Novianti
wacana-edukasi.com– Proyek kelanjutan Ibukota Negara (IKN) memasuki babak baru setelah pemerintah menyerahkan surat presiden dan draf Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) ke Dewan Perwakilan Rakyat. Pembangunan IKN ini menjadi program prioritas nasional di tahun 2022 (kompas.com, 30/09/2021).
Pemerintah berdalih bahwa IKN ini merupakan proyek strategis dan bagian dari pemulihan ekonomi karena setiap tahun akan menyerap antara 500 ribu sampai 1 juta tenaga kerja. Hingga 2041 diperkirakan membutuhkan hampir 4,5 juta tenaga kerja. Ini bisa menjadi penyeimbang ekonomi antar wilayah dari Sumatera hingga Papua.
Dalam rangka mewujudkan IKN, pembangunan jalan tol dipercepat dan akses menuju lokasi ibukota direncanakan rampung pada Desember 2022. Selanjutnya secara bertahap 2350 Pegawai Negeri Sipil dipindahkan, menyusul TNI dan Polri di tahun 2023. Karenanya, Deputi Bidang Pengembangan Nasional Rudy Soeprihadi Prawiradinata berharap pengesahan RUU IKN ditargetkan paling lambat akhir tahun ini. Sehingga 2022 sudah bisa dibangun kantor pemerintahan dan Istana Kepresidenan (cnbcindonesia.com,27/09/2021).
Kritikan Masyarakat
Rencana IKN sejak awal sudah menuai kritikan terlebih dilaksanakan di masa pandemi. Sebagaimana pernyataan beberapa ahli yang dikutip finance.detik.com.
Menurut Ekonom Senior Didik Junaedi Rachbini, presiden telah melakukan tindakan tidak masuk akal. Dalam situasi krisis saat ini, proyek-proyek megah seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, proyek Bandara Kertajati mangkrak bahkan beberapa jalan tol justru dijual. Berkaca dari yang sudah terjadi, proyek IKN mestinya ditunda.
Pengamat Kebijakan Publik Haryadin Mahardika pesimis jika proyek IKN dapat memulihkan ekonomi. Pasalnya, letak geografis Kaltim jauh dari daerah-daerah lain, sehingga efeknya kemungkinan hanya di Kaltim. Kegiatan ekonomi disana kecil dibandingkan dengan daerah lain seperti Jawa misalnya.
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengkritisi momentum melanjutkan proyek IKN dinilai tidak tepat. Saat ini rakyat banyak yang kesulitan, sektor riil berhenti. Anggaran negara lebih baik diutamakan untuk membantu rakyat.
Prof. Emil Salim mengungkapkan dalam wawancara dengan Kompas TV, seharusnya pemerintah memprioritaskan pendidikan mengingat Indonesia akan menghadapi bonus demografi di tahun 2045. Pengeluaran anggaran untuk IKN seolah-olah keuangan negara dalam keadaan baik-baik saja. Padahal faktanya tidak demikian dan ini akan menyulitkan keuangan negara.
Layanan Masyarakat yang Terabaikan
Meskipun menuai banyak kritikan, nampaknya pemerintah keukeuh melanjutkan proyek ambisius ini. Padahal angggaran negara defisit hingga harus berutang tetapi layanan publik kian diabaikan. Masyarakat pinggiran kerap kali tak tersentuh bantuan dari pemerintah. Menurut Trade Union Right Center (TURC), masih banyak pekerja rumahan tidak mendapat bantuan sosial padahal mereka sangat terdampak kebijakan PPKM Darurat (cnnindonesia.com, 19/07/2021).
Nasib guru honorer terkatung-katung sudah sejak lama. Mereka tidak mendapatkan upah yang layak sedang tuntutan mengajar memerlukan biaya. Pembelajaran daring membutuhkan kuota dan alat, pembelajaran tatap muka membutuhkan dana pembelian masker dan transportasi.
Gerakan moral Dokter Indonesia Bersatu (DIB) mengatakan tak sedikit tenaga kesehatan (nakes) mengundurkan diri selama pandemi. Banyak alasan mulai dari beban kerja yang bertambah berat, ada yang dilarang keluarga atau ingin melanjutkan sekolah. Tapi alasan utama karena pendapatan tidak sebanding dengan beban kerja. Bahkan pada beberapa tempat insentif nakes ini mampet (cnnindonesia.com, 16/07/2021).
