Oleh: Wiwin
wacana-edukasi.com, OPINI– Berat nian beban kaum muslim di negeri kapitalis sekuler. Berharap dapat tenang dan khusyu ibadah di bulan suci Ramadhan serta mudik lebaran bersilaturahmi ke kampung halaman, sepertinya sulit dicapai. Bagaimana tidak? Belum lama ini harga pangan naik terutama beras, sekarang untuk mudik pun sepertinya kandas karena tarif tol sudah resmi naik. Suatu keniscayaan kalau tarif tol naik, ongkos angkutan umum pun pasti naik. Hari-hari puasa harusnya dijalani dengan tenang, ini malah jadi was-was memikirkan biaya untuk makan dan mudik.
Melansir berita dari Kompas.com (9/3/2024), sejumlah ruas jalan tol mengalami kenaikan. Diantaranya, Jalan Tol Pasuruan -Probolinggo yang naik sejak tanggal 3 Maret 2024 dan Jalan Tol Jakarta – Cikampek serta Jalan Layang Muhamed Bin Zayed (MBZ) yang efektif mengenakan tarif baru sejak tanggal 9 Maret 2024.
Tanggapan masyarakat pengguna jalan tol beragam, tetapi umumnya merasa tidak setuju karena tidak seharusnya tarif tol naik sementara kondisi jalan buruk banyak lubang dan lampu penerangan jalan tol tidak maksimal di malam hari. Keselamatan di jalan tol meragukan. Selain itu, Operator jalan tol juga dianggap tidak adil karena menerapkan biaya satu tarif untuk jarak jauh maupun dekat. Selanjutnya bagai efek domino, kenaikan di beberapa ruas jalan tol akan dapat dipastikan ruas jalan tol lain akan ikut naik, lalu ongkos angkutan naik pula. Yang merasakan akibatnya siapa? Rakyat lagi.
Ria Marlinda, wakil PT Jasa marga Transjawa Tol selaku Operator Jalan Tol di Jakarta, mengatakan pertimbangan kenaikan tarif jalan tol ini adalah : sebagai kompensasi penambahan jalur pada jalan tol Jakarta – Cikampek, untuk penyediaan empat titik fasilitas Emergency Parking Bay ( Lahan parkir darurat) di jalan layang MBZ, lalu untuk memastikan iklim investasi jalan tol yang kondusif serta untuk menjamin tingkat pelayanan pengelola tol tetap sesuai Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol, ( NCBC Indonesia, 6/3/2024).
Penjelasan wakil operator jalan tol diatas, menunjukkan bahwa kebijakan naiknya tarif tol lebih menguntungkan investor yaitu untuk menjaga kepercayaan investor agar mereka tetap berinvestasi di negeri ini. Pemerintah saat ini begitu tergantung pada investasi dari swasta untuk membangun jalan tol. Dan sebagai imbalan atas investasi yang mereka tanamkan, pihak swasta ini diberi hak pengelolaan dengan menarik bayaran dari setiap pengguna jalan selama masa konsesi yang disepakati.
Tentu saja para investor yang merupakan seorang kapital akan berhitung untung-rugi dan pastinya mereka tidak ingin merugi. Pembangunan jalan tol harus memberikan keuntungan bagi mereka, tidak ada pikiran harus berkorban untuk kepentingan umum.
Saat pengguna jalan melonjak / banyak seperti mudik lebaran, kesempatan tarif dinaikkan. Lagipula orang mudik ke kampung halaman cuma setahun sekali, maka orang cenderung mau berkorban meski harus membayar dengan tarif lebih mahal. Kadang untuk biaya mudik, mereka harus berutang dulu.
Itulah pengelolaan infrastruktur jalan dengan sistem Kapitalisme Sekuler. Tidak ada makan siang gratis, fasilitas jalan boleh dilalui asal bayar. Tidak ada peran pemerintah sebagai pembela rakyat. Pemerintah hanya bertindak sebagai regulator, pembuat peraturan yang sayang nya berpihak pada para pengusaha bukan pada rakyat. Kapitalisme memungkinkan negara tidak punya uang untuk pembangunan padahal sumber daya alam begitu melimpah dan Orang yang bermodal besar ( swasta ) dapat menguasai harta milik umum. Sekularisme menguatkan peran pemerintah yang tidak tahu kewajiban hakiki sebagai penguasa. Tidak takut bahwa kekuasaannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Penguasa Langit dan Bumi yaitu Allah SWT.
Berbeda dengan Sistem Islam, landasan berbuat penguasa adalah akidah, perbuatan manusia tidak bisa lepas dari pengawasan Allah Azza wa Jalla. Tugas pemerintah adalah sebagai Raa’in, pengurus dan pelayan rakyatnya. Kepemimpinannya akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Seperti sabda Rasulullah Saw. “Ketahuilah setiap dari kalian adalah seorang pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” (HR Bukhari). Pemerintah yang dikepalai oleh Khalifah bertanggung jawab mengurus dan memenuhi kebutuhan rakyatnya, termasuk sarana transportasi berupa Jalan Tol.
Ekonomi negara dengan sistem Islam, mempunyai sumber dana yang cukup banyak dan mandiri dari jizyah, kharaj, ghanimah, fay, zakat, infak dan wakaf. Semua pendapatan negara dikelola oleh Baitul Maal dengan penggunaan sesuai prioritas untuk kemaslahatan rakyat. Sehingga pembangunan infrastruktur tidak bergantung pada investasi yang berupa utang ribawi. Agama Islam mengharamkan pemakaian uang riba.
Maka pembangunan dan pengelolaan jalan tol tidak akan diserahkan kepada pihak swasta, tetapi dibangun dan dikelola oleh negara sehingga jalan tol dapat digunakan oleh siapa saja dengan gratis. Dalam Khilafah, penguasa tidak berbisnis dengan rakyatnya. Yang ada adalah mengurus, memenuhi kebutuhan dan melindungi rakyatnya.
Tidak seperti sekarang, Sistem Kapitalisme meniscayakan pemerintah berbisnis kepada rakyatnya, segala kebutuhan hidup harus dibayar dengan harga tinggi, belum lagi pajak ini dan itu. Sementara lapangan pekerjaan sulit. Rakyat makin terhimpit kemiskinan.
Wallahu a’lam bish shawwab
Views: 14
Comment here