Oleh: Ummu Raihan
(Relawan Media)
wacana-edukasi.com — Pemerintah mengumumkan dan memerintahkan kepada lembaga-lembaga yang menyediakan alat tes PCR, agar harga tes polymerase chain reaction (PCR) diturunkan. Presiden meminta tarif tes PCR berada di kisaran Rp 450 ribu hingga Rp 550 ribu.
Presiden mengungkapkan itu melalui kanal YouTube. “Saya sudah berbicara dengan Menteri Kesehatan mengenai hal ini, saya minta agar biaya tes PCR berada di kisaran antara Rp 450.000 sampai Rp 550.000,” (detik.com, 15/8/2021).
Harga Rp. 450.000 untuk pulau Jawa-Bali, sedangkan 550.000 untuk luar Jawa-Bali. Selain harga PCR diturunkan, Presiden Jokowi juga memerintahkan agar hasil tes PCR dipercepat, hasil PCR harus keluar dalam waktu maksimal 1×24 jam.
Sebelumnya hasil tes PCR keluarnya bervariasi, ada yang keluar dihari itu juga dan hanya selang beberapa jam, ada juga yang dua hari, tiga hari. Bervariasinya ini tergantung seberapa besar biaya dari tes PCR dan paket yang digunakan. Semakin tinggi tarifnya, hasilnya semakin cepat juga keluar. Seperti yang dirangkum oleh Tempo.com, yaitu sebagai berikut:
1. Fast Lab:
Harga swab PCR untuk hasil cepat atau fast result dipatok Rp 900 ribu. Untuk paket ini, hasil tes akan keluar 2-4 jam setelah swab. Sedangkan paket Platinum dihargai Rp 800 ribu. Hasil untuk paket ini keluar dalam waktu 1×24 jam.
2. Quick Test:
Quick Test mematok harga tes PCR sameday senilai Rp 700 ribu. Sedangkan PCR Next Day Rp 600 ribu. Kedua paket itu dibedakan berdasarkan lama waktu keluarnya hasil.
3. Halodoc
Halodoc memili layanan PCR Halodoc dengan sistem drive thru. Harga layanan dipatok Rp 799 ribu untuk hasil H+1 dan Rp 699 ribu untuk hasil H+2. Sedangkan PCR dengan hasil same day atau hari yang sama dipatok Rp 899 ribuan
3. Bumame:
Bumame memiliki sejumlah paket tes PCR. Untuk hasil yang keluar 16 jam, harga tes dipatok Rp 790 ribu. Sedangkan tes dengan hasil 10 jam dilego lebih mahal, yaitu Rp 900 ribu per orang.
4. Siloam:
Rumah sakti Siloam menawarkan paket swab PCR seharga Rp 900 ribu. Hasil untuk tes swab akan keluar dalam dua hari. Selain swab PCR, Siloam memiliki paket tes swab C19 molecular isothermal dengan harga RP 850 ribu.
5. Kimia Farma:
Apotek Kimia Farma menawarkan layanan tes swab PCR dengn hasil yang keluar lebih-kurang tiga hari. Layanan dihargai Rp 900 ribu.
(tempo.com, 15/8/2021).
Beragamnya tarif yang dipatok oleh lembaga-lembaga tersebut berdasarkan Surat Edaran Nomor HK. 02.02/I/3713/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) sebesar Rp 900.000. Lembaga penyelenggara tersebut tidak bisa disalahkan. Mereka mengikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah, juga mencari keuntungan.
Selain tarif tes PCR yang diturunkan, pemerintah juga menurunkan tarif uji validitas rapid diagnostic test antigenyang akan dilakukan oleh laboratorium lingkup kementerian kesehatan.
Pemerintah melalui Menkeu, Sri Mulyani, sudah menetapkan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 104/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Layanan Uji Validitas Rapid Diagnostic Test Antigen yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Tarif uji validitas rapid diagnostic test antigen yang dilaksanakan oleh laboratorium di lingkup Kementerian Kesehatan tersebut dikenakan tarif Rp694.000.
Berkenaan dengan hal tersebut, Menteri Kesehatan mengusulkan penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBP layanan uji validitas terhadap produk rapid diagnostic test antigen sebagai dasar hukum pemungutan PNBP kepada perusahaan yang membutuhkan layanan pengujian.
Turunnya tarif PCR dan antigen ini tak luput dari protes masyarakat, dimana penguasa mematok tarif yang sangat fantastik. Belum lagi biaya administrasi yang lain sebelum melakukan tes.
Akibatnya Rakyat yang ingin melakukan tes PCR dan antigen harus merogoh kantung yang dalam agar bisa tes PCR maupun antigen.
Biaya Tes Covid Turun Harga Ala Sistem Kapitalisme
Turunnya tarif tes covid ini bukan terjadi begitu saja, tetapi adanya kritik dari berbagai kalangan dimasyarakat. Misalnya datang dari dr. Teuku Adifitrian, Sp.BP-RE atau dikenal dengan nama Tompi dalam akun tweeternya”, Kenapa negara lain bs lebih murah dr kita saat ini? Bukankah Beli bayam 100 selalu lebih murah dari beli bayam 10. Ayo lah Bisa! Mhn kendalinya Pak @Jokowi,”. (poskota.co.id, 13/8/2021).
