Oleh: Novriyani, M.Pd. (Praktisi Pendidikan)
wacana-edukasi.com– Harga eceran tertinggi (HET) tes PCR yang belum lama ini menjadi perbincangan masyarakat menuai polemik. Bagaimana tidak, pasalnya pemerintah telah menetapkan HET tes PCR yang tidak sesuai dan justru memberatkan pelaku usaha kesehatan.
Dilansir dari Kumparan.com, Sekretaris Jenderal Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium mengungkapkan rumah sakit, klinik, dan laboratorium terdesak ketika melakukan PCR. Apabila tidak memberikan layanan PCR mereka akan ditutup, tetapi kalau mereka melakukannya akan “buntung”. Pemerintah menetapkan HET tes PCR sebesar Rp275 ribu (Jawa-Bali) dan Rp300 ribu (luar Jawa-Bali) (13/11/2021).
Apabila pelaku usaha kesehatan merasa buntung dengan ditetapkannya HET tes PCR. Sebaliknya, pelaku ekonomi menilai tes PCR justru memberikan keuntungan besar. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengungkapkan, dimana ada oknum pelaku testing Covid-19 melalui metode PCR ini menaikkan harganya 3 kali lipat dibanding PCR harga normal. Hal ini dapat menguntungkan pihak pelaku penyedia jasa tes PCR nakal. Selain itu, HET PCR di lapangan banyak diakali oleh provider (penyedia) dengan istilah ‘PCR Ekspress’, yang harganya tiga kali lipat dibanding PCR yang normal. Ini karena PCR normal hasilnya terlalu lama, minimal 1×24 jam (sindonews, 28/10/2021)
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah menyebut perhitungan biaya tes COVID-19 metode Polymerase Chain Reaction (PCR) dari Oktober 2020-Agustus 2021 mencapai Rp23,2 triliun. Jika dihitung setelah adanya perubahan tarif, ditaksir penyedia jasa tes PCR mendapatkan keuntungan hingga Rp10,46 triliun. Keuntungan yang sangat fantastis. Bagaimana bisa pelaku kesehatan buntung, jika keuntungan yang diperoleh dari tes PCR ini hingga triliunan?
Kebijakan atas diberlakukannya HET tes PCR menjadi peluang bagi pengusaha dalam sektor kesehatan. Keuntungan yang diperoleh sangat menggiurkan dan fantastis. Ditambah keuntungan lain jika tes PCR yang cepat, maka akan lebih mahal dari harga normalnya.
Dalam sistem kapitalis, segala sesuatunya harus bersandarkan pada materi. Tidak menutup kemungkinan dalam sektor kesehatan pun demikian. Semua dijadikan lahan bisnis untuk meraup keuntungan sekalipun situasi pandemi seperti saat ini.
Disaat rakyat harus bertarung dengan virus dan pertahanan nyawa, para pengusaha justru memanfaatkannya sebagai bisnis. Semua fasilitas kesehatan yang seharusnya diperoleh dengan mudah dan gratis. Kini harus bayar dengan harga mahal dan prosesnya tidak mudah. Dalam kondisi seperti ini, apakah pemerintah juga ikut terlibat dalam bisnis ini?
Pemerintah dalam sistem kapitalisme hanya bertindak sebagai fasilitator, bukan penanggung jawab penuh setiap urusan rakyat. Seperti halnya tes PCR ini, seharusnya pemerintah memfasilitasinya dengan mudah dan gratis. Hal ini karena kesehatan sudah menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah. Akan tetapi pemerintah justru tidak memberikan solusi yang benar-benar menyelesaikan setiap persoalan yang timbul di tengah pandemi.
Harapan hidup sejahtera hanya sekedar slogan. Rakyat harus merasakan kembali sulitnya kehidupan dalam sistem kapitalisme. Sektor kesehatan yang dijadikan bisnis dan sulitnya biaya untuk mengurus administrasi kesehatan, seperti halnya layanan PCR ini. Sementara, pemerintah hanya sibuk mengurusi urusan ekonomi dengan melakukan berbagai cara dalam semua sektor. Baik dalam sektor kesehatan maupun pariwisata. Ini dilakukan hanya demi keuntungan. Semua hanya diorientasikan pada materi.
Dalam situasi pandemi seperti saat ini, pemerintah seharusnya lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya. Memfasilitasi segala sesuatunya dengan mudah dan gratis. Sama sekali tidak membebani rakyatnya dengan membayar kebutuhan layanan kesehatan. Hal ini hanya diterapkan dalam sistem Islam. Sistem yang mampu melayani rakyat dengan baik. Segala kebutuhan rakyat dipenuhi dengan mudah dan gratis. Meskipun gratis, pelayanannya tidak asal-asalan, justru memberikan pelayanan yang prima. Hal ini menjadi kewajiban negara untuk menjamin kebutuhan rakyat atas kesehatan, tidak mengalihkan tanggung jawabnya kepada swasta.
Dalam Islam, pemimpin akan menggunakan dana yang bersumber dari baitulmal untuk kepentingan rakyat. Sehingga tidak mengorbankan rakyat. Tidak menjadikan sektor kesehatan sebagai lahan bancakan. Semua ini akan terealisasikan jika rakyat sama-sama berjuang untuk tegaknya sistem Islam kaffah. Yang mampu mensejahterakan kehidupan rakyat dan sebagai solusi dalam setiap persoalan.
Walllahu’alam
Views: 4
Comment here