Oleh: Endah Sefria, S.E. (Aktivis Muslimah)
Wacana-edukasi.com, OPINI-– Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 semakin kentara berdampak jauh lebih besar dari yang semula diperkirakan. Kebijakan pemangkasan anggaran justru dinilai berisiko menghambat kemajuan riset yang menjadi kunci untuk daya saing dan kemajuan teknologi negara di masa depan.
Menurut Ubaid, pemangkasan anggaran riset tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menganggap bidang riset tidak penting dan hanya buang-buang anggaran saja. Padahal, kata dia, kebijakan yang baik adalah yang berbasis pada data riset.
Bidang riset sendiri, kata Ubaid, adalah tulang punggung kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang dibutuhkan untuk memecahkan berbagai masalah kebangsaan. Maka berkurangnya dana riset akan menimbulkan beberapa dampak negatif.
Misalnya, penurunan kualitas dan kuantitas riset. Riset-riset yang membutuhkan dana besar, seperti riset kesehatan, energi terbarukan, dan teknologi tinggi, akan terhambat.
Hal itu akan memperlambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Selain itu, daya saing Indonesia di kancah global juga akan menyusut.
Pemangkasan dana riset juga sangat aneh. Pasalnya, negara-negara lain justru terus meningkatkan investasi mereka dalam riset dan inovasi untuk mendongkrak daya saingnya. Pemangkasan anggaran riset juga bisa berdampak pada hilangnya talenta riset. Peneliti-peneliti muda yang potensial mungkin akan kehilangan motivasi atau beralih ke bidang lain yang lebih menjanjikan secara finansial. Bahkan, mereka bisa saja memilih untuk bekerja di luar negeri (tirto.id, 13/2/2025).
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menyatakan pemangkasan anggaran yang dilakukan secara sembrono dan serampangan berisiko besar terhadap kinerja kementerian dan lembaga negara.
Achmad menilai, pemangkasan anggaran yang drastis tersebut akan berakibat pada penghentian proyek-proyek infrastruktur vital. “Jalan-jalan yang seharusnya diperbaiki kini dibiarkan rusak, sementara proyek bendungan dan irigasi yang penting bagi sektor pertanian ditunda atau dibatalkan,” tutur Achmad. (metrotvnews.com, 16/2/2025)
Prabowo mengungkapkan bahwa total penghematan anggaran ini setara dengan 44 miliar dolar AS. Sebagian dari dana yang berhasil dihemat, sekitar Rp 24 miliar dolar AS, akan dialokasikan untuk program makan bergizi gratis (MBG) yang bertujuan untuk mencegah kelaparan di kalangan masyarakat, terutama anak-anak. (Kompas.com, 16/2/2025)
Sisa dana sebesar Rp 20 miliar dolar AS akan diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk dikelola sebagai dana investasi. Rencananya, Danantara akan diluncurkan oleh Prabowo pada tanggal 24 Februari 2025.
Terlihat penguasa lebih mengutamakan MBG (Makan Bergizi Gratis) dan parahnya sisa uang dari efisiensi anggaran masuk ke rekening Danantara yang katanya dengan tujuan investasi. Bukannya efisien, malah pemangkasan anggaran berdampak pada ketimpangan ekonomi. Bahkan MBG dan juga Danantara memliki peluang besar pintu korupsi.
Efisiensi berdampak pada program di sektor-sektor viral. Pendidikan adalah tonggaknya perubahan. Bayangkan jika dana untuk pendidikan dipangkas, apa tidak semakin membuat Indonesia mundur ke belakang. Ditambah lagi dana riset juga dipangkas, apa tidak semakin parah keterbelakangan Indonesia.
Terlihat jelas bahwa penguasa tidak berpihak kepada rakyat. MBG hanya sebatas formalitas untuk menaikkan reputasi rezim. Bukti yang jelas, ternyata banyak honorer pada di PHK dengan alasan efisiensi. Begitu pun sejumlah infrastruktur. Ada ketimpangan antara infrastruktur di wilayah terpencil dengan proyek mercusuar di kota yang peruntukannya untuk para oligarki. Rakyat yang mana yang dibela oleh penguasa?
Kalau memang mau peduli kepada rakyat, dan memperhatikan kesehatan rakyatnya, hendaknya dari perbaikan ekonomi rumah tangga, seperti pemberian subsidi, pengendalian harga barang dan jasa di pasar, mengupayakan swasembada pangan dan meminimalisir impor, jaminan distribusi dan akses masyarakat terhadap bahan pangan pokok berkualitas, serta jaminan lapangan pekerjaan oleh negara dan rasa aman dari PHK bagi para pencari nafkah keluarga. Persoalan sistemis ini wajib diperhatikan oleh negara. Namun, karena negeri ini menerapkan sistem kapitalisme liberal, yang memposisikan penguasa hanya sebagai regulator dan fasilitator, dan sangat jauh perannya dalam mengurusi urusan rakyat.
Anggaran yang tepat sasaran telah diajarkan dalam syariat Islam. Khilafah (negara Islam) memiliki APBN yang khas. Khilafah sebagai pelayan rakyat menyelenggarakan seluruh urusan rakyat dan melaksanakan aspek administratif terhadap harta yang masuk ke negara termasuk juga cara penggunaannya sesuai dengan dalil Syara’.
Dalil Syara’ telah menjelaskan tentang sumber-sumber pendapatan harta negara, jenis-jenisnya, cara perolehannya, pihak-pihak yang berhak menerimanya, serta pos-pos pembelanjaannya. Khalifah berwenang mengadopsi hukum Syara’ untuk menetapkan rincian APBN, baik yang berkaitan dengan pemasukan maupun pengeluaran. Bahkan negara haram memungut dan juga membelanjakan satu Dinar pun kecuali harus sesuai dengan hukum syariat.
Penguasa dan seluruh yang bekerja di pemerintahan dipilih dari orang-orang yang beriman dan bertaqwa, amanah, dan takut memakan uang haram yang sejatinya adalah milik rakyat. Merdeka bekerja secara profesional. Hal ini yang tidak dimiliki oleh sistem kapitalisme-liberal.
Views: 4
Comment here