Ada Udang di Balik Proyek
Wajar jika rakyat curiga ada udang dibalik proyek mercusuar berbiaya trilliunan ini. Aroma kongkalingkong dengan pengusaha begitu kental. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan dana yang dibutuhkan mencapai Rp 500 trilliun hingga 2024. Belum terhitung dana-dana lain misalnya untuk pembangunan perumahan yang mencapai Rp 916 trilliun dan perkantoran Rp 292 trilliun (cnbcindonesia.com, 20/02/2021).
Rudi menyatakan dana pembangunan IKN belum ada dalam RAPBN 2022 sementara pembangunan kantor pemerintahan dan istana negara akan dilakukan di tahun yang sama. Untuk itu kemungkinan pembangunan rumah dan perkantoran melibatkan investor baik dalam maupun luar negeri (cnbcindonesia.com, 27/09/2021).
Setelah pembangunan proyek selesai, fasilitas tersebut disewakan kepada pemerintah dalam bentuk sewa sesuai jangka waktu yang disepakati. Pada akhir Perjanjian Kerjasama, fasilitas infrastruktur tersebut diserahkan kepada Pemerintah.
Dari sini tergambar betapa besar potensi keuntungan yang bakal diraup swasta. Selain dari sewa perkantoran dan hunian pegawai, juga fasilitas komersial penunjang lainnya. Apalagi besarnya populasi yang akan tinggal sebanyak 320.000 orang.
Jelaslah proyek mercusuar IKN merupakan surga bagi para kapital dan bisa menjadi celah para pejabat yang biasa ikut bermain untuk mengambil keuntungan. Pola seperti ini sudah lekat dengan sistem demokrasi. Dalam mekanismenya negara hanya sebagai regulator, bekerja demi para kapital. Wajarlah sistem demokrasi menghasilkan kebijakan dehumanisasi.Meski rakyat menjerit, para pemimpinnya justru sibuk dengan masalah lain.
Mengharapkan pemimpin yang melindungi, menjaga rakyat tidak akan pernah terwujud dalam sistem demokrasi. Sejak dari rahimnya yaitu sekuler, konsep pengelolaan negaranya tidak dibangun atas dasar taqwa hingga para pejabatnya tidak peduli akan kewajiban terhadap rakyat.
Sistem Islam vs Sistem Demokrasi
Kedudukan pemimpin dalam sistem Islam sangat berbeda. Pemimpin negara melayani rakyat berdasarkan Syariat Islam. Negara harus benar-benar hadir ketika rakyat menghadapi berbagai kesulitan.
Di era kepemimpinan Umar bin Khattab pernah terjadi paceklik melanda wilayah Hijaz. Banyak rakyat kelaparan dan ternak mati. Permukaan tanah menghitam karena kemarau begitu panjang.
Umar sedih menyaksikan penderitaan rakyatnya. Beliau berdoa kepada Allah agar musibah segera berakhir. Tidak hanya itu , beliau berkirim surat ke para gubernur yang ada di wilayah kekhilafahan Islam.
Seruan Umar disambut. Amr bin Ash mengirimkan makanan dan pakaian dari Mesir melalui jalur darat dan laut. Ada 20 kapal laut yang memuat gandum dan lemak, 1000 unta mengangkut gandum dan pakaian. Muawiyah mengirim 3.000 unta yang membawa gandum, dan 3.000 unta lainnya mengangkut pakaian. Sementara dari Kufah, datang bantuan 2.000 unta membawa gandum.
Umar memimpin para pegawai kekhilafahan membagi-bagikan bantuan kepada rakyat. Suatu malam, rakyat diundang dalam jamuan makan yang dihadiri 7000 orang. Umar sendiri ikut menyiapkan bahkan turut membagikan makanan kepada para wanita dan anak-anak yang tidak hadir.
Selama masa paceklik, Umar bersumpah tidak mengkonsumsi daging dan minyak samin kecuali minyak biasa hingga kehidupan rakyatnya membaik. Seringkali perut beliau berbunyi lalu ditekan dengan jari-jari sambil berkata ,” Berbunyilah, engkau tidak akan mendapatkan selain minyak ini sampai semua orang bisa hidup dengan baik.”
Demikian sosok pemimpin dalam Islam. Ketika pandemi seperti sekarang akan mengoptimalkan berbagai sumber daya untuk mengatasi musibah dan membantu rakyat.
Tentunya kita merindukan pemimpin yang serius bekerja demi rakyat. Jalan satu-satunya dengan mewujudkan sistem Islam. Pergantian sistem sudah tidak bisa ditunda agar rakyat memiliki harapan di masa depan.
Wallahu a’lam bishowab.
Views: 22
Comment here