Oleh: Sri Haryati (Komunitas Setajam Pena)
wacana-edukasi.com, SURAT PEMBACA– Angka kemiskinan menjadi salah satu standar pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. Pemerintah telah mengklaim bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia sudah menurun. Padahal secara global pertumbuhan ekonomi stagnan.
Menurut data penduduk miskin pada Maret 2024 turun 0,68 juta orang dari Maret 2023, sehingga jumlah penduduk miskin menjadi sebesar 25,22 juta orang. Angka kemiskinan ini merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir. (mempan.go.id, 05/07/2024)
Seiring dengan hal itu kondisi rakyat malah menunjukkan fakta yang sebaliknya. PHK di mana-mana, hingga menimbulkan bertambahnya anggka pengangguran yang berdampak pada rendahnya daya beli masyarakat. Bukan hanya daya beli masyarakat saja, terkadang menimbulkan tindak kejahatan dan juga keputusasaan. Maraknya kejahatan dan juga kasus bunuh diri yang terjadi tidak sedikit dipicu adanya ketidakmampuan dalam faktor ekonomi.
Negara seharusnya bertindak secara serius dalam mengentaskan kemiskinan bukan hanya sekadar mengikuti tuntutan mendapat predikat negara maju saja. Penyedian lapangan kerja bagi rakyat ini menjadi faktor utama yang harus diperhatikan. Dan juga pengelolaan sumber daya alam seharusnya di kelola oleh negara bukan malah di serahkan pengelolaannya kepada asing dan aseng dengan membuka lebar investasi asing. Ini bisa disebut negara gagal paham atas kepentingan rakyatnya sendiri.
Dalam sistem kapitalisme hal semacam ini niscaya akan terjadi karena penguasa hanya sebagai regulator, bukan sebagai periayah bagi warganya.
Penangan masalah rakyat masih itung-itungan dengan untung dan rugi. Kalau sekiranya menguntungkan para pelaku kebijakan, maka diambil dan kalau sekiranya tidak menguntungkan para pelaku maka akan ditinggalkan. Masalahnya, kesulitan begitu mengimpit, masih ada lagi beban yang harus ditanggung oleh rakyat, yaitu kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dan naiknya pajak kendaraan dan lain-lain.
Beda dengan sistem Islam, yang menempatkan penguasa sebagai periayah bagi rakyatnya. Negara menjamin semua kebutuhan rakyat terpenuhi secara nyata bukan hanya pada data.
Penguasa atau khalifah akan menyediakan lapangan kerja yang memadai dan juga menyediakan bahan kebutuhan pokok secara mudah dan murah. Sandang, pangan dan tempat tiggal akan menjadi prioritas utama dalam pemenuhannya. Begitu juga dengan kesehatan dan pendidikan. Khalifah akan menyediakan layanan kesehatan gratis dan mudah untuk diakses. Pelayanan kesehatan akan diberikan sesuai dengan kebutuhannya atau dengan kata lain rakyat yang sakit akan mendapatkan pengobatan sampai sembuh.
Begitu pula dengan sistem pendidikan, khalifah juga akan menyediakan pendidikan gratis tanpa dipungut biaya. Bahkan, khalifah akan memberikan ruang bagi para pelajar untuk mengembangkan potensi dirinya. Begitulah saat penguasa menempatkan dirinya sebagai periayah bagi umatnya. Khalifah tidak pernah memikirkan untung dan rugi dalam menjalankan kewajibanya. Penguasa dalam sistem khilafah paham betul kalau jabatan yang diembannya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.
Dengan hal ini, maka umat atau rakyat akan mendapatkan jaminan kesejahteraan hidup di dunia juga keselamatan di akhirat.
Hal ini akan benar-benar bisa terwujud jika negara menerapkan sistem khilafah. Maka, sudah seharusnya sebagai kaum muslim memperjuangkan tegaknya khilafah di muka bumi ini dan meninggalkan sistem kapitalisme yang sudah nyata-nyata memberikan dampak buruk bagi umat manusia.
Wallahu alam bissawab.
Views: 9
Comment here