wacana-edukasi.com — Penanggung Jawab (PJ) Tim Fasilitasi Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Bawaslu Kalbar, Hawad Sriyanto mengatakan bahwa Bawaslu Kalbar menemukan adanya data ganda potensi kegandaan internal dan eksternal sebanyak 29.535 yang tersebar pada sembilan kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Barat (Jawapos.com, 6/9).
Temuan lainnya, sebanyak 26 aparatur sipil negara (ASN) dan 5 kepala desa masuk dalam keanggotaan partai politik. Artinya 31 orang ini berpotensi tidak memenuhi syarat sebagai anggota parpol, karena ASN dan aparatur desa masuk kategori yang tidak boleh menjadi anggota parpol. Temuan lainnya juga ada 8 orang jajaran internal Bawaslu kabupaten/kota yang dicatut namanya sebagai keanggotaan di partai politik. Temuan Bawaslu ini saat pengawasan yang dilakukan pada tahapan verifikasi administrasi pendaftaran partai politik.
Dari temuan pencatutan nama itu, 39 orang sudah membuat surat pernyataan bukan sebagai anggota parpol. Mereka mengisi link keberatan di KPU. Lalu membuat pernyataan yang menyatakan bahwa bukan anggota parpol dan keberatan. Pernyataan itu dilampiri KTP di pos pengaduan. Selanjutnya secara berjenjang telah disampaikan kepada KPU.
Netralitas jadi ‘barang’ mahal dalam sistem demokrasi. Subjektifitas tak dapat dihindari dari setiap penyelenggara pemilu yang sudah 13 kali bekerja sejak Indonesia Merdeka. Bukannya tambah dewasa, Pemilu justru yang kian menyumbang pembelahan sosial, menciptakan kebebasan berpendapat yang tidak sehat, diwarnai kebijakan hukum dan politik yang tidak etis atas kepentingan golongan sendiri, meningkatnya sikap apatis pemilih dan lebih menyakitkan lagi pesta demokrasi yang berbiaya mahal hanya melahirkan penguasa yang korup, antiIslam dan sekuler dalam kebijakannya.
Dengan euphoria pemilu yang sudah menggeliat saat ini, nampak jelas kontestan sangat miskin simpati. Rakyat tengah dirundung problem ekonomi yang berat, kontestan pemilu sedang menggencarkan lobi-lobi politik dan berkoalisi untuk mengatur langkah kemenangan di Tahun 2024.
Islam sendiri memiliki konsep nyata mengenai aktivitas politik. Memang, kontestasi politik ala sekularisme telah membuat sebagian umat Islam menganggap bahwa politik itu kotor, ditambah gak punya sense of crisis pasca pandemi ini. Padahal, dalam rentang sejarah peradaban Islam, politik yang mewujud dalam aktivitas mengurus urusan rakyat telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah hingga runtuhnya Kekhalifahan Islam di Turki.
Tugas para pengemban dakwah saat ini salah satunya adalah mengembalikan citra politik Islam ke tengah umat. Politik dalam Islam jauh dari praktik politik amplop dan perebutan kekuasaan dengan dukungan lingkar oligarki. Kekuasaan bukanlah sesuatu yang lepas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kapabilitas dalam mengelola negara lahir bukan hanya dari kemampuan seorang politisi tetapi juga dari keimanan yang kukuh.
Yeni
Pontianak-Kalbar
Views: 7
Comment here