Oleh: Endang Widayati (Komunitas Tinta Pelopor)
wacana-edukasi.com, OPINI– Secara blak-blakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, bahwa negara menggelontorkan dana yang fantastis untuk perhelatan Sea Games Kamboja.
Dilansir dari CNN Indonesia.com, 17/05/2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan telah menggelontorkan Rp852,2 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kontingen Indonesia pada perhelatan SEA Games 2023.
Hal tersebut ia ungkapkan melalui akun Instagram resmi @smindrawati, Rabu (17/5). Bendahara negara menyebut APBN dikucurkan melalui DIP Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora).
Lebih rinci, anggaran Rp852,2 miliar itu terdiri dari Rp522 miliar untuk pembinaan atlet-atlet sebelum berlaga di multi-event internasional, Rp55,2 miliar untuk bantuan pengiriman kontingen menuju Kamboja, dan Rp275 miliar untuk pemberian bonus bagi peraih medali (atlet/pelatih/asisten pelatih).
Dana Fantastis, Rakyat Meringis
Keberhasilan negara dalam suatu event olahraga dijadikan sebagai sarana yang mampu meningkatkan prestise negara di mata dunia. Tak elak demi tercapainya hal tersebut negara rela menyediakan dana fantastis agar event tersebut terlaksana. Padahal, di sisi lain, sebenarnya ada permasalahan mendesak yang juga membutuhkan perhatian lebih dari negara.
Permasalahan yang lebih penting dan mendesak terlampau banyak di negara ini. Terlebih banyak persoalan yang berkaitan dengan nyawa manusia termasuk anak-anak, seperti kemiskinan ekstrem yang masih menghantui rakyat, angka stunting yang tinggi atau infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang minim justru kurang menjadi prioritas utama negara.
Jadilah fokus negara dalam hal mengurusi rakyat menjadi terbengkalai dan terkesan pilih-pilih. Apalah arti prestise negara di mata dunia jika rakyat di dalamnya belum mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan?
Jika dengan adanya gelaran olahraga ini didapati banyak kemenangan, namun hal itu hanyalah kebahagiaan yang semu. Rakyat hanya bisa meringis melihat nominal fantastis yang digelontorkan oleh negara. Andaikan saja nominal sebesar itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat, pasti akan jauh lebih berharga daripada hanya habis digunakan demi sebuah prestise.
Hal ini disebabkan oleh adanya standar kebahagiaan yang bertumpu pada materi serta manfaat yang bisa dirasakan dan dibanggakan. Kita dapat menjumpai standar kebahagiaan yang seperti ini dalam sistem kapitalisme. Sistem ini hanya menitikberatkan pada kepentingan individu bermodal atau penguasa bukan kepada rakyat yang menjadi tanggungjawabnya. Maka wajar, jika rakyat hanya dijadikan sebagai pelengkap euforia event semata.
Rakyat, Prioritas Utama Negara Islam
Dalam pandangan Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, layanan pendidikan, kesehatan dan jaminan keamanan bagi setiap warga negara. Negara Islam juga bertanggung jawab untuk menciptakan suatu kondisi perekonomian yang memungkinkan, sehingga setiap warga negara dapat memuaskan kebutuhan pelengkapnya di samping memenuhi kebutuhan pokoknya masing-masing.
Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh negara Islam berlandaskan akidah Islam. Maknanya, kebijakan ekonomi negara Islam harus didasarkan pada hukum-hukum syariat yang berasal dari Al-Qur’an dan as-sunnah serta sumber hukum yang ditunjuk oleh keduanya yaitu ijma’ sahabat (kesepakatan sahabat) dan juga qiyas (analogi).
Sedangkan, prioritas anggaran dan belanja negara dalam sistem Islam ditentukan dengan melihat kebutuhan masyarakat yang sangat mendasar meliputi kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan papan yang kemudian diikuti oleh kebutuhan-kebutuhan primer berikutnya.
Kebutuhan-kebutuhan primer yang di maksud disini terdiri dari; pertama, jaminan kebutuhan primer bagi setiap individu dan yang kedua, jaminan kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan.
Jaminan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer kategori pertama adalah jaminan akan sandang, pangan, papan dan merupakan jaminan secara langsung terhadap setiap individu yang mempunyai penghasilan, tetapi tidak mencukupi untuk memberikan nafkah kebutuhan-kebutuhan pokok terhadap diri dan keluarganya. Kebijakan ini termasuk kebijakan transfer payment karena negara memberikan secara cuma-cuma harta berupa uang atau barang kepada seseorang.
Kedua, jaminan keamanan, pendidikan dan kesehatan. Tiga perkara ini, adalah unsur terpenting bagi perekonomian. Keamanan berfungsi melindungi dan mengayomi aktivitas perekonomian masyarakat sehingga kegiatan ekonomi menjadi lancar. Pendidikan adalah pilar yang melahirkan sumber daya manusia yang kompeten dan dibutuhkan untuk membangun fasilitas-fasiltas negara dan fasilitas-fasilitas umum yang dibutuhkan rakyat termasuk yang dibutuhkan bagi aktivitas perekonomian untuk membangun sistem pertanian, industri (termasuk industri senjata), perdagangan dan jasa yang tangguh, berkualitas, dan efisien. Kesehatan juga merupakan unsur yang sangat memengaruhi kinerja seseorang bagi ekonomi dirinya dan keluarganya, bagi perusahaan tempat dia bekerja, bagi perekonomian masyarakat dan negara.
Dengan demikian, negara benar-benar menjadikan rakyat sebagai prioritas utama dan menjadi kewajibannya untuk memenuhi segala kebutuhan individu rakyat tanpa terkecuali. Hal ini hanya akan terwujud jika negara menjadikan Islam sebagai landasan dalam mengurusi urusan rakyat secara menyeluruh dalam naungan negara Islam. Di dalam hadits dikatakan bahwa “[Imam/Khalifah itu tak lain] lakna perisai. Dia akan dijadikan perisai, dimana orang akan berperang di belakangnya, dan digunakan sebagai tameng.” [HR. Bukhari dan Muslim].
Wallahu a’lam.
Views: 10
Comment here