Job Fair, Solusi Pragmatis Para Kapitalis

Oleh : Nia Umma Zhafran

Wacana-edukasi.com, OPINI-– Dilansir dari TribunJabar.com (27/08), Job Fair mini kembali dibuka oleh Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bandung. Kali ini, Job Fair digelar di Thee Matic Mall Majalaya, Kabupaten Bandung.

Selama 2024, job fair tersebut sudah 10 kali dilakukan oleh pihak Disnaker. Kegiatan ini bertujuan untuk menekan dan menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Bandung. Menurut kepa Disnaker Kabupaten Bandung, Rukmana menjelaskan, bahwa angka pengangguran di Kabupaten Bandung masih mencapai angka 6,52 persen. Penyumbang terbesar pengganguran berasal dari kalangan remaja yang baru menuntaskan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau setingkatnya.

Untuk para calon pelamar yang ingin melamar pekerjaan, Kepala Disnaker menjelaskan bahwa job fair kali ini pihaknya telah bekerja sama dengan 10 perusahaan besar dan menyediakan lebih dari 350 lowongan kerja. Meski di tingkat nasional angka pengangguran di Kabupaten Bandung masih terbilang tinggi, Rukmana mengklaim bahwa angka tersebut sudah turun signifikan dibandingkan tahun 2021, yang mana angkanya mencapai 8,58%. Disnaker akan terus menurunkan angka pengangguran dan pengetahuan sesuai dengan RPJPD dan RPJM, yang pada akhirnya nanti di sekitar angka 4%.

Problem pengangguran merupakan masalah besar bagi pemerintah juga masalah yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Pengangguran sangat berkaitan dengan kemiskinan. Setiap tahun baik lulusan sekolah menengah atas atau kejuruan hingga lulusan sarjana berbondong-bondong mencari pekerjaan. Ada yang mempunyai keahlian tertentu, banyak juga yang tidak mempunyai keahlian.

Di tengah sulitnya perekonomian ditambah dengan sulitnya mencari pekerjaan, membuat masyarakat semakin sulit, dan masyarakat miskin semakin bertambah. Dikutip dari World Population Review, Indonesia masuk dalam urutan ke-73 negara termiskin di dunia. Pendapatan nasional bruto RI tercatat sebesar US$3.870 per kapita pada 2020. Sementara, menurut gfmag.com, Indonesia menjadi negara paling miskin nomor 91 di dunia pada 2022.

Selain para pencari kerja dari lulusan sekolah juga berasal dari para korban PHK. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia mencatat hampir 50 ribu buruh terkena PHK sejak Januari hingga Agustus 2024. Gelombang PHK akan terus berlanjut terutama dalam industri manufaktur karena banjirnya barang impor yang membuat produk dalam negeri kalah bersaing.

Penyebab salah satu banyaknya PHK adalah akibat diberlakukannya Undang-Undang Ciptaker yang memang merugikan para buruh. Dalam Undang-Undang Ciptaker, para pegawai dan pengusaha melakukan perjanjian kerja dalam waktu tertentu (kontrak kerja), sehingga para buruh bisa diberhentikan dari pekerjaannya sesuai keinginan pengusaha, sehingga banyak sekali korban PHK.

Dengan diadakannya Job Fair atau bursa kerja, Pemerintah Kabupaten Bandung berharap agar para pencari kerja, segera mendapatkan pekerjaan. Akan tetapi, fakta yg ada tidak seperti yang diharapkan, karena banyak pencari kerja yang tidak memiliki keahlian sebagaimana yang disyaratkan oleh perusahaan – perusahaan.

Walhasil, pengangguran terus bergulir dan Job Fair hanyalah solusi prabmatis. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Namun, tampaknya pengangguran ini menjadi warisan dari tiap rezim, dan sulit untuk dientaskan. Ditambah lagi PHK di mana- mana. Pemerintah selama ini hanya fokus pada supply tenaga kerja, padahal seharusnya pemerintah menciptakan lapangan kerja dan juga memperbarui pendidikan, agar SDM bersinergi dengan dunia kerja.

Ketergantungan pemerintah pada proyek-proyek pembangunan yang berbasis investasi asing serta utang ribawi kerap menyerap tenaga asing dan aseng cukup tinggi, sementara pembangunan sektor ekonomi nonriil hanya memacu pertumbuhan di atas kertas. Hal ini menyedot kekayaan rakyat ke tangan para konglomerat.

Perekonomian Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh kondisi internasional. Inilah konsekuensi dari penerapan sistem ekonomi kapitalis liberal yang menjadikan Indonesia tidak mandiri.

Sungguh ironi, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah, yanh seharusnya rakyat sejahtera. Sayangnya, Kebijakan ekonomi dan politik disetir oleh kekuasaan kapitalisme global dan oligarki, sehingga negara-negara besar bisa mempermainkan bangsa ini untuk kepentingan mereka. Hasil SDA dikeruk untuk kantong-kantong pribadi para Oligarki.

Selama ini, pemerintah hanya beretorika saja, sehingga penguasa bimbang untuk memihak rakyat karena negeri ini yang mengadopsi sistem kapitalis. Bahkan, penguasa kerap menzalimi rakyat dengan kebijakan yang menyengsarakan. Dimana kapitalisme berasaskan keuntungan dan manfaat saja. Salah satunya dengan disahkannya Undang-Undang Ciptaker yang menguntungkan para kapital namun merugikan para buruh. Padahal, seharusnya para buruh itu dilindungi hak-haknya oleh negara juga mendapatkan kesejahteraan. Inilah salah satu kebobrokan sistem demokrasi kapitalis liberal, karena negara tidak bisa melindungi dan bahkan tidak bisa mensejahterakan rakyatnya.

Di dalam Islam, pemimpin atau negara adalah perisai. Mereka harus menjadi pengurus dan penjaga umat. Ini karena di dalam Islam, ada keterkaitannya dengan akhirat, yang membuat para pemimpin takut apabila berbuat zalim kepada rakyat yang kelak akan dihisab. Para pemimpin Islam berusaha mengurus dan menyejahterakan rakyat secara maksimal, dengan jalan menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan.

Islam menetapkan jaminan kesejahteraan dengan mewajibkan bagi seorang laki-laki untuk bekerja. Negara pun akan memberikan support dengan memberikan pendidikan yang memadai dan tentunya keahlian yang mumpuni. Negara juga mengarahkan seluruh rakyat agar memiliki kepribadian Islam.

Negara akan menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan membuka akses luas kepada sumber-sumber ekonomi yang halal dan mencegah penguasaan kekayaan milik umum oleh segelintir orang, apalagi asing dab aseng. Negara akan mengelola SDA nya secara mandiri dan tentu hasilnya demi kepentingan rakyat. Inilah pentingnya penerapan Islam secara kaffah, agar manusia kembali kepada fitrahnya, dan mendapat rida-Nya. Dengan demikian, masyarakat mendapat maslahat dunia dan akhirat.

WalLaahu’alam bishshawab.

Views: 9