Pengadaan Laptop Versus Kesehatan Rakyat

Oleh Rini Andriani, S.Pd

(Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Karena Islam memiliki mekanisme dalam menghadapi wabah salah satunya dengan isolasi total yang biasa dikenal dengan istilah lockdown

Wacana-edukasi.com — Baru-baru ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia akan segera memiliki laptop dan tablet Merah Putih yang dikembangkan konsorsium industri TIK bersama Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan Universitas Gadjah Mada.

“Belanja pemerintah untuk produk dalam negeri betul-betul didorong. Tidak boleh impor-impor, padahal kita bisa produksi. Harus dibasmi orang-orang yang masih main di sini,” ujar Luhut dalam tayangan YouTube Kemenko Marves, Kamis, 22 Juli 2021.

Luhut berujar belanja pemerintah untuk produk dalam negeri di bidang pendidikan, khususnya produk teknologi informasi dan komunikasi, masih sangat rendah dibandingkan dengan nilai impornya. Karena itu, pemerintah telah menetapkan target pengadaan TIK lokal untuk bidang pendidikan sebesar Rp 17 triliun hingga 2024.

Menurut Luhut, pemerintah berupaya membangkitkan industri TIK dalam negeri melalui berbagai program, termasuk penyediaan akses pasar, penyerapan produksi dalam negeri untuk barang dan jasa pemerintah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga permodalan. Saat ini, pemerintah menyediakan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) gratis bagi produk yang memiliki proyeksi komponen lokal di atas 25 persen.

Pada 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengalokasikan APBN senilai Rp 1,3 triliun untuk pengadaan 189.165 unit laptop yang seluruhnya diproduksi oleh industri lokal. Sedangkan pemerintah daerah memiliki dana alokasi khusus atau DAK fisik sebesar Rp 2,4 triliun untuk pengadaan 242.565 unit laptop.

Saat ini, terdapat enam produsen dalam negeri yang menyatakan mampu memenuhi kebutuhan pengadaan laptop pemerintah, baik di level pusat maupun pemda. Keenam produsen laptop merah putih itu adalah PT Zyrexindo Mandiri Buana, PT Tera Data Indonesia, PT Supertone, PT Evercross Technology Indonesia, PT Bangga Teknologi Indonesia, dan Acer Manufacturing Indonesia.

Jika menilik balik dari situasi dan kondisi yang ada saat ini harusnya pemerintah lebih cerdas memilah, aspek mana yang harus diberi sokongan lebih. Dari sisi rakyatnya, hari ini mereka masih merasa bingung dengn pemenuhan keseharian mereka, akibat kebijkan PPKM yang diberikan pemerintah. Rakyat harus berusaha survive sendiri. Sekalipun ada bantuan berupa sokongan BLT Desa senilai 300.000 perbulan untuk keluarga miskin, hal ini pun belum diberikan secara merata. Artinya masih banyak rakyat lainnya yang belum menerima. Lagipula dengan besaran bantuan tersebut, tidak akan mampu memenuhi kebutuhan pokok per kepala keluarga.

Di sisi lain dari ketersediaan obat-obatan, oksigen, hari ini semakin langka. Belum lagi gaji insentif para nakes yang belum diberikan sepenuhnya oleh pemerintah, semakin menambah berat beban para nakes yang ada di lapangan. Padahal resiko yang dihadapinya lebih berat dibanding gajinya. Begitu juga sarana pra sarana rumah sakit hari ini yang kurang memadai karena membludaknya korban covid-19.

Dari sini kita bisa melihat bersama, begitu urgentkah investasi pengadaan laptop ini? Sekalipun pemerintah berujar bahwa dana kesehatan sudah digelontorkan, hal itu tidak akan cukup menutup celah kebutuhan rakyat hari ini. Karena pemerintah pada hakikatnya sudah berlepas tangan. Hal ini juga bisa kita lihat banyaknya rumah sakit yang mengeluh, salah satunya Rumah sakit di Kabupaten Bogor banyak yang mengeluh kekurangan keuangan dalam menjalankan tugasnya merawat pasien COVID-19 karena klaim BPJS Kesehatan yang belum dibayar alias menunggak,” kata Ade Yasin. (Baca juga; Curhat Dirut RSUD Cibinong Klaim Penanganan Covid Rp40 Miliar Belum Dibayar Kemenkes ). Dan masih banyak lagi rumah sakit yang lainnya.

Berikutnya, jika pemerintah menggaet enam perusahaan yang mampu menyiapkan pengadaan laptop ini sedangkan pemerintah disini hanya sebagai regulator maka sama halnya pemerintah akan menyerahkan sepenuhnya kepada korporasi. Artinya korporasi inilah yang nanti berhak mengelola pengadaan ini, bukan tidak mungkin di alam kapitalis korporasi hanya bergerak untuk mencari keuntungan.

Jika tujuan pemerintah disini pengadaan laptop untuk mempermudah dalam akses pendidikan bagi rakyat, seharusnya hal ini diserahkan kepada penanggung jawab pendidikan bukan korporasi yang ujung-ujungnya nanti dikomersilkan atau menjadi ajang bisnis untuk mencari keuntungan.

Konsep ekonomi kapitalisme menjadikan pemerintah tidak lagi menjadi pemenuh utama kebutuhan rakyat. Justru pemerintah menjadi jembatan pembuka peluang bagi korporasi untuk meraup keuntungan atas rakyat. Tanpa melihat bagaimana kondisi rakyat hari ini.

Keberadaan pemerintah bukan menjadi pengayom rakyat, sebaliknya negara hanya sebagai regulator dan pengayom korporasi. Orientasi pemerintah hanya untuk kepentingan ekonomi, bukan tulus mempermudah akses pendidikan. Dalam pelayanannya terhadap rakyat pada kondisi pandemi hari ini pun setengah hati, tidak lagi mengedepankan pengurusan total kesehatan rakyat yang taruhannya nyawa dan tidak memberikan kemaslahatan sedikit pun kepada rakyat.

Berbeda dengan karakter kepemimpinan yang disuguhkan Islam dalam daulah khilafah. Pemimpin atau khalifah hadir sebagai pengayom, penanggung jawab, dan pelindung bagi rakyat. Apalagi di saat pandemi hari ini, kehadiran negara sudah pasti akan dirasakan rakyat. Karena Islam memiliki mekanisme dalam menghadapi wabah salah satunya dengan isolasi total yang biasa dikenal dengan istilah lockdown. Ini merupakan perlindungan negara terhadap rakyatnya baik yang sakit maupun sehat. Dengan adanya mekanisme ini, virus tidak akan menyebar luas sehingga bagi rakyat yang sehat mereka masih bisa melakukan aktivitasnya di wilayah yang aman. Roda ekonomi pun masih bisa berputar di wilayah yang aman.

Adapun bentuk tanggungjawab negara terhadap rakyat yang sakit, maka keperluan keseharian mereka akan ditanggung negara. Bukan penanganan setengah-setengah. Karena negara harus memprioritaskan APBN-nya untuk penanganan wabah ini karena sifatnya urgent yang memang mngancam nyawa rakyat. Kalaupun nantinya baitulmal atau kas negara kosong, maka negara akan memungut pajak yang sifatnya sementara dari beberapa wilayah Daulah untuk memenuhi kebutuhan di masa pandemi.

Inilah bentuk penanganan serius yang dilakukan negara khilafah, sebagai perwujudan tanggungjawab khalifah secara langsung terhadap Allah Swt. Karena sudah pasti Allah Swt. akan menghisap semua yang dilakukan seorang pemimpin terhadap rakyatnya.

Wallohualam bishowab

Views: 2