wacana-edukasi.com, SURAT PEMBACA– Program kerja yang di usung untuk melawan stunting telah di susun begitu baik dan anggaran yang dikeluarkan juga lumayan besar, tetapi sayangnya output yang dihasilkan nihil atau tidak sesuai harapan. Hal ini dikarenakan salah satu faktor makanan yang intervensinya rendah. Ada upaya untuk program ini berjalan yaitu dengan menggunakan pendekatan yang melibatkan pemberdayaan ibu-ibu PKK, posyandu, dan pemerintah desa. Kemudian upaya untuk swakelola adalah dengan membuat makanan sendiri atau misalnya di intervensi dengan memberikan telur dan susu. Pernyataan tersebut pun disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo menyoroti penanganan stunting di Indonesia yang belum optimal. (Beritasatu.com, 1 Desember 2023)
Dalam melaksanakan program tersebut agar berjalan lancar, beliau memberikan perhitungan kurang lebih 4 miliar yang akan dialokasikan untuk di bagi kepada masing-masing posyandu dan PKK dalam mengontrol masyarakat agar bergotong-royong untuk melawan stunting.
Di sisi lain, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany, mengungkapkan adanya indikasi penyelewengan dana penanganan stunting (kekurangan gizi pada anak) di tingkat daerah. Banyaknya para pelaku korupsi yang kurang edukasi tentang perincian anggaran tersebut menjadi penyebab lambatnya penurunan angka stunting. Para koruptor telah kehilangan hati nurani, hingga berani merenggut hak anak untuk bisa hidup sehat penuh gizi. Itulah tantangan implementasi dalam seluruh program pemerintah saat ini. Ditambah rakyat yang pesimis akan pengawasan setiap program pemerintah.
Stunting merupakan permasalahan yang tidak pernah tuntas diselesaikan bertahun-tahun. Stunting yang terjadi pada anak-anak bukan sekadar masalah gizi yang tidak tercukupi, namun bagaimana sebuah keluarga mampu memenuhi kebutuhan gizinya. Kemampuan ini berkaitan erat dengan kondisi perekonomian keluarga sementara faktanya banyak keluarga yang terjebak dalam kemiskinan ekstrem. Sehingga, jangankan untuk memikirkan masalah gizi sekadar makan layak saja banyak keluarga tidak mampu.
Kemiskinan ekstrem terjadi karena kemiskinan sistemik akibat penerapan sistem kapitalisme. Kapitalisme memposisikan negara sebagai regulator yang abai terhadap kebutuhan rakyat. Kapitalisme juga menghasilkan penguasa yang berperangai licik dengan memanfaatkan kedudukannya untuk memperkaya diri. Alhasil penguasa akan setengah hati dalam mengurusi rakyat.
Di negeri kaya akan sumber daya alam seperti Indonesia ini, membuat para pemilik modal senang untuk menguasainya dengan prinsip kebebasan dalam pemilikan ala kapitalisme. Padahal kekayaan ini adalah harta yang digunakan untuk mengurus rakyat seperti menyediakan layanan kesehatan gratis, lapangan pekerjaan dan sebagainya. Maka kasus stunting ini tidak akan pernah selesai jika masyarakat terus dipimpin oleh sistem kapitalisme saat ini.
Berbeda dengan masyarakat yang hidup dalam negara yang menerapkan sistem pemerintahan Islam atau khilafah. Karena khilafah adalah negara periayah yang mengurus rakyatnya dengan optimal. Jika ada permasalahan yang menimpa rakyatnya, maka khilafah akan segara menyelesaikan dengan tuntas permasalahan tersebut termasuk stunting. Dimulai dari kepala keluarga yang diberikan kemudahan oleh negara untuk mendapatkan lapangan pekerjaan sehingga kepala keluarga mampu memberikan nafkah terbaik untuk keluarganya. Kemudian pengelolaan kekayaan alam secara mandiri akan menyerap tenaga ahli dan tenaga terampil yang besar.
Selain itu khilafah akan memastikan bahan pangan yang mampu dijangkau oleh daya beli masyarakat. Khilafah juga akan menghilangkan terjadinya penimbunan, mafia pangan, kartel dan sejenisnya yang merusak pasar hingga membuat harga melambung tinggi. Dengan demikian kebutuhan gizi anak dapat terpenuhi dengan baik. Di sisi lain, khilafah akan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang gratis karena termasuk kebutuhan dasar masyarakat. Sehingga para ibu dengan mudah memeriksa kondisi kesehatan anak-anak mereka termasuk konsultasi gizi.
Adapun sumber dana untuk menjamin seluruh kebutuhan masyarakat secara gratis adalah dengan adanya pos kepemilikan negara (jizyah, usyur, kharaj, ghanimah, fa’i) dan pos kepemilikan umum (hasil pengelolaan sumber daya alam). Dengan demikian, angka zero stunting hanya akan terwujud dengan penerapan sistem Islam dalam bingkai daulah Islam bukan dalam sistem kapitalisme.
Naura Azla Gunawan
Aktivis Mahasiswa
Views: 23
Comment here