Oleh : Nadia Fransiska Lutfiani, S.P (Aktivis Dakwah, Pegiat Literasi dan Media)
wacana-edukasi.com — Rencana keuangan negara salah satunya ditujukan untuk pembangunan. Negara mencatat pendapatan dan pengeluaran selama satu tahun dibantu Menteri Keuangan yang kemudian disetujui oleh DPR, dalam bentuk penyusunan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia )
Pengeluaran tersebut memang telah terinci sejak penyusunannya terkait pembangunan. Namun mengingat ditengah kondisi pandemi hari ini tentu pengeluaran tersebut sejatinya akan sangat berharga jika dialokasikan untuk penanganan pandemi. Uluran tangan dan aliran dana yang jelas akan mampu mengcover penanganan pandemi secara serius.
Namun tidak semulus harapan karna pada kenyataannya dihadapkan pada sebuah tebing besar menjulang membatasi nurani. Kebijakan yang tidak tepat sasaran sering sekali merusak akal sehat. Terpaksa melanjutkan pilihan hutang karna pandemi berkala yang membutuhkan dana diantara ekonomi yang melamban tidak mampu untuk mendongkrak keadaan.
Adapula disaat yang sama justru salah satu kebijakan pemerintah mengagendakan dengan memperpanjang diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan rencana tersebut masuk dalam anggaran yang ditangggung pemerintah. Karna hal ini berimbas pada insentif anggaran pemulihan ekonomi (PEN). Apalagi pemberlakuan pembatasan keegiatan masyarakat (PPKM) level 4.
Secara daring dalam diskusi Indef, Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef Andry Satrio menilai sangat tidak elok. Sejatinya PEN itu dikhususkan untuk penanganan pandemi saja sebagai bentuk jaminan sosial. Anggaran tersebut lebih tepat sasaran ditengah banyak orang yang terdampak daripada sebagajai jaminan insentif PPnBM. (tempo.co.id, 6/8/2021)
Aturan diskon PPnBM tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.010/2021 tentang PPnBM atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu, awalnya pemberlakuan diskon hanya sampai Mei diperpanjang hingga Agustus 2021.
Dikabarkan diskon PPnBM telah mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2021. Bahkan, Kementerian Perindustrian mencatat volume penjualan mobil dan motor pada kuartal II meningkat pesat ketimbang kuartal yang sama pada 2020. (bisnis.tempo.co, 6/8/2021)
Alur Kapitalis, Tiada Kepentingan Selain Keuntungan Ekonomi
Wabah yang belum berhenti dan masih banyak menyisahkan penanganan yang terkendala bahkan terhenti, fokus peningkatan ekonomi dan pembangunan terus menjadi acuan untuk diatasi.
Fungsi APBN selain otoritasnya merancang pelaksana pendapatan dan pengeluaran anggaran setiap tahunnya, berperan juga sebagai perencanaan kegiatan serta pengawasan penilaian kegiatan publik, bahkan sebagai bentuk alokasi mengurangi pengangguran dan memperhitungkan keadilan sebagai fungsinya distribusi. APBN juga alat mempertahankan keseimbangan perekonomian negara.
Namun penghapusan PPnBM justru bertentangan dengan alokasi sumber APBN dimana salah satunya dari tujuh penerimaan pajak yaitu pajak penjualan barang mewah, meski ada pendapatan non-pajak dari pinjaman, pengelolaan SDA, keuntungan BUMN. Porsi pemberian diskon yang diberlakukan patut dipertanyakan, meski menguntungkan dari segi perindustrian atas penjualan kendaraan.
Melihat kebijakan ini semakin menunjukan jati diri pemerintahan demokrasi turunan dari kapitalisme, bukan hanya tidak mengacu perintah pencipta dalam pemberlakuan kebijakannya saja. Ideologi kapitalis telah berhasil mendesign asas tertancap dengan sempurna, tidak ada yang akan dipertahankan kecuali menguntungkan para pemodal.
