Bertaruh Nyawa di Jalan Berlubang

Oleh: Nia Umma Zhafran

wacana-edukasi.com, OPINI-– Sederet jalan di Kota Bandung rusak, beberapa titik menyebabkan kecelakaan bagi pemotor. Disarankan Pemkot Bandung sebagai pengelola terkait infrastruktur, seharusnya membuat skala prioritas dalam melakukan pemeliharaan jalan. Terliahat pemeliharaan jalan tidak merata. Jalan pusat kota dan jalan yang menjadi akses wisata lebih menjadi prioritas. Sementara jalan lain, banyak yang cukup ditambal saja dan pengaspalan yang tipis hingga mudah terkelupas dan meninggalkan kerikil yang membahayakan bagi pengguna jalan.

Di Kota Bandung terpantau ada banyak yang membutuhkan perbaikan segera, terlebih di musim hujan ini di mana jalan rusak akan semakin parah jika lama tidak diperbaiki. Menurut masyarakat sekitar, kecelakaan tunggal sering terjadi pada malam hari karena kurang memadainya lampu penerangan jalan. Pakar transportasi dari Intitut Teknologi Bandung (ITB), Sony Sulaksono menuturkan bahwa jalan-jalan di pusat kota memang sudah seharusnya mendapat perhatian lebih. Namun, tidak semestinya jalanan lain di pinggiran kota menjadi terabaikan. Adanya korban akibat kecelakaan ini, Pemkot bisa dituntut karena sudah ada UU Perlindungan Konsumen. (Bandungbergerak.id, 17/04)

Menurut UU No. 38 Tahun 2004, jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Jalan memiliki peranan yang penting dalam pengembangan wilayah, yaitu untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pemerataan hasil-hasil pembangunan melalui distribusi barang/jasa, prasarana vital penunjang semua aktivitas masyarakat juga pemantapan pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Wewenang dalam penyelenggaraan jalan dilaksanakan oleh Pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) berdasarkan UU. No. 34 Tahun 2006.

Kondisi jalan yang rusak bukan hanya menyulitkan transportasi kendaraan untuk mobilitas warga serta mendistribusikan barang/jasa, bahkan sampai menjadi ajang taruhan nyawa. Fakta banyaknya infrastruktur yang rusak bahkan hancur patut dipertanyakan. Sudahkah anggaran yang dikeluarkan digunakan untuk membangun infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat sesuai dengan pelaksanaannya? Jangan sampai sebagian anggarannya dikorupsi sehingga jalan yang seharusny bisa bertahan lama malah rusak dalam waktu yang singkat.

Tata kelola infrastruktur menjadi karut marut dalam pengelolaan sistem Kapitalisme-Demokrasi. Masalahnya penguasa sistem Kapitalis-Demokrasi menjadikan hubungan dengan rakyatnya adalah hubungan bisnis. Dalam pembangunan infrastruktur penguasa berkalikong dengan pihak swasta dengan mencari untung besar dengan sering kali memanipulasi kebutuhan material. Sehingga pembuatan jalan yang dibuat cepat rusak. Gara-gara jalan yang rusak, banyak nyawa manusia yang menjadi korban. Sungguh memprihatinkan.

Lalu dimana tanggung jawab pemerintah yang tak peduli dengan nyawa rakyatnya akibat jalan rusak dan berlubang yang lambat diperbaiki dan tak pernah diperbaiki. Mengingat jalan merupakan salah satu sarana penting dalam aktivitas sehari-hari. Maka selayaknya Pemerintah menaruh perhatian besar terhadap pembangunan ingrastruktur yang penting ini.

Bagi seorang penguasa dalam sistem Islam jabatan adalah amanah yng akan dimintai pertanggung jawaban. Oleh karena itu, penguasa adalah penanggung jawab semua urusan umat bahkan penguasa bertindak sebagai perisai yang melindungi umat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda.”Seorang penguasa adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab terhadap yang diurusnya.”

Teringat kisah Umar bin Khattab tentang jalan berlubang. Seorang pemimpin yang terkenal tegas dan tegar dalam memimpin kaum muslimin, tiba-tiba menangis dan terlihat sangat terpukul saat mendengar informasi yang terjadi di tanah irak telah membuatnya sedih dan gelisah karena seekor keledai tergelincir kakinya dan jatuh ke jurang akibat jalan yang dilewati rusak dan berlubang. Sang ajudan pun berkata,”Wahai Amirul Mukminin, bukankah yang mati hanya seekor keledai?”. Dengan wajah serius dan menahan marah Umar bin Khattab berkata, “Apakah engkau sanggup menjawab dihadapan Allah ketika ditanya tentang apa yang telah engkau lakukan ketika memimpin rakyatmu?”.

Sementara ke-Khilafahan setelah Umar, para Khalifah sangat menaruh perhatian besar pada pembangunan infrastruktur. Sejak tahun 959 Masehi, jalan-jalan di Cordoba sudah diperkeras dan secara teratur dibersihkan dari kotoran dan malamnya diterangi lampu minyak. Islam dengan institusi khilafahnya akan membangun berbagai infrastruktur demi melayani dan memudahkan urusan rakyat. Pembangunan infrstruktur seperti sekolah, rumah sakit, jalan raya, terminal, pelabuhan dan yang lainnya dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyatnya.

Negara juga akan berusaha membangun infrastruktur dengan dana mandiri tanpa membebani rakyat, apalagi mengandalkan dana dari hutang luar negeri. Khilafah akan membangun infrastruktur dari dana Baitul Mal tanpa memungut sepeser pun dana masyarakat. Apakah itu mungkin? Tentu sangat mungkin, dengan kekayaan milik umum yang dikuasai dan dikelola mandiri oleh negara maka tidak ada yang tidak mungkin. Ini sudah dibuktikan sejarah Khilafah dimasa yang lalu, baik di zaman Khulafar Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah hingga Utsmaniah. Contoh mutakhir adalah proyek pembangunan rel kereta api yang menghubungkan Hijaz, Syam, hingga Istanbul.

Proyek besar ini dibangun oleh Sultan Abdul Hamid II hanya dalam waktu 2 tahun. Bukti peninggalan ini masih bisa dilihat di Madinah. Bahkan hebatnya Sultan membangunnga dengan dana pribadi. Begitulah Islam dengan negara Khilafahnya berhasil memenuhi kebutuhan rakyatnya dalam pembangunan infrastruktur , semua itu didukung oleh pelayanan prima dari penguasa yang dibacking oleh sistem ekonomi yang tangguh dimasa itu. Tak ada cerita rakyat bertaruh nyawa di jalan-jalan berlubang.

WalLaahu a’lam bish-showwab

Views: 1