Wacana-edukasi.com– BBM atau bahan bakar minyak menjadi kebutuhan pokok masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian. Sehingga jika tidak ada BBM maka roda ekonomi masyarakat dipastikan lumpuh. Namun apa jadinya ketika pemenuhan BBM dengan memakai aplikasi MyPertamina seperti yang diwacanakan pemerintah nanti, kemudian akan diberlakukan terhadap masyarakat? Bukankah hal ini menjadi terbilang repot?
Wacana pemerintah dengan memakai aplikasi MyPertamina ini menjadi solusi agar subsidi yang diberikan pemerintah tepat sasaran. Seperti yang dilansir dari Cnnindonesia.com, Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) terus berupaya untuk memastikan subsidi energi terutama bahan bakar minyak (BBM) pertalite dan solar tepat sasaran.
Tepat sasaran artinya penikmat subsidi BBM ini memang rakyat yang tidak mampu. Sebab, pada kenyataannya banyak masyarakat kelas menengah bahkan atas ikut mengkonsumsi BBM subsidi. Oleh karenanya, Pertamina berencana untuk memperketat penjualan BBM subsidi dengan mewajibkan masyarakat melakukan registrasi di website https://subsiditepat.mypertamina.id/ maupun aplikasi MyPertamina sebelum membeli (29/6/2022).
Alih-alih menyelesaikan persoalan BBM agar terdistribusi dengan baik, pemerintah justru menambah beban masyarakat dengan memberlakukan registrasi pada aplikasi MyPertamina. Padahal pengguna BBM bersubsidi itu hampir rata-rata rakyat yang memiliki ekonomi menengah kebawah dan tidak semua rakyat menengah kebawah memiliki hand phone android yang bisa digunakan untuk men-download aplikasi.
Pun, bertambahnya biayanya yang akan dikeluarkan masyarakat, selain membeli BBM untuk kebutuhan ekonomi. Bagi yang tidak memiliki HP Android maka ada tambahan anggaran lagi yang akan dikeluarkan yaitu membeli HP. Selesai masalah HP maka untuk mendownload aplikasi MyPertamina pun membutuhkan paket data, sehingga bertambah lagi beban pengeluaran dengan membeli paket data. Jangankan untuk beli HP baru, untuk mengisi BBM saja masih sulit.
Bahkan kebijakan tersebut dinilai secara tidak langsung memaksa masyarakat untuk memakai Pertamax, hal ini disampaikan oleh Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, beliau mengatakan bahwa “Menurut saya tidak tepat dan sekarang pasti banyak yang keberatan karena ini seperti dipaksa beli pertamax, terutama kelas menengah yang rentan,” ujarnya kepada CNN Indonesia.
Hal ini berbeda dengan sistem Islam, dalam Islam BBM atau bahan bakar minyak adalah kebutuhan pokok bagi masyarakat yang pemenuhannya dijamin oleh negara, bahkan gratis diberikan terhadap masyarakat. Jika pun tidak gratis maka harga yang dijual oleh pemerintah bisa terjangkau oleh masyarakat. Karena BBM adalah termasuk sumber daya alam yang pengelolaannya oleh pemerintah dan hasilnya untuk dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Saw. bersabda yang artinya, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api”. (HR. Abu Dawud dan Ahmad).
Hadis ini menggambarkan bahwa sumber daya alam yang kepemilikannya itu berserikat untuk seluruh kaum muslimin, maka pengelolaannya diserahkan kepada negara dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum. Pun yang memanfaatkannya tidak pandang bulu, apakah dia orang kaya ataupun miskin. Bukan seperti hari ini BBM subsidi terbatas hanya untuk rakyat menengah kebawah padahal BBM bagian dari kepemilikan umum.
Oleh karenanya, kita memang tidak bisa berharap banyak pada sistem hari ini untuk menyelesaikan persoalan subsidi BBM, karena sistem hari ini mengukur segala sesuatunya didasarkan pada materi dan keuntungan segelintir orang, bukan karena amanah dan tanggung jawab untuk mengurusi urusan umat. Sehingga kita hanya bisa berharap pada sistem yang aturannya berasal dari pencipta, yaitu Allah Swt. tidak lain sistem itu adalah sistem Islam.
Hasriyana, S.Pd.
Views: 6
Comment here