Oleh Ahida Tamanni, S.KM
(Pemerhati Kesehatan)
Wacana-edukasi.com — Ketika rakyat banyak yang menjerit karena penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat yang saat ini kembali di perpanjang dengan sedikit perubahan istilah menjadi PPKM Level 1-4, kabarnya pemerintah tengah mengebut pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang mana proyek ini telah diinisiasi sejak tahun 2015.
Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini diharapkan sudah bisa beroperasi di awal 2023. Dilansir dari cnn.Indonesia (08/07/2021), Kementerian BUMN mengatakan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) bakal mengalami cost deficiency (kekurangan biaya) operasi pada awal pengoperasiannya. Untuk itu, pemerintah tengah bernegosiasi dengan Cina agar mendapat bantuan pinjaman di awal operasi KCJB nanti. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut pinjaman bisa diperoleh dari China Development Bank (CDB) dengan jaminan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Hal ini pun menimbulkan pelbagai kritik, salah satunya dari mantan Menpora Roy Suryo, “Tetapi kalau memang benar fokusnya lebih hanya ke ekonomi begini(?), apa gunanya (ekonomi) dibuat seolah olah “Meroket” 7 persen tetapi rakyatnya yang jadi korban? AMBYAR,” tulis Roy di akun twitternya, Jumat, 9 Juli 2021.
Seperti yang diketahui, pesatnya pembangunan infrastruktur Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini tidak lepas dari campur tangan asing. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini adalah satu proyek infrastruktur Indonesia yang di danai pemerintah Cina melalui program OBOR (One Belt One Road), program pembangunan jalur sutera baru abad 21 yang di gagas Presiden China Xi Jinping pada tahun 2013 yang kemudian berganti nama menjadi BRI (Belt Road Initiative). Dikutip dari cnbcindonesian, China bahkan dikabarkan menggelontorkan dana sebesar US$150 miliar atau setara Rp 2.137,6 triliun per tahun. Dana itu bisa dipinjam negara peserta program tersebut untuk membangun infrastruktur mereka.
Negara adikuasa dan juga China yang kini menjadi negara adidaya baru tengah melanggengkan dominasinya atas dunia Islam, termasuk terhadap Indonesia demi kepentingan ekonomi dan politik mereka agar tetap bergelora. Melalui instrumen hutang dan kebijakan global, lembaga-lembaga dunia seperti IMF, World Bank, WTO, CDB dibuat tidak untuk sungguh-sungguh membantu negara berkembang, tapi sebagai cara untuk melegitimasi langkah-langkah imperialistik mereka. Untuk mengontrol politik pemerintahan dan menghisap sumberdaya ekonomi negara lain.
Melalui strategi pemberian pinjaman ini, intervensi asing akan semakin kuat. Salah satu buktinya adalah kran TKA (Tenaga Kerja Asing) dari China yang terus dibuka meski pengetatan di dalam negeri tengah dilakukan. Pinjaman diberikan terus menerus agar negara yang dituju akhirnya terjebak pada hutang yang diterimanya, sehingga secara politik dan ekonomi menjadi tergantung.
Semakin menggilanya covid-19, pemerintah kembali mempertontonkan adegan yang jauh dari harapan. Kebijakan yang kembali diralat tak jelas, pun ditambah utang lagi di tengah pandemi, sungguh melukai hati nurani. Hal ini tentu menunjukkan bahwa konsentrasi pemerintah bukan pada penanganan pandemi, maka bukan kebaikan yang akan diperoleh, melainkan problem pandemi berkepanjangan yang akan datang secara bertubi-tubi. Pandemi menjadikan hidup rakyat semakin tidak mudah dijalani, sekalipun untuk mencari sesuap nasi. Beban kehidupan bertambah berat seiring dengan kenaikan harga-harga yang terus terjadi.
Momen pandemi justru dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memperbanyak utang yang jelas-jelas tak memberikan efek kemanfaatan bagi publik. Hal ini tentu membuat publik kehilangan rasa percaya pada pemerintah. Pemerintah telah gagal memprioritaskan situasi mendesak kesehatan saat ini. Bukankah pemerintah adalah raa’in (pengurus rakyat)? “Imam (Khalifah) adalah raa’in dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR. Al-Bukhari).
Namun pada kenyataannya, pandemi yang tak kunjung usai sungguh amat sangat melelahkan, dengan utang yang gagal fokus penguasa seolah menggiring negeri menuju ambang kehancuran.
Seperti itulah ketika kapitalisme mencengkram negeri, setiap kebijakannya terkesan menyengsarakan rakyat bahkan sangat buntu dan jauh dari solusi.
Maka sudah sangat jelas ketika berpaling dari islam, hanya akan ada penderitaan. Bukankah diyakini bahwa syariat Islam diturunkan Allah sebagai pemecah problem kehidupan manusia (mu’alajah li masyakilil hayah). Artinya, dengan menerapkan syariah berbagai persoalan kehidupan masyarakat dapat diatasi dengan benar dan tepat.
Islam akan mencegah terjadinya intervensi asing, Islam menjadikan sebuah negeri menjadi negeri yang mandiri, tidak mudah distir dan didikte, tak suka bergantung dan mengemis pada negara lain.
Semoga kehidupan Islam bisa segera terwujud, yakni kehidupan yang diatur oleh syariat Islam dan dipimpin oleh pemimpin yang amanah, karena hanya dengan itu intervensi asing bisa benar-benar dihilangkan atau ditekan seminimal mungkin.
Wallahu a’lam bisshawab.
Views: 20
Comment here