Habis Pertamax, Terbitlah Minyak Oplosan

Oleh: Mintan Tyani (Relawan Opini Konawe Selatan)

Wacana-edukasi.com, OPINI–– Potongan lagu “panggung sandiwara” yang dinyanyikan oleh Achmad Albar ini sangat tepat menggambarkan realitas keadaan saat ini yang begitu banyak drama dan kepalsuan. Baru saja kemarin kita semua diprank dengan kepalsuan pertamax. Namun pasalnya telah ditemukan kembali aksi pengoplosan yang diketahui di bulan ramadhan ini, ternyata di bulan ini bukan hanya “es buah” yang dioplos menjadi “es jelly”, tetapi minyak goreng pun tak luput dari aksi pengoplosan demi keuntungan duniawi.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia dijuluki sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Ya, kita adalah CPO terbesar. Selaras dengan julukan itu pastinya Indonesia tidak akan kekurangan pasokan minyak sawit, bahkan pasti semua masyarakatnya bisa mendapatkan minyak yang berkualitas untuk kebutuhan pokok mereka.

Namun fakta ini jauh dari harapan, malah yang ada adalah minyak goreng yang menjadi kebutuhan pokok ini ikut dimanipulasi dengan dioplos dan dikurangi jumlah takarannya.

Seperti dilansir dari tirto.id (09/03/2025), di mana pada sabtu (08/03) mentri pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak ke pasar Lenteng Agung, Jakarta Sekabar, untuk memeriksa kabar soal minyak yang tidak sesuai takaran. Dalam inspeksi tersebut, ditemukan minyak goreng kemasan dengan merek MinyaKita yang tidak sesuai aturan dan di atas harga eceran tertinggi (HET). Lalu dilakukan penyelidikan lanjutan oleh Satgas Pangan Polri yang diketuai oleh Brigjen Pol. Helfi Assegaf, Minggu (09/03). Mengatakan pada wartawan bahwa penyelidikan yang beliau lakukan merupakan tindakan lanjutan dari ditemukan adanya ketidaksesuaian pada produk MinyaKita dalam inspeksi yang dilakukan di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Di hari sebelumnya, beliau pun menyebutkan nama tiga produsen tersebut, yakni PT Artha Eka Global Asia yang berlokasi di Depok Jawa Barat, Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara yang berlokasi di Kudus Jawa Tengah, dan PT Tunas Agro Indolestari yang berlokasi di Tangerang Banten. Mentri Pertanianpun mengancam akan diproses hukum dan menutup perusahaan minyak tersebut, jika terbukti melakukan pelanggaran.

MinyaKita merupakan bagian dari kebijakan subsidi pemerintah untuk menyediakan minyak goreng dengan harga terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi kalangan menengah ke bawah. Seharusnya kebijakan ini bisa menjadi angin segar untuk masyarakatnya, namun ternyata kembali menjadi polemik.

Fakta ini sangat jomplang dengan realitas bahwasannya Indonesia menjadi CPO terbesar. Mestinya tidak ada kasus demikian untuk sebuah negara dengan produsen minyak terbesar di dunia. Lantas, apakah ada yang salah?

Tentu semua ini bisa terjadi pasti adanya sebab dan akibat. Ternyata jika ditelusuri penyebab dari terjadinya penyelewengan ini akibat penerapan sistem kapitalis, pasalnya sistem ini meniscayakan distribusi kebutuhan pangan ada di tangan korporasi, bukan di tangan negara. Di mana penyebab dari susahnya masyarakat mendapat minyak di dalam sebuah negara produsen minyak terbesar ini ialah, karena mulai dari produksi sampai distribusi dikuasai oleh swasta. Sedangkan negara hanya hadir untuk menjamin bisnis untuk para kapital, termasuk bisnis minyak goreng. Bahkan tidak ada sanksi yang menjerakan untuk pelaku kecurangan, hanya sekedar gertakan-gertakan yang tidak pernah berefek jera.

Ini adalah buah dari penerapan sistem ekonomi kapitalis di mana melegalkan kebebasan kepemilikan, sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang seharusnya diolah oleh negara namun saat ini diolah oleh swasta. Hal ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah tidak serius dalam mengurusi rakyat dan gagalnya negara mengatasi kecurangan para korporat. Negara tampak lemah di hadapan korporat.

Maka, dengan adanya polemik seperti ini umat harus menyadari bahwa semua hal ini dampak dari pemimpin yang tidak menerapkan sistem syariat Islam dalam mengurus umat. Karena dalam sistem Islam menentukan aturan untuk hajat rakyat di bawah kendali pemerintah. Karena pemimpin adalah raa’in dan junnah bagi umatnya. Seperti hadist Rasulullah SAW yang berbunyi,
“Imam adalah raa’in (pengembala) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya” (HR. Bukhari).

Dasar dari mengurus rakyat adalah pelayanan, bukan bisnis atau keuntungan. Dalam Islam pemenuhan kebutuhan pokok rakyat merupakan tanggung jawab negara dengan tata cara yang sesuai syariat. Tidak boleh diserahkan kepada korporasi.
Serta negara juga wajib mengawasi setiap pergerakan rantai distribusi di pasaran dengan mengutus Qadhi Hisbah yang bertugas melakukan inspeksi pasar. Agar tidak terjadi kecurangan. Maka tidak menunggu ada laporan terlebih dahulu baru ditindaki tetapi sudah menyiapkan antisipasi dari kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Jikalau ditemukan kecurangan tersebut, maka negara memberikan sanksi tegas dalam hal ini. Bahkan pelaku bisa dilarang melakukan produksi perdagangan.

Demikian Islam menawarkan solusi fundamental serta komprehensif untuk setiap masalah umat yang terjadi akibat penerapan sistem kapitalis. Dapat kita ketahui pula bahwa Islam bukan hanya sekedar agama ruhiyah saja, namun Islam begitu luas hingga mengurus urusan politik rakyat. Salah satu contohnya mengurusi rakyat terkait kebutuhan pokok. Begitupun Allah memerintahkan kita mengambil Islam secara kaffah, agar bisa mencapai keridhoan-Nya. [WE/IK].

Views: 16