Oleh Suryani
wacana-edukasi.com– Rupanya upaya pemerintah untuk mendorong masyarakatnya menggunakan BBM jenis pertamax bukan hanya isapan jempol belaka. Diketahui di beberapa SPBU, pertalite tidak ditemukan, sehingga bagi SPBU yang masih menyediakan otomastis diserbu masyarakat, akibatnya antrian panjang pun tak terelakkan. Salah satunya SPBU di Kebon Sari, Surabaya. Antrian didominasi oleh kendaraan roda dua.
Arya Yusa Dwicandra sebagai Manager Communication Relations&CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus mengungkapkan, bahwa kelangkaan BBM jenis pertalite dan solar ini dikarenakan kuota yang terbatas. Sehingga pihaknya terus mendorong kepada pemilik kendaraan roda 4 untuk segera melakukan pendaftaran subsidi tepat agar mereka yang tidak layak mengonsumsi BBM bersubsidi bisa diarahkan untuk menggunakan BBM jenis lainnya. (RepJogja, 12 Agustus 2022)
Lagi-lagi rakyat dibuat susah oleh pemerintahnya sendiri, karena untuk membeli BBM saja rakyat harus rela mengantri. “Kalau memang kuota tidak mencukupi kenapa tidak ditambah saja” gumam sebagian masyarakat yang merasa sangat kesulitan hanya untuk mengisi BBM beberapa liter saja untuk sepeda motornya.
Bukan hanya itu sebelumnya telah sama-sama kita ketahui, PT Pertamina lewat Pertamina Patra Niaga menerapkan mekanisme baru pembelian BBM dengan cara mendaftar di situs subsidi tepat mypertamina.id, khusus kendaraan roda 4. Pemberlakuan itu sebagai upaya agar penyaluran pertalite dan solar tepat sasaran dan tepat kuota. Aturan tersebut banyak menuai kritikan dari masyarakat, karena tidak semua memiliki HP android, apalagi di desa-desa terpencil.
Maka wajar banyak yang beranggapan bahwa terbatasnya kuota hingga menyebabkan kelangkaan ini adalah upaya pemerintah untuk menghapus BBM bersubsidi khususnya pertalite, dan mengalihkan masyarakat untuk menggunakan pertamax dengan harga yang cukup mahal. Sebagaimana ketika premium hilang di pasaran, hingga akhirnya terpaksa masyarakat beralih ke pertalite.
Hal ini terjadi karena dalam sistem ekonomi kapitalisme pemberian subsidi merupakan beban APBN yang jika terus diberikan akan mengalami defisit. Selain itu sistem ini memiliki standar ideal yaitu negara tanpa subsidi. Ketergantungan dianggap sebagai bentuk ketidakmandirian dan menghambat kemajuan negara. Jamak kita ketahui bahwa pada aturan kapitalisme hari ini sumber pemasukan APBN hanya didapat dari pajak dan utang.
Itulah hakikatnya penguasa dalam sistem kapitalisme, negara sama sekali tidak berpihak kepada rakyat. Buktinya hanya untuk membeli BBM sebagai kebutuhan dasar pun sangat sulit diperoleh dengan harga yang murah, kalau pun ada kuotanya pun sangat terbatas juga regulasi yang ribet. Tentu akan menambah beban masyarakat kecil.
Padahal seharusnya pemerintah bisa memberikan harga BBM yang terjangkau bahkan gratis. Karena migas merupakan kekayaan milik rakyat. Negara hanya bertugas mengelola tetapi hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat. Kalau pun harus membayar hanya untuk mengganti biaya produksi saja, bukan mencari keuntungan, apalagi diserahkan kepada swasta bahkan asing sebagaimana yang terjadi saat ini.
Dalam pandangan Islam negara akan menerapkan seluruh sistem sahih, termasuk ekonomi. Mereka akan sangat bertanggung jawab dalam mengurusi rakyatnya. Karena fungsi penguasa adalah ra’in (pengurus rakyat) sebagaimana sabda Rasulullah saw.:
“Imam/pemimpin adalah raa’in (pengembala/pengurus) rakyatnya, dan dia bertanggungjawab atas kepengurusannya (rakyatnya). (HR Bukhari)
Subsidi dalam Islam dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab negara bukan beban APBN. Tidak hanya itu, semua kebutuhan pokok lainnya seperti sandang, pangan, juga papan yang termasuk kebutuhan pokok individu akan dijamin negara, dengan mekanisme tidak langsung, yakni setiap warga yang berkewajiban menafkahi keluarga akan disediakan lapangan kerja. Sedangkan kebutuhan pokok masyarakat seperti kesehatan, keamanan, pendidikan, semua bisa diakses masyarakat dengan gratis. Tentunya dengan mekanisme tersebut akan memudahkan rakyat. Sehingga setiap individu rakyat akan terpenuhi kebutuhannya.
Hal ini sangat mungkin dilakukan negara karena APBN dalam Islam diatur berlandaskan syariat, yakni yang disebut Baitul mal. Itu merupakan kas negara dengan sumber pendapatan dari harta kepemilikannya yakni: Fai, Jizyah, Kharaj, Ghanimah dan lain-lain. Selain itu Juga didapat dari SDA yang merupakan harta milik umum dan dikelola negara, hasilnya dikembalikan kepada rakyat, tentu dengan regulasi sederhana untuk memudahkan rakyat.
Sebetulnya negara kita yang dianugerahi SDA yang melimpah ruah ketika dikelola dengan benar tentu sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, termasuk sarana-sarana dan infrastuktur untuk kemajuan bangsa.
Maka tidak ada pilihan lain ketika rakyat menginginkan kemudahan dalam memperoleh BBM serta harga yang murah, maka harus kembali kepada Islam, yang akan menerapkan seluruh aspek, termasuk sistem ekonominya. Bukan hanya itu Islam sebagai aturan kehidupan yang paripurna akan membawa kemaslahatan apabila diterapkan secara kaffah (menyeluruh) dalam kehidupan, baik individu, masyarakat maupun negara. Untuk mewujudkannya harus ada upaya yang kuat dalam memperjuangkan.
Waalahu a’lam bi ash sawwab
Views: 6
Comment here