Oleh: Rheiva Putri R. Sanusi, S.E. (Aktivis Muslimah)
Wacana-edukasi.com, OPINI– Masalah kemiskinan merupakan permasalahan krusial yang hingga saat ini belum mampu diselesaikan. Bahkan kondisinya terus-menerus memburuk dan meluas ke berbagai sektor yang ada. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertanian menjadi penyumbang kemiskinan terbesar di Indonesia. (tirto.id, 22/11/24)
Berbagai upaya tentu dilakukan oleh pemerintah saat ini. Hal ini dinyatakan pula oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil. Ia menyatakan bahwa Indonesia akan berkontribusi pada Aliansi Global dalam melawan kemiskinan dan kelaparan (antaranews.com, 22/11/24).
Namun seperti fakta yang kita ketahui, selama ini penyelesaian masalah kemiskinan masih sebatas pemberian bantuan sosial atau pengawalan UMKM. Hal ini tak hanya bersifat sementara dan tak memberikan dampak yang signifikan. Apalagi dalam prosesnya banyak menimbulkan berbagai peluang kedzaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan.
Terlebih lagi, solusi yang ada selama ini belum menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya. Dimana kemiskinan saat ini merupakan kondisi yang menjadi konsekuensi penerapan sistem kapitalisme. Dimana sudah menjadi ciri khas dalam sistem ini adanya kesenjangan antara si kaya dan si miskin.
Hal ini menyebabkan berbagai faktor yang memperparah kemiskinan yang ada. Mulai dari kebijakan yang tentu saja menguntungkan para oligarki. Menjadikan para pemilik modal mampu menguasai hukum yang ada, dan peran negara hanya sebagai regulator. Hal ini tentu menjadikan kebijakan berpihak pada pemilik modal.
Selain itu, kebijakan penerapan kapitalisme yang terus mendorong meningkatnya kemiskinan ialah pengelolaan sumber daya alam yang diserahkan pada pihak swasta asing. Alhasil keuntungan hanya berputar pada segelintir orang saja yang memiliki kepentingan di dalamnya. Penerapan sistem pengelolaan sumber daya alam semacam ini menyebabkan rakyat semakin miskin. Padahal sejatinya pengelolaan sumber daya alam ini merupakan tugas negara, yang hasilnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat yang hidup di dalamnya.
Dari sektor pertanian, sistem kapitalisme menyebabkan kapitalisasi dari hulu hingga ke hilir. Tak ada satu bagian pun yang terlewatkan untuk jadi ajang mencari keuntungan, mulai dari harga pupuk mahal, saprotan tak terjangkau petani, belum lagi pembangunan secara jor-joran yang membuat mudah banjir sehingga petani merugi.
Sedangkan di sisi lain harga jual beras dari petani tak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Bagaimana tidak sektor ini menjadi salah satu penyumbang kemiskinan terbesar di Indonesia yang menerapkan sistem kapitalisme termasuk dalam bidang perekonomiannya. Dimana kemiskinan dibuat secara sistemik akibat penerapan sistem tersebut.
Permasalahan kemiskinan ini tak akan mampu diselesaikan dengan berharap pada negara lain, sebagaimana yang diserukan Indonesia dalam G20. Sebab semua negara di dunia saat ini berpegang dan bergantung pada sistem kapitalisme. Alhasil solusi yang akan diberikan tentu saja takkan lepas dari asas materi ala kapitalisme. Belum lagi tak ada makan siang gratis dalam setiap bantuan yang diberikan oleh para pengusung kapitalisme.
Akar permasalahan dari kemiskinan ini ialah penerapan sistem yang rusak yang tak mampu memberikan kemashlahatan bagi rakyat. Maka solusi tepat untuk menyelesaikannya ialah mengganti sistem rusak buatan manusia ini dengan sistem terbaik dari sang Pencipta manusia, yakni Islam.
Dalam sistem Islam, seluruh aspek kehidupan diatur dengan sedemikian rupa tanpa pertimbangan kepentingan segelintir orang saja. Namun seluruhnya merupakan aturan terbaik yang Allah berikan untuk kebaikan umat-Nya, termasuk dalam sistem ekonomi.
Sistem ekonomi Islam meniscayakan negara memiliki sumber pemasukan negara yang banyak, yang tentu saja akan menjamin kesejahteraan rakyat serta ketersediaan lapangan pekerjaan. Hal ini tentu saja dengan penerapan skema sistem ekonomi yang telah diatur dalam Islam.
Pengelolaan sumber daya alam oleh negara adalah salah satu langkah yang harus diterapkan dalam sistem ekonomi Islam. Dimana negara tidak akan memberikan izin individu untuk memiliki sumber daya alam secara pribadi. Seperti yang disebutkan dalam hadist berikut: Dari Ibnu Abbas ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda: Kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal: air, rumput, dan api, dan harganya adalah haram. Abu Sa’id berkata, yang dimaksud adalah air yang mengalir.” (HR. Ibnu Majah)
Pengelolaan sumber daya alam ini bukan untuk keuntungan negara, namun akan dikembalikan lagi pada rakyat, baik menjadi berbagai fasilitas murah bahkan gratis atau bentuk-bentuk kemashlahatan lainnya. Masih banyak lagi berbagai langkah yang harus diterapkan untuk menciptakan sistem ekonomi yang tak merugikan rakyat apalagi sampai menciptakan kemiskinan yang berkepanjangan.
Namun tentu saja, penerapan sistem ekonomi Islam ini tak dapat berdiri sendiri, apalagi bersanding dengan penerapan sistem kapitalisme. Penerapan sistem ekonomi Islam harus berada dalam naungan sistem Islam yang tentu saja akan menerapkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Yang mana setiap aspek ini akan saling berkaitan, terutama sistem politik yang akan mempengaruhi setiap kebijakan dalam sebuah negara. Sistem Islam ini hanya mampu diterapkan dalam naungan negara Khilafah Islamiyah.
Views: 11
Comment here