Wacana-edukasi.com — Kalangkabut penanganan pandemi di negeri ini telah melengkapi derita bagi rakyat. Kebijakan ambigu beserta penerapan yang inkonsisten nyatanya sukses membuat rakyat merana. Belum lagi penanganan setengah hati yang ala kadarnya membuat rakyat makin gundah gulana. Kini, rakyat harus dipusingkan dengan mahalnya harga tes PCR yang harusnya menjadi tanggung jawab negara.
Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan, baru-baru ini telah mengeluarkan aturan baru mengenai tarif tes antigen di Kementerian Kesehatan. Beliau menetapkan uji validitas rapid diagnostic test antigen yang dilaksanakan oleh laboratorium di lingkup Kementerian Kesehatan dikenakan tarif Rp694.000 (m.merdeka.com, 13/08/2021).
Namun, setelah banyaknya kritikan oleh rakyat terkait mahalnya biaya tes PCR dan antigen mandiri, pemerintah akan menurunkan harganya. Kendati demikian, negara tetap akan mengevaluasi lembaga-lembaga penyelenggara tes agar tetap memberi pemasukan bagi negara.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar harga tes polymerase chain reaction (PCR) diturunkan. Beliau meminta agar biaya tes PCR di kisaran Rp 450 ribu – Rp 550 ribu. Selain itu, Jokowi juga memerintahkan agar hasil tes PCR dipercepat atau keluar dalam waktu maksimal 1×24 jam (news.detik.com, 15/08/2021).
Tak dapat dielakkan jika tingginya harga tes PCR menjadi salah satu faktor lambannya testing di tengah-tengah masyarakat. Padahal testing merupakan hal penting untuk mengetahui keberadaan virus dan sejauh mana pengendalian penyebaran virus tersebut.
Persoalan harga PCR juga menuai beragam kritikan dari berbagai pihak, salah satunya yaitu Tompi yang merupakan publik figur sekaligus dokter di akun twitternya. Beliau mengatakan bahwa harga PCR atau swab harus semurah-murahnya dan negara harus ikut andil dalam memastikan ini. Beliau juga membandingkan bahwa harga PCR atau swab negara lain bisa lebih murah di bandingkan dengan Indonesia.
Inilah bukti gagalnya sistem hari ini dalam mengatasi pandemi. Alih-alih ingin mengusir wabah dari bumi pertiwi, pemerintah malah dengan sengaja mengambil keuntungan dari setiap peristiwa yang terjadi. Padahal kondisi ekonomi rakyat kian parah akibat pandemi, namun penguasa seperti tak ada hati.
Padahal seharusnya tugas penguasa adalah memberikan pelayanan terbaik bagi rakyatnya bukan menjadikan rakyat sebagai tumbal yang sekaligus mesin pencetak uang dari keserakahannya. Hal ini berbanding terbalik dalam sistem Islam. Sistem yang sudah menaungi hampir 2/3 dunia selama kurang lebih 1300 tahun lamanya.
Dalam sistem Islam, bila memang melakukan tes PCR atau yang sejenisnya termasuk bagian dari upaya untuk memisahkan antara yang sakit dan sehat, serta merupakan satu rangkaian penanganan pandemi, maka hal ini akan diadakan secara cuma-cuma (gratis). Bahkan hal ini harus dilakukan pada seluruh rakyat dalam tempo yang sangat singkat agar keadaan dapat kembali normal. Serta haram hukumnya bila negara mengambil keuntungan pada layanan yang memang wajib di sediakan negara.
Inilah bukti betapa hanya Islam yang memang mampu menyelesaikan berbagai problem kehidupan termasuk masalah pandemi ini. Maka, tak inginkan kita hidup dengan aman tanpa perlu merasa resah dengan virus yang ada? Untuk itu, menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk menerapkan Islam kembali sebagai pengatur bagi setiap individu dan juga negara.
“Imam/khalifah adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Al-Bukhari).
Sari Ramadani (Aktivis Muslimah)
Views: 2
Comment here