Penulis : Siti Rima Sarinah (Studi Lingkar Perempuan dan Peradaban)
wacanaedukasi.com — Wabah pandemi masih terus menyelimuti kehidupan masyarakat, yang sangat berdampak pada sektor perekonomian yang kian terpuruk hari demi hari. Di dalam kondisi yang sangat memprihatinkan seperti ini, masyarakat dikejutkan dengan berita anggaran fantastis baju dinas DPRD kota Bogor yang mencapai angka 700 juta. Dilansir oleh Radar Bogor pada 13/08/2021, menyoroti anggaran baju dinas DPRD Kota Bogor, lantaran nilainya yang cukup besar. Dan anggaran tersebut diambil dari APBD kota Bogor tahun 2021.
Ketua DPD Ikatan Keluarga Minang (IKM) yang juga anggota DPRD Kota Bogor, Rizal Utami menilai anggaran yang disiapkan untuk pembelian pakaian dinas selama satu tahun terlalu besar. Terlebih, dalam kondisi pandemi Covid-19 dan banyak masyarakat yang kesulitan, dan tidak memiliki pekerjaan karena terdampak. Ia menekankan pentingnya kepekaan dalam menghadapi krisis yang diakibatkan pandemi Covid-19. Menyarankan anggaran tersebut dapat digeser untuk membantu warga terdampak dan anak-anak yatim karena orang tuanya meninggal karena Covid-19.
Anggaran baju dinas dengan nilai yang sangat fantastis, bukan hanya terjadi di Kota Bogor saja, tetapi juga dialami di daerah-daerah lainnya. Pengeluaran anggaran untuk baju dinas ini, tentu menuai reaksi bagi masyarakat. Pasalnya, sejak wabah pandemi melanda dibarengi dengan kebijakan pemerintah yang berdampak pada perekonomian masyarakat menjadi semakin sulit. Namun, mengapa hanya untuk baju dinas yang sifatnya bukanlah sesuatu yang urgen, pemerintah rela menghambus-hamburkan uang negara. Sedangkan masyarakat harus bertaruh nyawa mencari sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.
Ironis memang. Para pejabat yang seharusnya kehadiran mereka ditengah masyarakat untuk mengurusi urusan rakyat, bukan malah “memanfaatkan” jabatannya untuk mencari keuntungan materi. Bukankah ketika mereka disaat berkampanye untuk menarik hati rakyat, telah berjanji untuk memperjuangkan nasib rakyat? Namun janji tinggal janji, Janji kampanye seketika terlupakan di saat mereka telah dilantik menjadi pejabat negara.
Padahal disisi lain, masyarakat yang sangat membutuhkan uluran tangan negara, hanya diberikan bantuan sosial yang jumlahnya tidak seberapa dan itupun hanya didapatnya oleh segelintir orang saja. Bantuan sosial yang diberikan kepada rakyatnya pun jumlahnya sangatlah kecil dibandingkan anggaran untuk pembelian baju dinas yang bermerek. Tidak sedikitpun mereka menunjukkan rasa kepekaan dan kepedulian terhadap nasib rakyat di kala pandemi, sehingga mereka dengan leluasa berfoya-foya dengan uang negara yang notebene adalah uang rakyat.
Tidak dimungkiri, dalam sistem kapitalisme yang menaungi lahirnya berbagai aturan kehidupan kita saat ini, keikutsertaan dalam pilkada dan sejenisnya menjadi euphoria tersendiri untuk meraih tampuk kekuasaan dan jabatan. Bukan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, mengurusi dan menjamin kebutuhannya, justru jabatan yang mereka miliki digunakan untuk mengumpulkan pundi-pundi harta. Marilah kita lihat, di negeri ini berapa banyak kepala daerah yang tersandung oleh kasus suap, dan korupsi hingga merugikan negara hingga miliaran bahkan triliunan rupiah.
Ditambah lagi hukuman yang mereka dapatkan tidak memberi efek apapun, bahkan tidak membuat para pejabat tersebut kehilangan rasa malu karena telah mengambil uang negara. Potret pejabat seperti inikah yang dimana rakyat mengantungkan harapan besar, untuk memperbaiki kehidupan rakyat agar bisa hidup sejahtera?
Inilah potret pejabat di alam kapitalisme, yang menjadikan tujuan meraih tampuk kekuasaan untuk meraih materi semata. Gambaran ini sangat bertolak belakang dengan potret para pejabat dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah) yang hidupnya sangat sederhana. Mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuk meriayah semua urusan rakyat, sehingga tak sempat memikirkan kepentingan pribadinya sekalipun.
Rasulullah saw merupakan sosok pemimpin yang harus dijadikan uswatun hasanah (teladan yang baik) oleh setiap pemimpin Islam. Rasululah saw pemimpin yang hidup sederhana, tapi memiliki sifat akhlak mulia, akhlak Rasuslullah saw itu adalah penerapan Al Qur’an dalam segala aspek kehidupannya. Teladan kepemimpinan ini pun diikuti oleh para Khulafaur Rasyidin, seperti pada masa Kekhilafahan Abu Bakar yang menerapkan persamaan pembagian kekayaan negara kepada seluruh rakyatnya. Ketika sakit di akhir hidupnya, beliau berwasiat agar hartanya yang hanya sedikit itu diberikan kepada pemimpin setelahnya yaitu Umar bin Khattab. Karena beliau tahu tanggung jawabnya di masa depan jauh lebih berat.
Pada waktu Umar bin Khattab menjadi Khalifah, kendaraan dinasnya hanyalah seekor unta. Pada waktu pendeta Kristen negara Palestina, Safraneus menyerahkan kunci negeri Palestina kepadanya, Umar bin Khattab bergantian menunggang untanya dengan pembantunya menuju Palestina. Umar juga mengembalikan hadiah makanan lezat yang dikirim dari Afrika, karena menurutnya makanan itu lebih baik dinikmati oleh rakyatnya.
Khalifah Utsman bin Affan juga berbuat adil dalam menerapkan hukum Islam. Dia dengan tegas melaksanakan hukuman cambuk atas adiknya, al-Walid bin aqabah yang telah melakukan pelanggaran syariat Islam.
Khalifah Ali bin Abi Thalib juga pemimpin yang bijaksana,sederhana dan adil dalam bertindak. Di hari raya, makanan yang tersedia dirumahnya hanya makanan rakyat kecil, berupa hidangan daging rebus bercampur tepung (al-khazirah). Karena, menurut beliau seorang pemimpin itu hanya berhak menerima gaji untuk makannya dengan keluarganya dan makannya dengan tamunya.
Demikianlah Islam telah menetapkan syarat tertentu yang harus dipenuhi pada diri seorang pemimpin agar amanah besar itu tidak menjadi ajang perebutan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Inilah potret pejabat dalam negara Islam yang sangat dirindukan oleh umat saat ini. Karena di bawah kepemimpinan mereka rakyat hidup damai, aman dan sejahtera serta negara Islam menjadi maju, besar dan disegani oleh negara-negara barat.
Wallahu a’lam bishowab.
Views: 3
Comment here