Oleh Irna Firdausa
Muslimah Pegiat Literasi
Bencana banjir hampir selalu terjadi setiap tahun, di berbagai wilayah di Indonesia. Jakarta merupakan salah satu wilayah langganan banjir. Bahkan, banjir yang terjadi di Jakarta pada musim hujan kali ini, sampai menyebabkan korban jiwa. Tembok yang rubuh di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 19 Jakarta membuat siswa luka dan meninggal dunia, lantaran tembok tak bisa menahan volume air yang sudah meluap.
Banjir yang terjadi pada Kamis (6/10/2022) ini menelan korban sebanyak tiga orang siswa tewas dan satu orang siswa luka luka akibat tertimpa tembok sekolah. Sementara itu menurut Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, faktor lain yang diduga menjadi penyebab terjadinya genangan di lokasi kejadian adalah karena buruknya sistem drainase sehingga menyebabkan air gorong gorong meluap. Selain itu, posisi sekolah juga berada di dataran rendah.
Korban tewas akibat banjir bukan hanya terjadi tahun ini. Banjir tahun lalu pun yang terjadi di Jakarta pada bulan Februari 2021, menelan korban sebanyak lima orang jiwa.
Banjir yang terus berulang, sejatinya menjadi perhatian serius dari pemerintah. Selain menelan korban jiwa, banjir pun berdampak kepada aktifitas warga, mulai dari listrik mati, PAM mati, jalanan macet, bahkan sampah pun di mana mana.
Sayangnya upaya pemerintah untuk mengantisipasi dan mitigasi bencana belum diperhatikan secara serius dan seksama, padahal peringatan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terus dilakukan. Pihak BMKG sudah memprediksi hujan ekstrem yang terjadi, tak hanya di Jakarta tapi di seluruh wilayah Indonesia.
Pada tahun ini, BMKG menyampaikan prakiraan musim dimana terjadi peningkatan curah hujan disampaikan sejak bulan Agustus, kemudian tiap sepekan sebelum kejadian, dan diulang 2 hari hingga 1 hari sebelum kejadian. Dan akhirnys peringatan dini diberikan 3 jam hingga 30 menit sebelum kondisi ekstrim terjadi. (liputan6.com, 7/10/2022)
Pengabaian terhadap peringatan BMKG ini menunjukkan ketidakseriusan penguasa dalam mengurusi rakyatnya, khususnya dalam mitigasi bencana yang rutin terjadi.
Selain itu, intensitas hujan yang deras memang bisa berpotensi banjir. Namun daya dukung lingkungan yang tidak baik, akan menambah potensi itu semakin besar, seperti pembangunan atau pembukaan lahan yang eksploitatif. Terlebih jika negara justru memfasilitasi tindakan eksploitatif tersebut.
Beginilah profil tata kelola negara di bawah sistem kapitalis sekuler. Sebaik apapun rencana mitigasi bencana yang ditawarkan, tidak akan dieksekusi secara optimal oleh negara. Terlebih jika mitigasi tersebut menghalangi bisnis para kapitalis. Karena negara terus menimbang profit sebagai dasar kebijakannya tanpa memperhatikan keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan.
Umat membutuhkan pemimpin yang mengurus kebutuhan rakyat dengan amanah dan melindungi rakyat. Hanya sistem Islam (Khilafah) yang mampu mewujudkan perlindungan terbaik bagi warganya. Nyawa manusia adalah prioritas utama Islam dalam membuat kebijakan, karena ini bagian dari hifdu Annas (penjagaan nyawa manusia). Negara adalah institusi periayah (pengurus) keperluan rakyat.
Untuk mencegah terjadinya banjir, negara akan melihat penyebab banjir dan memetakan kawasan. Jika banjir disebabkan karena keterbatasan daya tampung tanah terhadap curahan air baik karena akibat hujan, glesier, rob dan sebagainya. Maka negara membangun bendungan yang mampu menampung curahan air, aliran sungai dan sebagainya.
Dalam masalah pemetaan kawasan, negara perlu memetakan daerah rendah yang rawan terkena genangan atau banjir dan membuat kebijakan melarang masyarakat membuat pemukiman di wilayah tersebut. Kemudian membangun kanal kanal baru dan resapan agar air yang mengalir di daerah tersebut bisa dialirkan atau diserap oleh tanah secara optimal. Dengan cara ini daerah dataran rendah akan terhindar dari genangan atau banjir.
Untuk daerah pemukiman yang awalnya aman dari banjir dan genangan, namun karena sebab tertentu sehingga terkena genangan atau banjir, maka semaksimal mungkin ditangani. Jika tidak mungkin ditangani, maka rakyat dievakuasi dan dipindahkan ke daerah lain dengan diberikan konpensasi. Selain itu, perlu pengerukan lumpur-lumpur di sungai atau daerah aliran air agar tidak terjadi pendangkalan. Dan melakukan penjagaan yang ketat bagi kebersihan sungai, danau dan kanal dengan cara memberikan sanksi bagi siapa saja yang mengotorinya.
Negara membangun sumur sumur resapan di kawasan tertentu. Sumur ini selain untuk resapan juga sebagai tandon air yang sewaktu waktu bisa digunakan terutama pada musim kemarau atau paceklik air.
Selanjutnya membuat master plan agar pembukaan pemukiman atau kawasan baru harus menyertakan variabel-variabel drainase, penyediaan daerah resapan air, penggunaan tanah berdasarkan karakteristik dan topografinya.
Negara juga menetapkan daerah daerah tertentu sebagai daerah cagar alam yang harus dilindungi, dan memberikan sanksi berat kepada siapa saja yang merusak lingkungan hidup tanpa pandang bulu.
Cara ini sangat epektif dan efisien untuk menangani banjir. Karena itu, selama negeri ini menerapkan sistem kapitalis, maka bencana banjir terus berulang. Saatnya negeri ini menerapkan Islam kafah yang akan menyelamatkan rakyatnya dunia akhirat, insya Allah..
Wallohualam bishawab.
Views: 18
Comment here