Bukan Sekadar Cek Kesehatan Gratis

Oleh: Wiwik Ummu Mutia (Aktivis Generasi Peradaban Islam)

Wacana-edukasi.com, OPINI-– Seolah masyarakat mendapat angin segar lagi. Setelah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), kabarnya Presiden Prabowo meluncurkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat Indonesia yang dimulai pada tanggal 10 Februari 2025. Kedua program ini merupakan janji pada masa kampanye pemilihan presiden.

Istilah gratis masih menjadi ‘magnet’ untuk menarik suara rakyat dalam menetapkan kebijakan populisnya. Sebagian masyarakat Indonesia berharap bahwa program ini dapat membantu mereka dalam persoalan kesehatan.

Dilansir Beritasatu(dot)com, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan, sebanyak 10.000 puskesmas dan 20.000 klinik swasta akan dilibatkan dalam program tersebut. Program ini akan digelar bertahap dengan menargetkan 60 juta orang. Selama 6 tahun kedepan diharapkan 200 juta warga negara terlayani oleh program tersebut. Hal itu disampaikan Juru Bicara Kemenkes Widyawati saat berbincang dalam program Beritasatu Utama di BTV, Selasa (28/1/2025).

Disampaikan oleh Widyawati, bahwa anggaran program tersebut sebanyak Rp 4,7 triliun bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Beliau menambahkan, “Kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, terutama dinas kesehatan mengenai kelengkapan alat kesehatan yang dibutuhkan. Beberapa puskesmas sudah memiliki alat pemeriksaan dasar”, ungkapnya. Di sisi lain, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, ikut serta mengecek langsung ke beberapa daerah mengenai kelengkapan alat pemeriksaan kesehatan mendasar guna meyakinkan programnya.

Untuk mengikuti cek kesehatan gratis ini, Pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengunduh dan membuat akun pada aplikasi SATUSEHAT Mobile. Setelah itu pada H-7 sebelum ulang tahun, pengguna akan diberikan kuesioner skrining yang harus diisi sebagai tiket pemeriksaan kesehatan. Tiket ini dapat digunakan di faskes pertama maksimal 30 hari setelah ulang tahunnya.

Solusi Setengah Hati

Sekilas, program ini terlihat bagus karena seperti memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi program ini seolah dilakukan dengan setengah hati. Masyarakat bukannya tidak mau dengan berbagai program gratis. Tapi apakah efektif solusi yang diberikan pada persoalan kesehatan yang kompleks hari ini? Seringkali dijumpai seperti tidak semua pengobatan dapat jaminan dari negara melalui BPJS nya.

Berbagai pil pahit sudah masyarakat rasakan dengan adanya program gratis lain. Seperti pada saat anak-anak mereka diberi makan bergizi gratis ternyata orang tuanya terkena PHK besar- besaran, belum lagi dengan sulitnya mendapatkan gas bersubsidi, kenaikan harga listrik dll. Selayaknya lebih detail diperhatikan aksesnya saat buat program. Sebab, program cek kesehatan gratis dengan berbagai persyaratan mungkin bisa saja menyusahkan kalangan masyarakat yang tinggal di pedalaman. Dikarenakan mereka harus mengunduh aplikasi SATUSEHAT Mobile.

Program ini berpotensi hanya menyasar pada orang-orang tertentu saja. Mekanismenya menggunakan aplikasi yang pasti menyulitkan para lansia dan penduduk desa dalam mengaksesnya. Kita bisa melihat banyak kasus ibu melahirkan di jalan dan orang sakit yang membutuhkan pertolongan sesegera mungkin tapi terhambat oleh akses jalan menuju Rumah Sakit terdekat. Ini fakta yang harus dibenahi. Jadi, yang menjadi urgent bukan hanya tersedianya pelayanan gratis. Namun infrastruktur jalan yang memadai juga sebagai kebutuhan mendesak, sehingga mobilisasi pasien menuju Rumah Sakit dapat secepat mungkin terjangkau.