Kritikan juga datang dari Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lhokseumawe, Aceh Utara, Muhammad Fadli. Ia menyampaikan bahwa pemerintah setop berbisnis dengan rakyat,” dalam siaran persnya, Jumat (Detik.news, 13/8/2021).
Karena adanya kritik dari masyarakat, maka harga PCR dan antigen diturunkan. Akan tetapi turunnya harga tersebut, hanya setengah dari harga sebelumnya.
Rakyat yang memiliki ekonomi kelas bawah, harga PCR yang baru saja ditetapkan itu masih kategori mahal. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh dr. Tompi dan juga ketua HMI Cabang Lhokseumawe, bahwa penguasa sedang melakukan bisnis dengan rakyat. Penguasa tidak mau rugi, sehingga alat tes yang sangat dibutuhkan oleh rakyat harus bayar dengan harga yang tinggi.
Turun harga ala kapitalisme ini, hanya turun untuk masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Sedangkan yang berpenghasilan rendah, tetaplah itu tinggi.
Kabar gembira ini ternyata hanya dinikmati kalangan atas saja, kalangan bawah hanya bisa merintih dalam susahnya mencari nafkah dimusim pendemi.
Biaya yang hanya turun setengah ini, menunjukkan bahwa penguasa ingin berlepas diri dari mengurus rakyat. Maka selalu saja mengambil keuntungan setiap kebijakan yang diterapkannya. Bahkan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan uji validitas rapid diagnostic test antigen
akan dievaluasi.
Lembaga atau laboratorium yang ditunjuk adalah yang harus memenuhi persyaratan. Meskipun bebas pajak tetapi tarif yang ditetapkan sangat tinggi setiap melakukan uji validitas. Bagai buah simalakama, bebas pajak tetapi tetap harus memberikan pemasukan buat negara.
Walaupun tarif yang ditetapkan oleh Menkeu tersebut untuk uji alat bukan pada saat test rapid. Tidak menutup kemungkinan ketika dimasyarakat biayanya akan tinggi.
Apa yang terjadi saat ini tak perlu kaget, karena begitulah negara yang sudah terperangkap sistem Kapitalisme.
Penguasa akan mengikuti aturan main yang sudah ditetapkan. Harus menghasilkan keuntungan, ini sudah menjadi rahasia umum sistem Kapitalisme. Sehingga alat kesehatan yang seharusnya bebas biaya malah berbayar, apalagi dalam musim pandemi rakyat sulit mendapatkan penghasilan. Gratis dalam sistem sekarang hanyalah ilusi.
Islam Memudahkan Rakyat
Tingginya tarif alat kesehatan yang dibutuhkan umat, semakin mengambarkan bahwa sistem saat ini hanya menjadikan rakyat sebagai mesin pencetak uang. Negara selalu menghitung besaran dana yang dikeluarkan untuk rakyatnya. Sistem saat ini tidak mampu memberikan kesejahteraan rakyat.
Apa yang kita alami saat ini, akan berbeda dengan sistem Islam. Penguasa dalam sistem Islam akan meriayah rakyatnya dengan penuh tanggung jawab. Negara tidak akan melakukan perhitungan ekonomi dengan rakyat. Maka dari itu, Alat-alat yang sangat dibutuhkan oleh umat akan disediakan oleh negara. Karna tes PCR dan tes antigen merupakan salah satu alat untuk mendeteksi rakyat yang masih sehat dan yang sakit. Dan juga sebagai sarana untuk menangani pandemi, pasti negara akan melakukan testing gratis kepada seluruh warganya dalam waktu yang cepat tanpa memandang statusnya.
Penguasa tidak berlarut-larut atau lambat dalam mengurus warganya. Ketika terjadi wabah, penguasa langsung mempelajari kebijakan apa yang harus diterapkan. Sehinggatidak salah-salah menetapkan. Karena penguasa merupakan pengembala bagi warganya. Sebagaimana hadist Rasulullah Saw” Imam yang diangkat untuk memimpin manusia itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya)“ (HR. Imam Al Bukhari).
Ketakwaan yang dimiliki oleh pemimpin ada baik dalam urusan politik maupun agama. Mereka bekerja bukan karena gaji, tetapi karena tanggung jawab pada Allah Swt.
Selain itu, ketika menyediakan alat-alat tes kesehatan, akan memberikannya secara gratis. Karena pelayana kesehatan merupakan kewajiban negara maka haram hukumnya mengambil keuntungan. Hal itu dilakukan karena ketika negara mengadakan alat-alat itu, bukan melalui utang. Begitulah ketika negara Islam tegak. Rakyat tidak dibuat susah dan pusing oleh pemimpinnya.
Wallahu’alam bishowab.
Views: 5
Comment here