Oleh Rismayana (Aktivis Muslimah)
Wacana-edukasi.com, OPINI– Di tengah karut marutnya kebijakan yang dibuat pemerintah banyak menimbulkan ketimpangan sosial ekonomi di tengah masyarakat. Baru-baru ini pemerintah melalui Deputi Protokol dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyampaikan bahwa dari hasil survei lembaga indikator politik rakyat puas akan kinerja pemerintah. Hasil survei ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik bapak Burhanuddin Muhtadi.
Burhanuddin menyatakan bahwa hasil menunjukkan bahwa tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan presiden Joko Widodo dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan di berbagai bidang telah dirasakan manfaatnya oleh rakyat, dalam 10 tahun pemerintah presiden Joko Widodo, ujarnya (tempo, 04/10/2024).
Hasil survei yang disampaikan oleh Deputi Sekretariat Presiden ini tentu sangat mengejutkan sebagian kalangan masyarakat. Karena dalam kurun waktu 10 tahun memerintah, masih banyak kebijakan yang dibuat Pak Joko Widodo tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat.
Seperti naiknya PPN (tarif pajak pertambahan nilai) sebesar 12 persen dan akan naiknya iuran peserta badan penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS) di tahun 2025, dan wacana pemerintah untuk membatasi BBM bersubsidi yang rencananya akan diresmikan per 1 Oktober, tetapi karena aturannya yang sampai saat ini belum rampung, maka kebijakan tersebut masih ditunda.
Walaupun hal tersebut belum ditetapkan, tetapi dengan adanya wacana tersebut, ini jelas sangat meresahkan masyarakat yang taraf kehidupannya di bawah kelas menengah akan makin susah. Wacana pembatasan BBM bersubsidi ini menurut Presiden Joko Widodo ada dua tujuan, yang pertama pemerintah ingin efisiensi anggaran APBN di tahun 2025.
Di mana pemerintah mengusulkan subsidi BBM sebesar 19,58 juta kilo liter bisa menurun sebesar 19,41 juta kilo liter, ini lebih rendah dengan APBN 2024 dan penurunan ini menurut presiden akan bisa tepat sasaran dan kuota BBM bersubsidi akan turun ketika pemerintah mengeluarkan BBM bersubsidi (detik bali, 29/08/2024).
Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang mana kebijakan tersebut tidak menyeluruh memberi keadilan yang merata terkhusus rakyat kecil yang tidak pernah merasakan mendapatkan perlindungan seperti kesehatan (tidak mendapat kartu pelayanan kesehatan), biaya pendidikan mahal atau tidak mendapat bantuan biaya pendidikan.
Ini jelas bukan keberhasilan pemerintah dalam mengurus urusan rakyatnya. Jadi ketika ada sekelompok masyarakat yang mengatakan bahwa rakyat puas dengan kinerja pemerintah, melalui survei yang dilakukan oleh lembaga survei ini hanyalah pencitraan.
Karena hasil tersebut tidak mewakili seluruh suara rakyat. Jadi dengan adanya survei yang menyatakan kinerja pemerintah dalam mengurus segala urusan rakyatnya dengan baik, ini tidaklah sesuai dengan kenyataan. Karena kondisi rakyat yang sebenarnya tidaklah demikian.
Ini berbeda dengan kondisi rakyat (masyarakat) yang mendapat keberpihakan pemerintah, seperti para pemilik modal (oligarki). Ini jelas mereka akan mengatakan puas dengan kinerja pemerintah, karena segala urusan dan kepentingan mereka akan diberi kemudahan. Jadi ketika ada suatu lembaga melakukan survei, yang kebetulan yang mengisi polling pertanyaan puas dan tidak puas akan kinerja pemerintah, maka masyarakat yang termasuk kategori pemilik modal, mereka akan menyatakan puas dengan kinerja pemerintah.
Karena bagi pemilik modal dengan hidup di bawah naungan pemerintah yang mengadopsi sistem kapitalis, mereka akan merasa diuntungkan. Karena mekanisme pengaturan dalam kapitalisme liberalisme adalah kepercayaan kepada mekanisme pasar dan pasar bebas. Negara dalam sistem ini perannya disingkirkan dari semua kegiatan ekonomi, negara hanya sebagai regulator yang mengatur lalu lintas jalannya usaha.
Sehingga subsidi negara terhadap rakyat akan menghalangi persaingan bebas. Sehingga seluruh sektor ekonomi termasuklah peran negara dalam meriayah hidup rakyat banyak dan kekayaan alam pun harus diserahkan kepada swasta untuk di kelola. Maka dengan diberinya peran swasta (pemilik modal) dalam mengatur lajunya perekonomian, mereka para pemilik modal (oligarki) akan langsung menyatakan kinerja pemerintah sangat baik, dan rakyat yang termasuk dalam jajaran pemilik modal mereka menyatakan puas dengan kinerja pemerintah.
Karena karakternya kapitalisme hanya mementingkan keuntungan saja, tanpa mementingkan kepentingan hajat hidup orang banyak. Inilah mirisnya hidup di dalam negara yang asasnya berlandaskan kapitalisme sekuler. Berbeda dengan sistem syariat Islam. Dalam Islam negara dijadikan sebagai pengurus urusan rakyat dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam pengurusan kepentingan rakyat, negara akan menempatkan aparat yang profesional dan handal, dan tentunya juga yang berakhlak baik (beriman dan amanah).
Pemimpin dan aparat yang jujur dan amanah hanya bisa didapat dengan adanya penerapan syariat Islam secara kafah. Dengan penerapan syariat Islam secara kafah maka akan didapat pemimpin-pemimpin yang berakhlak mulia. Karena semua itu di dapat dengan proses belajar. Proses belajar bisa di dapat dengan sistem pendidikan berdasarkan akidah Islam. Dengan sistem pendidikan yang berbasis akidah Islam ini akan mencetak bibit-bibit pemimpin yang jujur dan amanah.
Sehingga ketika mereka diberi amanah menjadi pemimpin mereka akan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab tinggi dan dengan kejujuran. Dengan niat yang ikhlas dan dengan cara yang benar dan dilandasi dengan mengharap rida Allah semata, bukan mengharap rida manusia. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan kepemimpinannya tidak ada kata pencitraan (mencari penghargaan atau nama baik).
Karena pencitraan dalam Islam sangat dilarang dan pencitraan merupakan bagian dari penyakit hati dan ini akan merusak amal saleh dan dalam Islam tidak ada tradisi menyebut-nyebut kebaikan seseorang, sebagai hamba atau pemimpin seseorang hanya dituntut untuk beramal saleh dan melahirkan karya yang sebaik-baiknya, urusan hasil biarlah Allah yang menilainya.
“Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia memberikan apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah ayat 105).
Wallahualam bissawab.
Views: 4
Comment here