Oleh: Novida Balqis (Aktivis Muslimah)
Wacana-edukasi.com, OPINI– Betapa akhir-akhir ini kita dikejutkan oleh beberapa berita mengenai korupsi yang ada di negara kita. Bagaimana tidak, satu persatu kasus terkuak dalam beberapa hari menjelang Ramadhan hingga hari ini. Berikut beberapa kasus korupsi yang muncul akhir-akhir ini.
Dilansir dari bbc.com (25/02/2025), Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan ada dugaan korupsi tata kelola minyak mentah serta modus mengoplos impor minyak mentah RON 90 (setara Pertalite) dan RON 88 (kualitas dibawah Pertalite) menjadi RON 92 (Pertamax). Hal tersebut dilakukan Pertamina Patra Niaga sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 yang mengakibatkan kerugian negara sekitar 193,7 triliun. Selain mengoplos minyak bumi, ada kongkalikong Pertamina agar mengimpor minyak bumi.
Tidak hanya mengoplos minyak bumi, akan tetapi ada tambahan injeksi aditif yang katanya berfungsi untuk meningkatkan performa produk Pertamax. (bbc.com, 25/02/2025)
Dikutip dari liputan6.com (05/03/2025), Kejaksaan Agung menetapkan enam orang General Manager Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPPLM) PT Antam TBK periode 2010 hingga 2022 sebagai tersangka tindak pidana korupsi tata kelola komoditas emas seberat 109 ton.
Selain dua kasus di atas, ada beberapa kasus lain yang mencuat akhir-akhir ini. Seperti beredarnya tiruan minyak goreng bersubsidi produk Minyakita yang mematok harga diatas harga eceran tertinggi (HET). Selain itu, tiruan tersebut berisi minyak goreng yang tidak sesuai dengan yang tertera pada kemasan. Karena setelah diukur, yang seharusnya 1 liter ternyata hanya 750 ml setelah diukur. Namun dihargai seperti minyak 1 liter. Tidak hanya itu, minyak goreng juga dikemas ulang dibotol bekas ukuran 1 liter dan 600 ml dengan harga diatas HET. Dan ternyata, minyak goreng tersebut dipalsukan dari minyak curah (tempo.co, 06/03/2025).
Lalu ada peredaran pupuk palsu yang merugikan petani hingga 3,2 triliun. Menteri Pertanian mengungkapkan, ada 5 perusahaan yang telah terbukti menjual pupuk palsu di pasaran (rri.co.id, 03/02/2025).
Bahkan tidak hanya itu, masih banyak korupsi di lembaga pemerintah selain Pertamina dan PT Antam Tbk. Seperti kasus korupsi di lembaga perusahaan BUMN yang terdapat korupsi dengan jumlah yang fantastis. Belum lagi, pejabat pemerintah yang korupsi uang APBN negara.
Betapa bobroknya negara ini melihat banyaknya kasus korupsi yang ada di Indonesia. Yang sepertinya tidak ada habis-habisnya. Dan juga kasus suap menyuap yang terus bermunculan dilakukan pejabat negara ini.
Tentu kita teringat janji presiden Prabowo dalam janji kampanye sebelum menjadi presiden, yang berjanji bakal memberantas praktik korupsi dan mengedepankan penegakan hukum secara tegas (liputan6.com, 21/10/2024).
Namun hingga kini entah kapan janji tersebut akan terpenuhi. Pada faktanya, hukuman bagi pelaku korupsi belum membuat pelaku jera atas perbuatannya. Dari tahun ke tahun bukannya keadaan masyarakat semakin baik, justru masyarakat tambah terpuruk, dan tentu kita semakin muak dengan apa yang terjadi hingga saat ini.
Muak karena ternyata rakyat yang dibohongi lagi dan lagi. Banyak yang berkeluh kesah. Sudahlah membeli bahan bakar bensin Pertamax yang tidak disubsidi, ternyata bensin tersebut bukan bensin yang berkualitas seperti klaim pemerintah. Justru kualitasnya lebih rendah, bahkan membuat mesin kendaraan cepat rusak. Sudah banyak konten kreator yang bersuara mengenai hal ini. Dari mesin kendaraan yang menjadi cepat rusak dan berkarat setelah memakai Pertamax akibat bensin yang dioplos dan tambahan zat aditif. Pastinya membuat kita prihatin. Rakyat lagi yang dirugikan akibat ulah penguasa.
Emas yang selama ini kita anggap asli, ternyata yang kita beli adalah emas ilegal yang tidak diketahui keasliannya. Bukankah yang dirugikan adalah rakyat lagi? Karena saat dijual di toko emas lain belum tentu laku. Bayangkan saja, kita menabung emas dan suatu saat kita butuh untuk menjual emas tersebut. Apakah bisa dijual jika ternyata emas tersebut adalah palsu? Bagaimana dengan uang yang kita pakai untuk membeli emas? Apakah ada ganti rugi dari pemerintah?
