Penulis: Fitriani, S.Pd. (Praktisi Pendidikan)
Wacana-edukasi.com, OPINI-– Tujuan pendidikan nasional secara umum adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik seutuhnya. Agar tujuan tersebut dapat terwujud tentu dibutuhkan bangunan sekolah yang memadai terutama dalam pendidikan formal. Bangunan sekolah yang layak dan memadai berperan sebagai fondasi yang kuat dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Kondisi fisik sekolah secara langsung mempengaruhi kualitas pembelajaran, kenyamanan siswa, dan efektivitas proses belajar-mengajar.
Banyak Sekolah yang Tidak Layak
Selain itu, di Indonesia terdapat sejumlah sekolah yang jauh dari standar kelayakan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan data yang mencengangkan bahwa, banyak bangunan sekolah yang tidak layak dan tidak mendukung proses pembelajaran. Jumlahnya mencapai 11% dari total bangunan sekolah yang ada di Indonesia.
Salah satu contoh di Nusa Tenggara Timur (NTT), SMP Negeri 7 Kupang Tengah yang masih menempati bangunan darurat.
Padahal bangunan ini telah ada sejak 2016 lalu, tetapi tak ada renovasi, hal itu terlihat dari dindingnya yang masih menggunakan pelepah, atapnya juga masih memakai daun rotan. Mirisnya, keterbatasan itu juga membuat sebagian aktivitas belajar dilakukan di SD yang dipinjam.
Rencana Perbaikan Sekolah
Banyaknya gedung sekolah yang tidak layak di Indonesia sudah diketahui oleh pemerintah. Sehingga pemerintah berencana mengeluarkan dana sebesar Rp17,15 triliun untuk rehabilitasi dan renovasi sekolah rusak. Hal ini akan menyasar 10.440 sekolah negeri dan swasta pada tahun 2025 mendatang.
Bahkan, anggaran tersebut akan dimanfaatkan juga untuk pengadaan televisi (TV) di tiap sekolah untuk mendukung pemerataan akses pendidikan. Penyaluran dana tersebut akan dilakukan via transfer tunai ke sekolah demi mendukung swakelola. Agar siswa, guru, dan masyarakat setempat bisa merasakan manfaatnya. Hal ini telah disampaikan langsung dalam acara puncak Hari Guru Nasional 2024 di Velodrome, Rawamangun, Jakarta oleh Presiden Prabowo Subianto. Kamis, (28-11-2024).
Selain itu, pentingnya kerja keras dan kolaborasi juga turut ditekankan oleh Presiden demi meningkatkan kualitas pendidikan. Presiden pun mengajak seluruh pihak untuk percaya pada komitmen pemerintah. Meski sedikit merawankan, sebagaimana dilansir di laman resmi kementerian keuangan tentang defisit APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau secara nominal sebesar Rp616,2 triliun. Dengan besaran defisit yang moderat tersebut, pemerintah bersama dengan DPR telah menyepakati APBN 2025 masih membutuhkan pembiayaan utang sebesar Rp775,9 triliun untuk dapat dikelola dengan efisien dan efektif. (https://www.kemenkeu.go.id/).
Jumlah anggaran pendidikan yang dialokasikan masih terhitung sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah gedung sekolah yang harus direnovasi.
Data BPS bertajuk Statistik Pendidikan 2024 menunjukkan bahwa pada tahun Ajaran 2023/2024 terdapat 148.758 unit sekolah SD, 42.548 SMP, 14.445 SMA, dan 14.252 SMK di Indonesia. Adapun ruang kelas yang dilaporkan layak
hanya 40,76% untuk SD, 51,28% SMP, 61,58% SMA, dan 64,34% SMK.
Kerusakan ringan, sedang, hingga parah terbanyak ada pada bangunan SD yakni sebanyak 48,71% rusak ringan/sedang, dan 10,52% rusak berat. Dari sasaran renovasi yang jumlahnya hanya 10.440 bangunan, artinya masih ada sekolah yang tersisa dan tidak mendapatkan bantuan renovasi.
Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, seharusnya pemerintah bertindak adil dan lebih bijak dalam menggelontorkan dana yang lebih besar, demi perbaikan seluruh bangunan sekolah dan juga memenuhi seluruh fasilitas yang menunjang belajar mengajar. Sehingga kebutuhan rasa aman dan nyaman dalam belajar bisa terpenuhi secara menyeluruh. Sebab salah satu indikasi kurangnya kepedulian negara terhadap generasi baik dalam hal keselamatan siswa, kenyamanan belajar, dan kelancaran kegiatan belajar mengajar adalah banyaknya bangunan sekolah yang tidak layak.
Penerapan Sistem Pendidikan Kapitalis
Pendidikan dalam sistem kapitalisme tak ubahnya sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Sekolah elit yang memiliki fasilitas memadai hanya bisa dinikmati oleh sekelompok yang bermodal, sementara mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi hanya bisa mengenyam pendidikan di bawah temaram lentera yang kian pupus.
Kondisi yang lebih memprihatinkan dalam sistem pemerintahan kapitalistik yakni rakyat justru membiayai pemenuhan kebutuhan hidupnya sendiri dengan cara membayar pajak dan iuran lainnya termasuk iuran pendidikan. Jelas sistem sekuler kapitalis tidak mampu mewujudkan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Indonesia.
Pendidikan dalam Sistem Islam
Berbeda dengan sistem Islam yang disebut Khilafah. Di mana pendidikan adalah kebutuhan pokok yang sangat penting diwujudkan dalam suatu masyarakat. Kepedulian inilah yang membuat negara membangun dan mendesain gedung sekolah dengan rancangan infrastruktur yang indah dan megah. Sarana dan prasarana dengan teknologi terkini yang memenuhi prasyarat keamanan, kenyamanan, dan kesehatan bagi proses belajar-mengajar juga turut dilengkapi. Kelengkapan fasilitas perpustakaan dengan referensi yang memadai, tempat belajar juga memiliki halaman atau taman yang indah sebagai tempat istirahat dan diskusi bagi para pelajar.
Terpenuhinya semua aspek jumlah dan kualitas pendidikan di semua wilayah baik di pusat kota maupun pelosok negeri menjadikan setiap masyarakat mudah mengakses hak pendidikan yang dibutuhkan pada semua tingkatannya secara cuma-cuma.
Bukan hanya itu, kepedulian negara dengan para pejabatnya sangat memperhatikan keselamatan masyarakat sehingga sangat berhati-hati dalam penggunaan bahan-bahan bangunan seperti bata dan ubin yang memungkinkan pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas yang lebih kokoh dan indah.
Masa penerapan sistem Islam, khususnya pada masa Dinasti Abbasiyah merupakan periode emas dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Pada masa ini, berbagai lembaga pendidikan didirikan dan dilengkapi dengan sarana serta prasarana yang cukup memadai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Salah satu madrasah yang paling terkenal pada masa itu adalah Madrasah Nizamiyah. Madrasah ini didirikan oleh Nizam al-Mulk, seorang wazir pada masa pemerintahan Dinasti Seljuk. Madrasah Nizamiyah tidak hanya terkenal di Baghdad, tetapi juga menjadi model bagi pendirian madrasah-madrasah lain di berbagai wilayah kekuasaan Islam.
Dinasti Abbasiyah juga melahirkan ulama-ulama terkenal, berbagai cabang ilmu berkembang pesat, dan memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Kebangkitan ulama dan intelektual ini tidak terlepas dari peran penguasa yang memberikan perhatian besar dalam kemajuan ilmu dan peradaban Islam.
Negara juga bertanggung jawab penuh dalam mengupayakan dan mewujudkan kebutuhan bangunan sekolah yang kokoh. Sebab Penguasa dalam Islam adalah pengurus rakyat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.,
“Khalifah adalah pengurus urusan rakyat dan ia bertanggung jawab terhadap urusan mereka.” (HR Bukhari).
Dengan demikian, bangunan sekolah terbaik, lengkap, dan kokoh hanya akan terwujud dalam sistem ekonomi Islam. Adapun pembiayaannya, berasal dari SDA yang melimpah. Pengelolaan SDA sesuai syariat Islam akan menjadikan negara memiliki kekayaan yang besar dan mampu menyediakan bangunan sekolah yang berkualitas. Posisi penguasa sebagai raa’in akan menjadikannya mampu memenuhi semua kebutuhan rakyat sesuai dengan tuntunan Islam.
Views: 8
Comment here