Di sisi lain, melansir berbagai media mainstream, ketersediaan dokter juga belum memadai untuk melayani seluruh masyarakat. Saat ini hanya tersedia 120.000 dokter untuk 270 juta penduduk. Padahal, Kementerian Kesehatan menyebut Indonesia butuh 270 ribu dokter sesuai jumlah penduduk 270 juta jiwa, mengacu pada standar WHO, jumlah dokter ideal 1 : 1.000. Artinya RI masih kekurangan sekitar 150.000 dokter.

Bila dilihat dari distributor data penyebaran nakes menunjukan ketimpangan yang besar. Jumlah dokter terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali. Data BPS pada 2022 menunjukkan 70% nakes ada di Pulau Jawa dan Bali, begitu pun ketersediaan puskesmas. Daerah di luar pulau jawa terutama daerah 3T ( Tertinggal, Terdepan, Terluar) masih kesulitan mengakses nakes dan faskes.

Terlihat program cek kesehatan gratis ini terkesan kejar tayang dalam estafet merealisasikan program kerja rezim penguasa. Tidak tertutup kemungkinan terciptanya celah untuk melakukan penyalahgunaan dana anggarannya. Dalam sistem politik demokrasi punya celah lebar melahirkan penguasa-penguasa yang abai terhadap nasib rakyat dan seolah bekerja setengah hati melayani rakyat. Alih-alih rakyat dapat kemudahan, tapi disuguhkan dengan mekanisme yang menyulitkan. Kok bisa?

Negara demokrasi-kapitalistik, memposisikan negara hanya menjadi fasilitator dan regulator pada urusan rakyat. Negara dengan sistem ini lebih senang menggandeng pihak swasta (BPJS misalnya) untuk masyarakatnya gotong royong menjamin kesehatannya sendiri. Program cek kesehatan gratis seolah hanya pemanis. Sebab, persoalan kesehatan bukan cuma saat cek kesehatan. Tapi yang diperlukan masyarakat itu jaminan kesehatan seluruhnya bisa terjangkau bahkan gratis bagi yang betul-betul kesulitan.

Pelayanan Kesehatan Dalam Sistem Islam

Dalam pandangan Islam, memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah kewajiban negara sepenuhnya. Sistem dan pelayanan kesehatan merupakan fasilitas sekaligus kewajiban negara kepada rakyatnya. Dengan menyiapkan dokter dan tenaga medis yang profesional untuk memberikan pelayanan maksimal dalam kesehatan. Masyarakat diberikan kemudahan aksesnya serta biaya yang terjangkau bahkan bisa saja gratis tanpa dipungut biaya apapun.

Kesehatan menjadi layanan publik dan hak seluruh warga negara yang disediakan secara terjangkau dan berkualitas untuk semua warga negara, baik kaya maupun miskin, muslim maupun non muslim. Semua ini adalah bentuk peran negara sebagai raa’in pengurus dan junnah (pelindung).

Negara diarahkan membentuk badan-badan riset untuk mengidentifikasi berbagai macam penyakit beserta obatnya. Mensosialisasikan gaya hidup sehat, juga menciptakan lingkungan yang bersih, di antaranya dengan membuat aturan- aturan yang menjamin kehalalan dan kebersihan makanan dan minuman yang akan dikonsumsi masyarakat. Negara diwajibkan tidak hanya memperhatikan sisi pengobatan, tapi juga memperhatikan setiap detail aturan sebagai bentuk pencegahan.

Sebagai penunjang kebutuhan akan akses kesehatan, negara diwajibkan menerapkan ekonomi Islam, guna menjadikan negara mampu mengelola seluruh sumber daya alam dan harta milik umum. Semuanya bisa dikelola dan dikembalikan kepada masyarakat untuk kesejahteraan dan keadilan seluruh warga negara termasuk pelayanan kesehatan. Jika Islam diterapkan dalam sebuah sistem pengaturan negara bukan sekadar cek kesehatan yang terjangkau atau bahkan gratis, tapi jaminan kesehatan seluruhnya mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. [WE/IK].

Views: 3