wacana-edukasi.com, SURAT PEMBACA-– Lagi dan lagi, kerja sama dengan Negeri Tirai Bambu itu terus saja bergulir. Dengan perekonomiannya yang sedang naik daun, seolah mereka belum juga cukup puas dengan menguasai di sebagian bidang tambang negeri ini. Kini, bahkan pemerintah menggandeng Cina dalam hal menggarap sawah.
Menko Marves (Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi) Luhut Binsar Panjaitan saat pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi, dalam Dialog Tingkat Tinggi dan Mekanisme Kerja Sama (HDCM) di Labuan Bojo Nusa Tenggara Timur (Jum’at, 19/04/24) mengatakan bahwa pemerintah akan menggandeng Cina untuk menggarap satu juta hektar sawah di kabupaten Pulang Pisang, propinsi Kalimantan Tengah. Luhut berharap bahwa dengan begitu, alih teknologi pertanian akan berhasil dengan baik, mengingat karena Indonesia selama 2 tahun ini rutin mengimpor beras antara 1,5 juta ton sampai 2 juta ton per tahun (MNN, 4/5/24).
Namun Drs. Wahyudi al-Maroky sebagai Direktur Pamong Institute meminta kepada masyarakat untuk waspada terhadap kebijakan tersebut karena berdasarkan beberapa alasan, yaitu ia khawatir Cina akan menjadikan negeri ini sebagai pasar dari alat teknologi pertanian Cina. Selain itu, jika rakyat Indonesia belum mampu mengoperasikan alat-alat pertanian dari Cina tersebut, maka bisa dijadikan alasan bagi Cina untuk mendatangkan tenaga kerja mereka, sehingga tenaga kerja Indonesia tergusur dan peralatan pertanian yang mereka bawa dianggap utang Indonesia kepada Cina (MNN, 4/5/24)
Jika ditelaah berdasarkan pengalaman kerja sama dengan Cina di bidang tambang, maka yang terjadi adalah Cina lebih mendominasi menguasai lahan pertambangan tersebut. Jika pengelolaan lahan pertanian pun menggandeng Cina, sementara pertanian adalah sektor yang strategis, maka semestinya sangat dikhawatirkan jika pengelolaannya melibatkan aseng. Semestinya pemerintah membuat kebijakan yang melindungi kedaulatan rakyat dan negara. Hal ini sebagai bentuk kesadaran pemerintah untuk menutup setiap celah bagi peluang keterjajahan negeri ini oleh pihak asing dan aseng.
Negeri ini telah memiliki ITB dan IPB sebagai lembaga pendidikan tinggi terbaik di negeri ini. Tidak mampukah mereka untuk membantu meningkatkan kualitas pengembangan sektor pertanian negeri ini?
Pemerintah semestinya mendorong ITB sebagai institut teknologi terbaik, untuk menciptakan teknologi pertanian yang canggih. Sedangkan IPB sebagai institute pertanian, semestinya pemerintah juga mendorong untuk mengkaji serius dalam hal mengembangkan pertanian, lahan, varietas unggul, pupuk, dan lain-lain yang berkaitan dengan kualitas hasil pertanian yang lebih baik dan lebih unggul. Hal ini akan sangat membantu para petani yang gagal dalam panen, yang terkadang membuat mereka menjadi malas karena tidak adanya solusi nyata atas kegagalan mereka, lalu mereka meninggalkan lahan mereka dan beralih profesi.
Pemerintah hendaknya mewujudkan negara yg mandiri agar tidak melulu bergantung kepada impor, juga tidak perlu menggandeng pihak aseng untuk menggarap sawah, yang hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam ranah bisnis bagi para pelaku kapitalasme. Semestinya pemberdayaan masyarakat melalui tangan-tangan yang terampil dibantu sumber daya manusia dari para sarjana kampus-kampus secara serius, akan menciptakan kemandirian perekonomian, bukan terus bergantung kepada pihak asing dan aseng yang tidak hanya akan terus menambah jumlah angka utang negara kepada pihak asing dan aseng, tetapi juga pada akhirnya akan mengancam kedaulatan negara.
Pertanian adalah sektor strategis bagi ketahanan pangan suatu negara. Maka dalam hal ini Islam menjadikan pengelolaannya adalah menjadi tanggungjawab negara untuk mendukung sepenuhnya bagi produktifnya sebuah lahan pertanian. Sehingga mampu menjamin ketersediaan yang mencukupi bagi lumbung pangan rakyatnya. Karena di dalam Islam, ketercukupan pangan rakyat adalah tanggungjawab para pemimpin negara baik kepada rakyatnya terlebih lagi nanti di hadapan Allah swt.
Leyla
Dramaga,Bogor
Views: 23
Comment here