wacana-edukasi.com, SURAT PEMBACA-– PT Sepatu Bata Tbk (BATA) terpaksa harus menyetop pabrik produksi di daerah Purwakarta, Jawa Barat. Sebanyak 233 pekerja harus menerima kenyataan pahit, yaitu terkenal PHK massal. Fenomena ini merupakan kelanjutan dari banyaknya pabrik di sektor padat karya yang tutup di provinsi Jawa Barat. Hal ini diakui Ketua Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa Barat, Firman Desa dalam Evening Up CNBC Indonesia, Selasa (7/5/2024).
Menurut catatan CNBC Indonesia, dalam kurun waktu setahun terakhir (2023-2024), sudah ada 8 pabrik ‘raksasa’ yang tutup di Jawa Barat. PT Hung-A Indonesia yang beroperasi di Cikarang, Jawa Barat, tutup pada awal Februari 2024, yang menyebabkan seluruh karyawan yang berjumlah sekitar 1.500 orang diberhentikan sejak 16 Januari 2024. (cnbcindonesia.com)
Sungguh miris, negeri yang kaya akan SDA masih disibukkan dengan persoalan pengangguran yang terus meningkat akibat PHK. Semua ini tidak lepas dari penerapan sistem ekonomi Kapitalisme di negeri ini. Sistem ini menjadikan negara berlepas tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya individu per individu. Negara hanya bertindak sebagai regulator yang menyerahkan persoalan rakyat termasuk penyerapan tenaga kerja pada pihak lain, yakni korporasi.
Sistem Kapitalisme telah menjadikan penyediaan tenaga kerja diserahkan kepada mekanisme pasar, sehingga tenaga kerja produktif akan berlomba dan berebut mendapatkan lapangan pekerjaan. Mirisnya, rakyat yang telah mendapatkan pekerjaan juga tidak dalam keadaan aman dalam sistem Kapitalisme. Mereka dihadapkan pada sistem ekonomi Kapitalisme yang rentan dengan resesi, karena bergerak pada sektor nonriil dan sistem mata uang kertas yang tidak dijamin oleh komunitas berharga. Sungguh penerapan sistem Kapitalisme di negeri ini hanya menimbulkan petaka bagi masyarakat. Sistem ini sudah tidak layak dipertahankan oleh umat.
Berbeda dengan sistem kehidupan yang diatur oleh Islam. Dalam Islam, penyediaan lapangan pekerjaan merupakan tanggung jawab negara. Negara berkewajiban menyediakan lapangan kerja bagi warga negaranya, khususnya para pencari nafkah. Tidak hanya itu, negara juga berkewajiban untuk menjamin kebutuhan asasi rakyat, yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, keamanan dan pendidikan. Negara Islam (Khilafah) akan menerapkan sistem ekonomi Islam yang hanya bergerak pada sektor riil, sehingga memiliki ketahanan terhadap resesi. Sistem mata uang emas yang diberlakukan juga menghasilkan ekonomi yang stabil.
Dalam menjamin penyerapan tenaga kerja yang memadai bagi rakyatnya, Khilafah akan menyelenggarakan pendidikan murah bahkan gratis untuk semua. Dengan begitu, rakyat dapat menganyam pendidikan sesuai keinginan mereka tanpa dibebani dengan biaya pendidikan. Selain itu, mereka diberi pemahaman tentang wajibnya bekerja bagi laki-laki.
Sistem ekonomi Islam, melarang negara menyerahkan pengelolaan SDA kepada pihak swasta, karena SDA termasuk kepemilikan umum (rakyat). Sebaliknya, negara wajib mengelolanya untuk kemaslahatan rakyat. Sektor pertanian dalam Khilafah akan menjadi perhatian karena dikaitkan dengan kedaulatan pangan. Rakyat pun akan sangat berminat karena kemudahan memperoleh tanah pertanian, apalagi negara memberikan support dalam bentuk modal, pemberian sarana dan prasarana pertanian, serta pembangunan infrastruktur pertanian yang canggih. Khilafah tidak akan menoleransi berkembangnya sektor nonriil. Selain haram, sektor nonriil mengakibatkan perputaran uang yang hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, serta tidak berhubungan dengan penyediaan lapangan kerja. Dengan demikian, penyediaan lapangan kerja akan sangat luas, tidak hanya bergantung pada perusahaan padat karya.
Semua ini tidak lepas dari kebijakan negara yang berstandar pada syariat Islam. Sungguh hanya Khilafah yang mampu mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyatnya.
Wallahu a’lam bishshawab
Sumariya
Anggota LISMA Bali
Views: 9
Comment here