Erdiya Indrarini (Pemerhati Kebijakan Publik)
Dengan adanya kerja sama antar negara, terlebih dalam bidang pertahanan dan keamanan, maka akan terbuka lebar celah bagi asing untuk memaksakan agenda kepentingan mereka dengan dalih mengatasi masalah pandemi yang sedang melanda negeri
Wacana-edukasi.com — Kerjasama bidang pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat digelar besar-besaran. Keuntungan apa yang bisa diambil dari kerja sama ini? Sebaliknya, apa saja risiko yang akan terjadi bagi kedaulatan bangsa?
Sejumlah 330 orang tentara Serikat mendarat di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, pada adalahSabtu (24/7/2021). Pasukan tersebut bagian dari gelombang pertama ribuan tentara yang akan tiba di Indonesia. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Tatang Subarna mengatakan, latihan bersama ini akan menjadi yang terbesar dalam sejarah kerja sama TNI AD dengan AD Negeri Paman Sam.
Latihan bersama Garuda Shield ini akan digelar pada 1-14 Agustus di tiga daerah latihan tempur yaitu di Baturaja, Amborawang, dan Makalisung. Latihan tersebut melibatkan 2.246 personel TNI AD dan 2.282 personel AD Amerika Serikat. Materi latihan antara lain latihan lapangan, menembak, medis, dan penerbangan idntimea.com (26/7/2021)
Risiko Kerjasama di Bidang Militer
Sungguh aneh, di saat kasus pandemi masih tinggi, bahkan tengah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4, Indonesia justru mengundang ribuan tentara asing dengan dalih latihan bersama. Padahal, sebagai tuan rumah tentu Indonesia haruslah melayani mereka dengan persiapan yang tidak sedikit.
Memang, kerjasama seperti ini seolah menunjukkan kemajuan bangsa. Memperlihatkan sebagai negara yang terbuka terhadap dunia internasional. Terlebih latihan dilakukan bersama dengan negara Adidaya, Amerika. Namun, kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan negara, sesungguhnya sangatlah berisiko. Karena, pihak luar akan dengan mudah mengukur kekuatan militer dalam negeri.
Selain itu, latihan militer bersama dengan asing, acap wa kali menjadi jalan intervensi bagi asing dalam menyelesaikan masalah dalam negeri maupun luar negeri. Intervensi ini semakin mengukuhkan Indonesia menjadi negara yang tidak berdaulat atas negerinya sendiri. Apalagi di saat pandemi seperti sekarang ini, di mana banyak masalah yang tengah dihadapi dan harus segera teratasi.
Dengan adanya kerja sama antar negara, terlebih dalam bidang pertahanan dan keamanan, maka akan terbuka lebar celah bagi asing untuk memaksakan agenda kepentingan mereka dengan dalih mengatasi masalah pandemi yang sedang melanda negeri.
Konsekuensi Menjadi Anggota Organisasi Internasional
Sebagai negara yang telah mengikatkan diri menjadi anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), tentu Indonesia harus melaksanakan segala arahan yang datang dari Amerika dan pendukungnya, baik urusan dalam negri maupun urusan luar negeri. Karena, merekalah pemrakarsa organisasi internasional yang merupakan induk dari berbagai organisasi internasional seperti WHO, IMF, UNICEF, dan yang lainnya.
Seperti halnya saat mengatasi ekonomi dengan diterapkannya New Normal Life, di saat kasus wabah masih parah. Hasilnya, justru korban makin banyak dan negara makin kewalahan. Hal itu karena kebijakan yang disodorkan seperti New Normal Life, sejatinya demi terselamatkan perekonomian mereka sendiri sebagai negara industri.
Contoh kebijakan lain yang didesakkan untuk mengatasi ekonomi di saat pandemi ini, adalah dengan berutang kepada bank dunia yang mereka kelola, yaitu IMF (International Monetary Fund). Utang ini tentu dengan riba yang dilarang agama. Hal ini hanya akan menjauhkan dari rahmat-Nya, serta menambah tersungkurnya kewibawaan sebuah negara.