Masalah APBN ini menjadi salah satu kerancuan hasil dari penerapan asas berupa keuntungan. Setidaknya ada lima faktor APBN berimbas krisis diantaranya yaitu : politik yang bias, defisit primer, rasio pembayaran utang, dana bocor serta pembiayaan PMN yang sakit.
Pernyataan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Untuk saat ini kesepakatan yang berlaku antara BI dan Kementerian Keuangan yakni berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) I telah sepakat diperpanjang hingga 31 Desember 2021.
Untuk itu ia memastikan akan tetap berkomitmen mendukung pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Hal ini ditunjukkan dengan pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar perdana. Tidak hanya itu, BI juga telah menambah likuiditas atau quantitative easing (QE) di perbankan sebesar Rp 101,10 triliun per 19 Juli 2021. (investor.id, 22/7/2021)
Nominal yang tidak sedikit untuk surat berharga negara yang mana dalam pengertian sederhananya saja masyarakat memberikan pinjman dana itu melalui pajak kepada pemerintah untuk jangka waktu tertentu yang dikelola bagi biaya pembangunan, harapannya masyarakat diuntungkan dari pembangunan.
Namun kenyataan berbanding terbalik, rakyat sering dikambinghitamkan. Dalih berhutang demi rakyat, tetapi tidak sedikit pelaku koruptor dari para pejabat. Pandemi yang merenggut banyak nyawa, vaksinasi yang tidak merata, bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Pembatasan wilayah yang juga merenggut perekonomian bahkan mematikan ekonomi rakyat bawah.
Apakah rakyat tidak berhak atas iuran pajak hingga memberikan diskon VIP pembayaran pajak untuk PPnBM? Apakah belum ketara apa yang menimpa rakyat hingga memilih membeli surat berharga negara daripada penanganan wabah?
Bukankah didalamnya ada hak rakyat atas kewajiban penguasa mengcover penyelematan kegiatan publik, mengentaskan stabilitas keseimbangan ekonomi sebagai bagian dari fungsu yang tertuang dari APBN ?
Permainan dalam bentuk pemerintahan hari ini memang tidak akan berhenti jika sistemnya masih utuh dan asas nya sama. Kapitalis tidak memiliki pengaturan yang pasti menyelamtkan krisis selain dari pajak dan utang.
Pandangan asas sistem kapitalis yang tertuang melalui pemerintahan demokrasi hari ini sebagai mabda atau idelogi kapitalis telah berhasil mencetak pengaturan hedonis. Bagaimana mereka mempertahankan kepentingan ekonomi dibanding nyawa rakyat sendriri. Bahkan angka statistik ibarat figura yang terpampang deretan angka.
Kapitalis dengan peradabannya telah banyak mendapatkan karpet merah dan ruang nyaman dalam pemerintahan, atas bentuk kerjasama dengan negara asing begitu mudah mereka para anteknya menduduki kebijakan mengarahkan sesuai rencananya.
Proses menduduki negeri-negeri muslim menjadi capaian yang utama, banyak gerakan yang mendukung dibelakangnya. Salah satu diantaranya adalah gerakan politik yaitu zionisme. Konferensi internasional yang mereka lakukan merumuskan kesepakatan bahwa mereka membawa manuver rahasia. Tidak akan pernah menampakan gerakannya kecuali hati-hati dna tersembunyi
Fase yang dilakukan antara lain menyasar bidang ekonomi dengan visi menguasai perekonomian internasional melalui bankir, atau bentuk lain bantuan dengan negara yang membutuhkan adalah dengan praktik perekonomian berupa spekulasi keuangan, monopoli, membeli pengaruh para tokoh politik yang berpengaruh.
Tentu tidak akan pernah nampak ditemui bagaimana mereka berkiprah dengan ideologinya yang kini berjaya, kapitalisme menjadi sumbu kerancuan dan krisisnya pengaturan politik bernegera dengan mewujudkan kesenjangan dan ambisi kepentingan.
