Oleh: Fadhila Khumaira ( Aktivis Remaja Baubau)
Setelah pelantikan untuk yang kedua kalinya, Jokowi Ma’ruf kini telah memasuki satu tahun masa jabatan. Banyak perubahan yang dilakukan oleh presiden dan wakilnya dalam waktu setahun tersebut, diantaranya adalah tiga kebijakan Undang-undang yang berhasil digoalkan dalam satu tahun. Meski begitu, kebijakan yang dikeluarkan tersebut tidaklah menghasilkan buah yang manis.
Kebijakan pemerintah, satu tahun terakhir ini semakin cenderung menguntungkan pihak lain dan membuat masyarakat kecewa. contohnya adalah kebijakan kontroversial dari pengesahan UU KPK, yang isinya mengenai pembentukan badan pengawas, izin penyadapan hingga surat pemerintah penghentian penyelidikan.
Kemudian disusul dengan UU Minerba yang juga menuai polemik karena berisikan tentang penghapusan sanksi bagi pihak yang mengeluarkan izin usaha pertambangan hingga melaporkan hasil minerba dari kegiatan eksplorasi dan studi kekayaan.
Baru-baru ini pemerintah kembali membuat kebijakan kontroversial, yaitu dmegan mengswhakan UU Cipta Kerja (Omnibus Law). Adapun Isi yang menjadi sorotan kontroversi karena beberapa karakter dari kebijakan UU ini sangat nyata keberpihakannya terhadap pemilik modal dan terbukti menyengsarakan pekerja buruh ( CNNIndonesia, 20/10/2020 ).
Kontrovesi tak Berujung
Kebijakan-kebijakan tersebut dibuat dengan alasan kepentingan rakyat dan ekonomi negara. Memang di masa pandemi seperti ini negara mengalami penurunan ekonomi yang sangat drastis. Sehingga pemerintah melakukan berbagai hal agar ekonomi negara bisa bangkit kembali dan tidak goyah.
Namun sayang, semua kebijakan yang dibuat justru menjadi kontroversi. Banyak point-point yang terdapat dalam kebijakan tersebut sangat jelas menampakan kesengsaraan bagi masyarakat dan membuka pintu kesenangan bagi para kapitalis. Maka, sudah sepatutnya jika sebagai masyarakat mengoreksi kebijakan dari pemimpinnya dan turun menyampaikan aspirasinya terhadap kebijakan tersebut.
Akan tetapi, tak cukup jika hanya dengan terus menyuarakan dan mengoreksi kebijakan kebijakan kontroversi yang dibuat oleh pemerintah saat ini. Karena pasti akan terus bermunculan kebijakan kontroversi lainnya. Maka, harus dicari sumber permasalahan sesungguhnya, yang melatarbelakangi terbentuknya kebijakan kontroversial ini.
Jika ditelisik lebih dalam bahwa sumber masalah dari semua kebijakan tersebut adalah sistem yang dianut oleh negara ini, yakni demokrasi. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat akan tetapi hanya menjadi hiasan belaka. Sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, hanya menjadi slogan kosong belaka. Karena realitasnya, ketika rakyat menyampaikan aspirasi pemerintah seolah menutup mata.
Islam Sebagai Solusi
Dalam islam yakni negara khilafah seluruh peraturannya bersumber dari Allah swt yang Maha megetahui dan Maha adil, bukan dari manusia yang terbatas dan lemah. Sehingga mampu mlahirkan UU yang sesuai dengan fitrah manusia. Maka dengan UU seperti ini semua kemaslahatan diseluruh pihak dapat terpenuhi, bukan hanya satu pihak saja.
Selain itu, khilafah bukanlah negara yang anti kritik dan selalu mendengarkan aspirasi rakyat Sehingga jika suatu ketika kholifah membuat kebijakan yang dianggap menzolimi rakyat maka rakyat dapat menyampaikan aspirasinya melalui majelis ummat yang merupakan perwakilan dari kaum muslim. Selanjutnya majelis ummat akan menyampaikannya kepada Kholifah. Adapun bagi nonmuslim dapat menyampaikan keluhannya terhadap buruknya kebijakan buatan penguasa terhadap mereka melalui salah seorang dari mereka yang dipilih. Akan tetapi, mereka tidak dapat mempersoalkan tentang hukum syariat, karena hukum syariat hanya terpancar dari akidah islam yang telah digali dengan teliti. Dari sinilah maka kesejahtreaan dan kebahagian dalan dapat diraih karena baik penguasa maupun rakyat tunduk pada aturan Allah swt. Jadi, satu-satunya jalan yang dapat menjadi solusi dari permasalahan hari ini adalah Islam.
wallahu’alam bissawa
Views: 44
Comment here