Oleh : Suhrani Lahe
wacana-edukasi.com– Perhelatan besar MotoGP yang dilaksanakan di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, tengah ramai di perbincangkan. Pasalnya, perhelatan tersebut banyak menuai pro dan kontra di tengah masyarakat dan pemerintah. Tak tanggung-tanggung biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan ajang balap tersebut tak main-main. Dimana, ada banyak perbaikan dan penataan yang dilakukan di sirkuit Mandalika, yang pastinya merogoh kocek yang besar dalam pelaksanaannya.
Seperti yang diberitakan, bahwa telah dilakukan sejumlah pembangunan infrastruktur pendukung dan penataan di kawasan Mandalika. Diantaranya pembangunan jalan bypass yang menghubungkan Bandara Internasional Lombok (BIL) dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Kemudian penataan jalan yang ingin menampilkan estetika dengan dilakukan penghijauan dan penataan koridor jalan, dengan tujuan ingin menunjukkan pada dunia bahwa menbangunan yang ada berdasarkan kaidah-kaidah lingkungan. Juga dilakukan pelebaran jalan, pembuatan saluran drainase dan perbaikan alinyemen vertikal dan horizontal jalan eksisting. Hingga, pemerintah pun membangun sarana hunian pariwisata dengan tujuan dapat mendukung destinasi pariwisata Mandalika – Lombok (setkab.go.id, 19/03/2022).
Melihat fakta tersebut, kita hanya bisa gigit jari. Fokus pemerintah dalam ajang balap MotoGP Mandalika seolah mengalihkan pandangannya dari banyak kasus yang tengah dialami masyarakat, yang disisi lain banyak yang membutuhkan bantuan berupa materi, namun seolah tidak terpedulikan. Akhirnya masyarakat bagaikan tak terurus, berbagai konflik yang tengah terjadi seolah bukan perkara besar. Hal ini dikarenakan pemerintah menilai ajang MotoGP dianggap membawa multiplier efek bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pertamina, hingga dunia usaha yang ada di Indonesia. Jika hal demikian menjadi sebuah keuntungannya, apakah bisa meluas hingga ke masyarakat?
Menengok Kembali Makna “Multiplier Effect” Bagi Pemerintah
Pemerintah menganggap bahwa ajang balap tersebut membawa multiplier effect yaitu efek berganda yang pengaruhnya meluas, dari industri pariwisata negara hingga pendapatan penduduk setempat melalui sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Namun hal tersebut bertolak belakang dengan fakta yang terjadi di lapangan. Tidak sedikit masyarakat yang menggelar tikar untuk menjajakan jualannya pada acara tersebut harus menelan pil pahit. Produk yang dijual ternyata tidak laku karena stand pameran tempat mereka berjualan sepi pengunjung dikarenakan pemerintah tidak melibatkan semua organisasi, hingga tidak ada pembagian tugas dari masing-masing stakeholder yang ada dengan membagi masing-masing klaster pengunjung dimana pengunjung bisa menyaksikan MotoGP sambil berbelanja. Hal ini diungkap oleh Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) NTB, Hj Baiq Diyah Ratu Ganefi (radarlombok.co.id 25/03/2022).
Fakta tersebut menunjukkan bahwa multiplier effect yang dimaksud pemerintah sama sekali tidak menyebar luas dalam mempengaruhi pendapatan penduduk sekitar.
Namun jika dilihat dari sisi pendapatan industri pariwisata negara, hal ini cukup terbukti bahwa pengaruhnya tentulah berhasil, karena pemerintah melakukan sejumlah pembangunan infrastruktur dalam menata wilayah di sekitar Mandalika dengan mengalokasikan dana kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).
Dana yang Diikeluarkan
Berbagai macam pembangunan dalam penataan wilayah sirkuit Mandalika dilakukan dengan baik, tidak sedikit biaya yang dikeluarkan demi memperindah tampilan sirkuit tersebut agar dapat menarik perhatian para wisatawan. Dana yang dikeluarkan pemerintah sebanyak Rp 1,3 triliun yang berasal dari dana APBN melalui suntikan modal ke perusahaan negara yaitu melalui PMN, insentif PPN, insentif bea masuk, pajak impor dan dukungan anggaran kementrian dan lembaga sebesar Rp 1,18 triliun, Insentif PPN atas Jasa Kena Pajak sebesar Rp 240,73 miliar, dan Insentif Bea Masuk dan Pajak Impor senilai Rp 10,41 miliar (kompas.com 20/03/2022).
Namun, jika dilihat dari segi kemanfaatan, apakah perlu dana yang tersedia lebih di fokuskan pada perhelatan ajang balap tersebut? Dan mengesampingkan kebutuhan masyarakat yang sangat butuh uluran tangan dari pemerintah? Hal ini menegaskan bahwa yang meraup untung dari perhelatan MotoGP ini bukanlah masyarakat, namun para kapitalis, para investor. Pemerintah membuka lebar jalan para kaum kapitalis untuk meraup keuntungan lewat pengadaan proyek-proyek infrastruktur, dan melupakan dibalik megahnya sirkuit Mandalika ternyata ada hak warga yang belum diberikan. Lalu, jika sudah seperti ini, kemana masyarakat harus mengadu nasib? Kemana lagi masyarakat mau menyampaikan keluh kesahnya? Jika pada faktanya hak warga saja tidak diberikan, namun begitu loyal terhadap pihak swasta atau para pemilik modal. Katanya, dengan adanya sirkuit Mandalika akan membantu perekonomian warga setempat karena diyakini industri wisata akan meningkat di NTB. Tetapi apakah para penguasa bisa meyakinkan nafkah mereka bisa terpenuhi? sementara lahan mereka tempat mereka mencari nafkah telah di rampas?
Satu-satu jalannya ialah dengan mengubah total seluruh sistem yang digunakan saat ini. Sistem, yang tidak pincang sebelah sebagaimana yang terjadi saat ini.
Sistem yang paling tepat untuk diterapkan ialah sistem yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya, tidak ada penindasan, terdapat keadilan dalam bermasyarakat dan bernegara, memiliki pemimpin yang jujur, amanah, dan berakhlak mulia. Inilah sistem Islam, dengan penerapan hukum syariat yang segala aturannya memiliki solusi yang tepat. Sebuah aturan yang berasal dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, yang dibuat oleh Sang Pencipta, inilah sistem khilafah islamiah. Menjadikan Islam sebagai rahmat, mengedepankan kepentingan masyarakat, memiliki aturan yang tidak memihak sebelah dan memberi sanksi yang tegas dari setiap pelanggar hukum.
Wallahu’alam Bissowab.
Views: 9
Comment here