Minyak goreng yang kita pakai sehari-hari. Yang selama ini kita anggap aman dipakai dan dikonsumsi sehari-hari. Ternyata minyak yang tidak jelas kualitasnya, apakah benar-benar murni, minyak curah, ataukah minyak bekas. Yang secara kesehatan bisa jadi berbahaya bagi kita jika dikonsumsi terus menerus. Selain harganya lebih mahal dan dikurangi ukurannya. Tentu ini perlu tindakan tegas dari negara, karena yang melakukan hal ini adalah pedagang nakal.
Belum lagi pupuk palsu yang merugikan petani, yang tentunya membuat petani gagal panen, dan harga kebutuhan pokok juga semakin mahal. Tentu hal ini karena adanya produsen pupuk yang nakal yang menyuap agar pupuk palsu tersebut dapat diedarkan.
Dari fakta kejadian di atas, tentu kita dapat melihat betapa rusaknya negara ini dari kalangan atas yaitu pemerintah, hingga kalangan bawah masyarakat yang mencari keuntungan dengan korupsi dan menipu.
Kasus di PT Pertamina dan PT Antam merupakan contoh korupsi yang dilakukan dari pengadaan barang yang impor hingga mengolah dan mengambil keuntungan dari transaksi ini secara haram. Tentunya ini semua terjadi karena tidak amanahnya pejabat.
Ditambah dengan sistem yang memberi peluang melakukan kecurangan karena berbasis sekulerisme. Sistem sekuler ini memisahkan agama dari kehidupan yang membuat orang bebas melakukan apapun demi keuntungan pribadi atau kelompok tanpa memandang halal haram.
Sistem sekuler ini juga berasal dari pendidikan yang sekuler pula. Sebab, sekolah saat ini hampir meniadakan pelajaran agama yaitu hanya satu kali dalam sepekan. Tentunya sekali selama sepekan tidak cukup untuk menguatkan akidah generasi muda apalagi yang diajarkan hanya teori semata dan sekedar mengejar nilai. Selain itu, sistem sekuler menghasilkan lingkungan yang rusak ditengah masyarakat. Ditengah perekonomian yang sulit, ditambah pemikiran sekuler, membuat masyarakat tidak peduli dengan halal haram atau bahkan melakukan tindak kriminal demi mengisi perut.
Bayangkan saja, jika korupsi yang dilakukan pejabat pemerintah digabung secara keseluruhan dan digunakan serta dikelola dengan baik. Pasti tidak akan ada rakyat yang kesusahan dan kelaparan. Apalagi sumber daya alam di Indonesia dikelola dengan baik, pasti APBN negara akan surplus dan seluruh fasilitas negara dapat digunakan secara gratis. Bahkan bahan bakar minyak bumi juga dapat dijual murah bahkan gratis dengan kualitas premium. Tentunya hal ini tidak akan terjadi jika kita masih memakai sistem sekuler seperti saat ini. Karena bagaimanapun, korupsi sudah mendarah daging sampai kalangan bawah bahkan tenaga pendidik sekalipun.
Jika presiden ingin tegas memberantas korupsi, maka tidak cukup dengan hanya janji semata apalagi masih menggunakan sistem seperti ini. Meskipun para koruptor dijerat dengan hukuman mati, itu tidak akan membuat mereka takut untuk melakukan korupsi jika tetap memakai sistem sekuler. Sebab, mereka tidak takut akan adanya Tuhan. Dan selama tidak diketahui, mereka akan tetap melakukan seumur hidup mereka.
Sehingga kita perlu mengganti sistem demokrasi, dengan sistem Islam. Sebab, dengan sistem Islam masyarakat akan dikuatkan akidahnya melalui sistem pendidikan yang baik. Selain itu, sistem Islam akan membuat lingkungan masyarakat memiliki akidah Islam yang kuat serta tata kelola ekonomi yang baik. Sehingga kebutuhan hidup terpenuhi dan tidak akan melakukan korupsi dan menipu serta menurunkan tindak kriminal ditengah masyarakat.
Selain itu, sistem Islam juga menerapkan isi Al-Qur’an dan hadits seperti hukuman potong tangan bagi pencuri dan koruptor jika mencapai nisabnya. Dan juga memiskinkan para koruptor sehingga membuat pelaku jera sekaligus membuat yang lain takut untuk melakukan hal serupa. Itulah indahnya sistem Islam. Maka tidak heran, jika sistem Islam adalah sistem yang paling lama diterapkan di muka bumi ini, dari zaman Rasulullah SAW hingga hampir 13 abad setelahnya.
Sungguh, kita perlu menerapkan sistem Islam ditengah-tengah umat. Karena dengan sistem Islam, korupsi dapat diberantas dengan tuntas. Sebab dapat menyejahterakan rakyat secara ekonomi dan juga adanya hukuman yang tegas bagi pelaku korupsi. [WE/IK].
Views: 0
Comment here