak cukup dengan hanya beristigfar dan mengelus dada saja. Sudah saatnya kita mengubah kondisi buruk ini, dengan kembali kepada aturan ekonomi yang memanusiakan manusia. Yaitu aturan ekonomi yang berasal dari sang pencipta (aturan ekonomi Islam).
Islam dengan seperangkat aturannya memiliki mekanisme yang baik untuk menyejahterakan rakyat. Pemerintah akan berfungsi sebagai pengatur urusan rakyat. Dari urusan kecil hingga urusan besar. Diawali dari pemerintah yang akan menyediakan lapangan pekerjaan yang mencukupi. Serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang ada untuk kesejahteraan rakyatnya.
Ketika pun ada kerjasama dengan pihak luar pemerintah akan mengatur supaya kerjasama yang ada tetap untuk kemaslahatan rakyat. Pemerintah pun akan mengawasi perusahaan-perusahaan yang ada supaya memenuhi hak-hak para pekerja. Ketika ada kesulitan yang menimpa perusahaan, pemerintah akan berupaya memberikan bantuan modal dari baitul maal (kas negara).
Insya Allah ketika Islam dijadikan standar dalam berekonomi, semua akan merasakan kesejahteraan bukan hanya pengusahanya tetapi termasuk juga para pekerja.
Wallahu’alam bisshawab.
Views: 16
Comment here