Waspada pada Kezaliman Ideologi Kapitalisme
Bukti-bukti itu memperlihatkan dengan jelas, bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh internasional tidaklah memedulikan kebutuhan bangsa lain, dan justru mengutamakan kepentingan mereka saja. Bahkan banyak intervensi asing yang malah menyengsarakan rakyat, seperti kenaikan pajak, pencabutan subsidi, dan sebagainya. Begitulah watak dan keegoisan ideologi kapitalisme yang mereka sebarkan di negara-negara muslim.
Dengan demikian mestinya pemerintah selalu waspada terhadap kebijakan-kebijakan dari barat di setiap aspek, baik di bidang kesehatan, pendidikan, terlebih bidang pertahanan dan keamanan. Bukan malah bekerja sama dalam kemiliteran.
Fungsi Militer
Dalam ideologi kapitalisme, militer sangat menjunjung tinggi patriotisme, dan patuh serta loyal terhadap atasan. Sehingga doktrin yang diterima adalah membunuh atau terbunuh. Dalam bekerja sama dengan negara lain, biasanya disebabkan karena ada kepentingan, baik yang sama-sama menguntungkan, maupun keuntungan yang didominasi oleh militer negara yang lebih kuat.
Sangat beda dalam ideologi Islam. Militer hanya patuh dan loyal pada Allah Swt. Tugas utamanya adalah meninggikan kalimat Allah, menjaga dan membela syariat-Nya, agar ajaran Islam yang mulia dan suci tetap terpelihara. Tidak mudah orang menghina dan memfitnah syariat-Nya. Oleh karena itu, meski seorang militer, dalam melayani publik maupun setiap menjalankan tugas, ia akan bersandar pada syariat.
Kerja Sama Militer
Kerjasama militer dalam bentuk perjanjian bidang pertahanan dan keamanan bersama, atau aliansi militer strategis diharamkan oleh syariat. Hal ini tercantum pada masyru’ ad dustur pasal 189 yang berbunyi :
Pertama, dilarang keras mengadakan perjanjian militer dan sejenisnya, atau yang terikat secara langsung dengan perjanjian tersebut. Kedua, dibolehkan mengadakan perjanjian bertetangga baik, perjanjian dalam bidang ekonomi, perdagangan, keuangan, kebudayaan, dan gencatan senjata.
Hal ini diperkuat oleh hadits Rasul : “Janganlah kalian meminta bantuan pada api orang musyrik.” (HR Ahmad dan Nasa’i).
Larangan ini sesuai dengan firman Allah yang artinya : “Setiap mereka menyalakan api (peperangan), Allah memadamkannya.” (QS al-Maidah [5]: 64).
Keharusan Mandiri dan Kuat dalam Militer
Betapa pentingnya kedudukan militer sehingga dilarang untuk bekerja sama dengan asing. Oleh karenanya, militer harus kuat dan mandiri. Bekerja sama dengan militer asing, terlebih dengan negara yang lebih kuat, sama saja menyerahkan dirinya kepada asing. Sebagaimana Allah pun menegaskan dalam Firman-Nya, yang artinya :
“Siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang agar kalian dapat menggentarkan musuh Allah, musuh kalian, dan orang-orang selain mereka yang tidak kalian ketahui, sedangkan Allah mengetahuinya.” (QS al-Anfal [8]: 60).
Atas dasar itu, pemerintah yang menerapkan sistem Islam akan melakukan berbagai persiapan militer, memaksimalkan industri militer dan persenjataan. Semua itu diwujudkan secara mandiri, tanpa campur tangan negara asing. Pemerintahan Islam tentu akan menyejahterakan seluruh anak bangsa yang terlibat dalam proyek militer ini.
militer dan persenjataan diupayakan semata-mata untuk menjaga dan menyebarkan kalimat Allah yang tinggi dan mulia ke seluruh penjuru negeri. Bukan untuk menguasai negara lain, atau untuk diperdagangkan seperti yang terjadi pada ideologi kapitalisme saat ini.
Semua itu tak mungkin terlaksana selagi masih menggunakan ideologi kapitalisme yang berasaskan demokrasi. Namun akan terwujud ketika penguasa menerapkan Islam ke seluruh aspek kehidupan ber-negara.
Wallohualam boshowab
Views: 28
Comment here