Oleh: Syahidah Muslimah
wacana-edukasi.com– Di dalam suatu tatanan pemerintahan suatu negara, ibu kota adalah salah satu perkara penting. Karena ia menjadi pusat serta icon dari suatu negara. Di tanah air, isu pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus bergulir. Kabarnya, pembangunan dan pemindahan ini akan memakan waktu 15-20 tahun kedepan.
Sebagaimana pula yang diutarakan oleh Bappenas, bahwa pembangunan ibu kota baru RI pada tahap pertama hingga 2024 membutuhkan modal Rp 110 triliun (bisnis.tempo.co, 12/03/2022). Sedangkan berdasarkan penuturan pemerintah, pembangunan IKN membutuhkan setidaknya Rp 466 triliun (Katadata.co.id, 25/3/2022). Dan uluran tangan investor amat diharapkan dalam hal ini.
Sayangnya, salah satu perusahaan terbesar yang sudah berkomitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan mega proyek di Indonesia itu harus hengkang dan memutus hubungan kerja. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bhima Yudhistira selaku Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) (m.mediaindonesia.com, 12/03/2022).
Terdapat beberapa alasan mengapa perusahaan induk multinasional asal negeri Jepang (Softbank) mundur dari investasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajem Paser Utara itu.
Diantaranya, Softbank sedang mengandung masalah internal akibat imbas pandemi. Perusahaan ini mengalami rugi Rp49.9 triliun. Ditambah lagi, dengan kerugiannya di Wework pada dua tahun silam yang kabarnya belum bisa tergantikan. Inilah menurut Bhima sebagai penyebab mundurnya Softbank dari pembangunan IKN.
Sementara itu, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menilai tindakan perusahaan multinasional itu telah mengambil langkah yang tepat dan bijak karena menurutnya disamping tersandung beberapa kasus hukum yang masih dalam gugatan, pembangunan ini juga dinahkodai oleh oligarki yang rentan KKN dan bakar hutan (politik.rmol.id, 12/03/2022).
Mundurnya Raksasa Keuangan Jepang ini membuat banyak yang meragukan masa depan pembangunan IKN. Bahkan yang terbaru sebagaimana yang diwartakan oleh Katadata.co.id (23/03/2022), pemerintah akan menargetkan 20 persen dari APBN untuk pembangunan ibu kota. Namun, sejumlah pihak menilai angka itu bisa bertambah. Dan ini akan berpotensi mengorbankan pembangunan infrastruktur strategis di dalam negeri.
Terlepas dari itu semua, bagaimana sebenarnya pandangan Islam terkait pendanaan pembangunan ibu kota negaranya?
Sejarah Pemindahan Ibu Kota dalam Islam
Berdasarkan fakta sejarah kaum muslimim, sepanjang sepak terjangnya memimpin peradaban dunia selama 13 abad, pindah ibu kota adalah bukan hal yang tabuh. Dimana daulah Islam pernah melakukan pemindahan ibu kota sebanyak 12 kali. Hanya saja, tujuan pemindahan ini ialah untuk menjaga dan menyelamatkan agama. Inilah point utamanya.
***
Saat ini banyak pula negara- negara di dunia yang memindahkan ibu kota negaranya. Sebut saja negara tetangga kita, Malaysia misalnya. Yang semula ibu kota atau pusat pemerintahannya di Kuala Lumpur, kini berada di Putrajaya.
Adapun terkait alasan pemindahan ibu kota tidak lepas dari beberapa faktor diantaranya, faktor politik, ekonomi, kepadatan populasi dan lainnya. Inilah yang menjadi pertimbangan beberapa negara memindahkan kota pusat pemerintahannya.
Pendanaan Perpindahan Ibu Kota dalam Islam
Meski berpindah ibu kota sebanyak 12 kali, perpindahan ini tak lantas membuat kaum muslimin gulung tikar atau berhutang kepada pihak lain. Mereka tetap berada di atas angin untuk urusan pendanaan.
Pasalnya, pengelolaan harta milik umum di dalam Islam dilakukan dengan baik. Dimana aset penting bagi suatu bangsa ini dikelola langsung oleh negara. Dan dari sana dipetakan pembiayaan. Misal, minyak bumi untuk membangun jembatan. Gas alam untuk akomodasi biaya pendidikan dan kesehatan serta lain sebagainya.
Sehingga negara tidak perlu kebingungan kala harus menggarap proyek baru semisal membangun ibu kota, mengingat semua bisa dilakukan dengan memanfaatkan potensi dari harta milik umum yang melimpah tersebut.
Bergantung kepada pihak luar tentu akan menuntun pada intervensi yang kelak akan berpotensi menjadi bumerang yang akan mengikis kedaulatan negara sedikit demi sedikit.
Itulah mengapa, pendanaan pembangunan ibu kota negara diperoleh dari memaksimalkan pendapatan dari dalam negeri.
Di dalam Islam, ada namanya dana Baitul mal adapula ghanimah dan kharajiah. Dari sinilah kaum muslimin di masanya digdaya membangun tanah- tanah mereka baik dari segi infrastruktur maupun sufrastruktur.
Lumrahnya, potensi sumber daya alam memang menjadi mata air kehidupan bagi suatu bangsa. Dengan itu maka harusnya suatu bangsa mampu mengupayakan apa saja di dalam negerinya tanpa harus bergantung pada pihak luar dan membebani rakyatnya. Wallahu’alam
Views: 4
Comment here