Anggaran Belanja Membengkak
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) cukup menuai sorotan, selain pengeluaran yang cukup membengkak juga mengalami defisit, kali ini kritikan langsung meluncur dari orang nomor 1 di Indonesia.
Dilansir dari SuaraKaltim.id, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik penggunaan anggaran yang diecer, di hadapan seluruh bupati se-Indonesia, saat ia meresmikan Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Jumat. “Jangan membelanjakan (semua) ini juga sudah sering saya sampaikan jangan membelanjakan untuk banyak pos belanja. Semua dinas diberi, semua semua, semua, kita nggak punya skala prioritas. Nggak tahu prioritasnya yang mana,” kata Jokowi ketika meresmikan Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (26/3/2021).
Bicara mengenai angggaran negara ini jika ditinjau dampaknya bagi kesejahteraan rakyat tentu masih jauh dari optimal. Meskipun demikian, persoalan mendasar bukan semata pada tidak efektif dan efisiennnya pengelolaan anggaran dengan skala prioritas yang tepat, juga pemasukan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang pemasukannya masih bertumpu pada pajak dan hutang ribawi.
Selain itu pengelolaan sumberdaya alam yang menggandeng investor asing, serta pembangunan infrastruktur publik dengan hitungan bisnis. Tak hanya itu, kebijakan yang diambil untuk mengurangi pengeluaran belanja negara diambil dari menaikan pajak rakyat dan hutang luar negeri serta pengurangan subsidi. Butuh solusi total untuk menyelesaikan masalah pengelolaan APBN ini, Negara harus lebih fokus dan serius terutama menghentikan hutang ribawi dan lebih mementingkan rakyat pada setiap kebijakannya.
Hutang ribawi sebagai suntikan dana APBN tentu sangat berbahaya, karena hutang merupakan jalan pintas menjajah suatu negara, dan negara peminjamnya akan tetap miskin karena terjerat bunga ribawi yang mencekik leher. Hutang juga merupakan senjata politik karena dapat menstir kebijakan dalam negara sehingga melemahkan negara pengutang.
Dalam perspektif Islam, upaya riil untuk menghentikan APBN yang membengkak dengan kesadaran menghindari hutang, menjadi negara mandiri dan menekan pemborosan negara, baik oleh korupsi maupun anggaran yang memperkaya pribadi pejabat, yang bisa menyebabkan defisit anggaran, memperkuat swasembada pangan, serta mengatur ekspor impor untuk meningkatkan perekonomian negara. Namun tentu saja ini semua tidak akan berhasil dengan sistem kapitalis, saatnya kembali kepada syariah.
Wallahu’alam bish shawab.
Riani, S.Pd.I.
Medan, Sumatera Utara
Views: 3
Comment here