Islam Atasi Krisis dengan Solusi Praktis
Maka untuk saat ini yang dibutuhkan hanyalah sistem dan pengaturan dalam pemerintahan yang mampu menyelesaikan tuntas permasalahan, bukan memberikan solusi tepi dan menyisakan banyak masalah lain yang tak kunjung bertepi.
Masalah ini sistemik sehingga harus diselesaikan dengan pengaturan yang sepadan yaitu penerapan sistem yag menyelesaikan segala bentuk permasalahan. Islam telah menjadi rujukan pasti. Tidak ada yang bisa menanandingi betapa hebatnya kejayaan Islam hingga 13 abad lamanya.
Keruntuhannya sejak 1 abad lalu belum pernah ada peradaban yang mampu menyaingi keberhasilannya, bahkan diakui oleh sejarawan dunia. Bahwa peradaban hari ini berhutang dengan Islam .
Keberadaan syariat dalam Islam menunjukan bahwa pengaturan inidiberikan pencipta untuk seluruh umat didunia. Rahmatan lil’alamin akan terwujud dalam naungan negara sebagai penerapannya.
Sistem Islam menajdi sistem yang khas dan kompleks dalam penerapannya. Ketiadaan penerapan sistem Islam hari ini menjadikan peran solusi tersebut tidak sempurna tertunaikan. Perihal APBN karna kedudukanya sebagai sistem, Islam memiliki peran khas menjaga kas negara yang minus.
Bukan dengan berhutang, karena sejatinya hutang adalah alat penjajah untuk menguasai negara yang dibantunya. Maka pengaturan APBN tentu menjadi tanggung jawab utuh seorang pemimpin Islam yaitu khalifah.
Ada sebuah bukti seorang khalifah di masa itu, Khalifah Umar bin Abdul Azis, belajar keteladan dari sikap teguhnya menjaga amanah kepemiminannya.
Beliau bahkan tidak menggunakan sedikitpun fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya. Beliau akan mematikan lampu di ruang kejanya jika membiacarakan perihal masalah keluarga, karna itu masalah pribadi tidak terikat dengan fasilitas dan kedudukannya.
Itu semua tidak lahir kecuali dengan dorongan keimanan dalam kepemimpinanya, menjadikan sikap amanah tersebut kunci keberhasilan penyelesaian serta tanggungjawab kepemimpinan untuk umatnya.
Perihal APBN setidaknya diatur dengan pemasukan tetap yang diberlakukan. Antara lain : pos zakat, kas negara, dan kepemilikan umum. Kas zakat diisi para muzaki, kas negara akan diisi dari jizyah, ghanimah, fa’i , kharaj, harta tak bertuan yang dikelola negara. Sedangkan untuk kepemilikan umum dari hasil pengelolaan sumber daya alam sepenuhnya dibawah kendali negara tanpa campur tangan asing . itu menjai rincian APBN dalam Khilafah.
Pengeluaran juga dilakukan sesuai rincian yang tepat. Tidak akan dikeluarkan untuk sesuatu yang tidak penting. Karna kepentingan hajat publik termasuk untuk penanganan wabah tentu lebih utama dalam upaya menjaga nyawa daripada pembangunan.
Didukung dengan pengawasan dan pencatatan teliti diantaranya rakyat, majelis umat, majelis wilayah hingga partai politk. Sebagai upaya dan perannya adalah pengoreksi. Amar ma;ruf nahi mungkar dalam pelaksanaannya, negara tentu sebagai wadah dan pemimpin serta jajarannya sebagai pelaksana. Porsi peran yang saling melengkapi terjaganya amanah kepengurusan umat.
Jaminan ini hanya akan lahir melalui tertetapkannya syariat dalam sebuah negara belandaskan aqidah Islam. Jaminan penerapan syariat ini harus dengan usaha peran dari setiap lapisan diantaranya kaum muslim, kelompok shahih yang bergerak untuk terterapkannya syariat serta negara yang mampu menanamkan aqidah sebagai landasan hkum dan pengaturan kebijakan negara.
Wallahu’alam bishawwab
Views: 9
Comment here