Oleh : Neti Ernawati (Aktivis Dakwah)
Wacana-edukasi.com, OPINI– Presiden terpilih telah resmi dilantik. Banyak pihak kemudian mulai mempertanyakan keberlanjutan program unggulan yang diusung oleh presiden. Sebagaimana diketahui, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak sekolah yang menjadi andalan presiden tersebut direncanakan mulai berjalan pada tahun 2025.
Dalam upaya memenuhi kebutuhan susu dan daging pada program MBG tersebut, Indonesia akan membuka peluang bagi sektor swasta untuk mengimpor sapi hidup. Saat ini, sudah ada 46 perusahaan dari dalam dan luar negeri yang berkomitmen untuk mendatangkan 1,3 juta ekor sapi. Pemerintah akan memberikan dukungan melalui perizinan dan penyiapan lahan seluas 1 juta hektare untuk memelihara sapi-sapi tersebut. Pemerintah juga mengharapkan keterlibatan dari Jepang dalam program tersebut (Merdeka.com, 17/10/24).
Anggaran Makan dan Pengelolaanya
Dana yang disiapkan untuk program MBG pastilah tidak sedikit, karena harus mendanai pasokan logistik hingga kegiatan distribusi ke seluruh pelosok Indonesia. Dana tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang salah satu pemasukannya adalah pajak dari rakyat. Jadi dapat dikatakan bahwa ini adalah anggaran dari rakyat untuk rakyat yang pengelolaannya dilakukan oleh negara, mulai dari pasokan bahan baku hingga distribusinya ke seluruh pelosok nusantara.
Program ini disinyalir akan mengarah pada realisasi impor, khususnya untuk pengadaan bahan pangan susu dan daging, karena Indonesia belum mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan tersebut. Sayangnya, selama ini kegiatan impor sering dilakukan dengan cara curang untuk mendatangkan keuntungan besar bagi pelaku impor. Tak heran, banyak perusahaan dalam negeri maupun asing yang berminat ikut andil dalam kegiatan proyek MBG ini.
Bila kemudian pengelolaan MBG dilakukan dengan metode outsourcing, yang sifatnya nasional dan dikuasai oleh beberapa orang, kemungkinan bagi-bagi proyek pun sangat mungkin terjadi. Hal tersebut pasti membuka peluang kong kalikong antara beberapa pihak yang ingin mengambil untung dalam proyek MBG, baik dari segi pengadaan logistik melalui impor maupun dalam pendistribusiannya.
Kebijakan tidak Mendukung Kemanfaatan Nasional
Sering kali kebijakan yang diambil pemerintah malah bertentangan dengan kepentingan dan kemanfaatan nasional. Dalam pemenuhan bahan pangan program MBG pemerintah justru mengambil langkah impor. Bukannya mengambil langkah untuk memanfaatkan produk dalam negeri yang pastinya memberi dorongan produktifitas dan peningkatan ekonomi bangsa.
Dengan dalih kebutuhan tidak mampu dipenuhi dari dalam negeri, pemerintah pun leluasa mengambil kebijakan impor. Padahal sudah seharusnya, demi kemajuan bangsa, pemerintah mengambil kebijakan yang lebih memikirkan rakyat. Pemerintah seolah lupa dengan slogan-slogan untuk mencintai produk dalam negeri, dan menggunakan produk dalam negeri. Malahan pemerintah sendiri yang mengajak impor.
Rakyat Jadi Ladang Keuntungan Pemerintahan Kapitalis
MBG seolah program untuk rakyat dengan memperbaiki gizi anak sekolah dan membentuk generasi yang sehat. Tapi sejatinya yang mendapatkan keuntungan adalah perusahaan yang menjadi pemasok bahan baku. Jelas tidak etis bila pemerintah sebagai abdi rakyat justru mengambil keuntungan dari rakyat melalui kerjasamanya dengan perusahaan tersebut . Terlebih bila anggaran yang digunakan berasal dari rakyat melalui pungutan pajak ataupun pendapatan negara. Demi keuntungan, pemerintah berlaku layaknya pedagang yang berjual beli dengan rakyatnya. Seharusnya rakyat mendapat perlindungan bukan menjadi tempat mengeruk keuntungan.
Inilah sejatinya sistem kapitalisme, dimana negara hanya hadir sebagai regulator. Pengelolaan dan pendistribusian diserahkan kepada pihak swasta. Pemerintahan kapitalis cenderung mengejar keuntungan untuk diri mereka sendiri dengan menyediakan akses bagi perusahaan atau pemodal. Program MBG hanyalah politik tambal sulam dari pemerintahan dengan sistem kapitalisme dalam menyelesaikan problem kecukupan gizi bagi generasi. Ujung-ujungnya korporasi dapat memainkan harga sesuai keinginan mereka, dan rakyatlah yang akan terkena imbasnya, lantaran harga yang dipatok lebih tinggi dari harga yang wajar dan harus menguras lebih banyak anggaran APBN.
Islam Menjamin Kesejahteraan
Negara dalam sistem Islam tidak memerlukan program khusus dalam meningkatkan kesehatan dan gizi generasi. Karena dalam sistem Islam, menjamin kesejahteraan rakyat adalah kewajiban negara. Bahkan bukan hanya anak sekolah, tapi kesejahteraan seluruh rakyat merupakan tanggung jawab negara.
Islam memberi jaminan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Dalam sistem Islam, pemerintah akan memastikan setiap individu tercukupi kebutuhan pokoknya, baik itu sandang, pangan, hingga papan. Semua individu juga dipastikan mampu mengakses layanan kesehatan secara langsung maupun secara tidak langsung.
Penerapan Sistem ekonomi islam akan menjamin terwujudnya kesejahteraan dengan menciptakan ketahanan pangan. Sistem ekonomi Islam menetapkan pengaturan terhadap sumber-sumber pemasukan negara yang berasal dari sumber daya yang dimiliki negara, baik itu kekayaan negara maupun kekayaan umum yang dikelola negara. Dengan pemasukan negara tersebut, negara akan mampu memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Sehingga rakyat dapat memenuhi kebutuhan dengan harga murah bahkan gratis.
Dengan dukungan pejabat yang amanah dan dipilih sesuai ketentuan hukum syarak, maka negara akan terhindar dari praktik korupsi maupun penyalahgunaan wewenang. Termasuk praktik mencari celah dalam mendapat keuntungan maupun memperkaya pribadi. Sehingga, hanya dengan penerapan sistem Islam secara kaffah lah, kesejahteraan rakyat akan sangat mungkin terwujud.
Views: 0
Comment here