Oleh: Armayani
Wacana-edukasi.com, SURAT PEMBACA– Dalam Islam, orang yang menjadi pemimpin berdasarkan dorongan keimanan, tentu berbanding terbalik dengan sistem saat ini yang semua di nilai dari materi semata.
Dikutip dari media republika.co.id Kamis, (6/9/24) Puluhan anggota DPRD Subang periode 2024-2029 yang baru saja dilantik pada Rabu(4/9/2024), menggadaikan SK pengangkatan ke bank sebagai agunan atau jaminan untuk meminjam uang. Pinjaman diketahui mulai dari Rp 500 juta hingga Rp 1 Miliar. Sekretaris Dewan Subang, Tatang Supriatna kepada wartawan di Subang, menjelaskan, setidaknya dari 50 anggota DPRD Subang ada 10 anggota yang mengajukan pinjaman. Nilainya pun bervariasi.
Dikutip di media lainnya detik.com Jum’at, (7/9/24) Sejumlah Anggota DPRD di Jawa Timur ramai-ramai ‘gadaikan’ Surat Keputusan (SK) pengangkatan ke bank. Fenomena gadai SK massal usai pelantikan Anggota DPRD ini menunjukkan betapa mahalnya biaya politik di Indonesia. Pengamat politik Universitas Brawijaya (UB) Prof Anang Sujoko menilai langkah anggota legislatif menggadaikan SK adalah fenomena yang cukup memprihatinkan.
Mahalnya biaya demokrasi tampak pada setiap tahap pelaksanaan. Untuk menjadi seorang caleg, setiap kontestan sudah harus menyediakan modal yang banyak untuk mendapat kursi pada salah satu parpol. Adapun biaya tersebut dibutuhkan pada kampanye oleh caleg dan tim suksesnya.Belum lagi praktik jual beli suara atau sering disebut serangan fajar. Praktik money politik dalam sistem demokrasi sudah menjadi rahasia umum ditengah-tengah masyarakat.
Belum lagi beban berat anggota DPRD terpilih itu muncul akibat mahalnya biaya proses demokrasi. Para caleg harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit bahkan bisa melebihi angka Rp 1 miliar. Nyatanya fenomena seperti ini nyaris merata di seluruh negeri, tidak hanya pileg, tetapi juga pilpres maupun pilkada. Sehingga untuk menutup kerugian selama kampanye, para anggota yang terpilih menggadaikan SKnya untuk memulihkan modalnya kembali.
Hal ini sangatlah miris di sistem Kapitalisme yang memandang segala hal dari materi. Namun, sangat berbanding terbalik dengan Sistem Islam yang berlandaskan Al-Qur’an dan As-sunah. Dalam Islam, ada istilah yaitu Majelis Umat yang akan menampung aspirasi rakyat. Majelis umat bertujuan untuk amar makruf nahi mungkar terhadap sang Khalifah apabila ada keputusan yang tidak sesuai syariat Islam.
Di dalamnya terdapat keimanan yang kokoh dalam melaksanakan tugas di Majelis Umat. Sehingga menutup rapat jalannya praktis bisnis ataupun kepentingan pribadi lainnya. Islam benar-benar menanamkan pemahaman kepada siapa pun yang memiliki kedudukan untuk menjalankan perintah Sang Khaliq.
Namun yang harus diketahui, sosok-sosok pemimpin yang demikian tidak lahir dalam sistem sekuler seperti saat ini. Karena para pejabat sistem demokrasi kapitalisme ada pada harta dan kemewahan dunia, Islam justru sebaliknya. Arah pandang pemimpin Islam yang khas tentang kehidupan telah membentuk persepsi mereka dalam mendudukkan kekuasaan.
Views: 5
Comment here