wacana-edukasi.com, SURAT PEMBACA– Harga beras terus naik hingga menembus angka Rp 17.000 rupiah per kilogram di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, Senin 6 November 2023. Kenaikan harga beras itu menjadi perhatian masyarakat di berbagai wilayah, tidak terkecuali di Kabupaten Sekadau.Hal itu karena harga beras dianggap naik secara signifikan (https://pontianak.tribunnews.com/2023/11/06/masyarakat-sekadau-resah-harga-beras-capai-rp-17-ribu).
Pedagang sembako di Sekadau, Amin, menuturkan harga beras mengalami peningkatan sejak bulan September 2023. Kenaikan harga beras hingga 35 persen dalam waktu singkat itu benar-benar memberatkan masyarakat. Sementara itu, petani di Sekadau, Lisa, mengaku sebagai petani tentu merasa senang dengan kenaikan harga beras. Karena petani lokal juga dapat menaikan harga berasnya menyesuaikan harga pasar. “Kenaikan harga ini pasti memberikan dampak ekonomi untuk petani. Tapi memang banyak juga yang merasakan kekhawatiran, karena naik harga beras pasti naik biaya hidup, ” tandas Lisa.
Sebenarnya, problem tingginya harga pangan dan turunnya daya beli masyarakat ini tidak bisa terlepas dari akumulasi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat. Kebijakan yang demikian tidak bisa pula dilepaskan dari penerapan ekonomi kapitalisme. Diakui atau tidak, telah menjadi pakem dalam melahirkan seluruh kebijakan. Kebijakan intensifikasi pertanian, misalnya, malah makin membuat lesu produktivitas pertanian. Pengurangan subsidi pada pupuk, benih, dan saprodi jelas membuat ongkos produksi jadi makin mahal.
Pada saat yang sama, kebijakan impor pangan malah dibuka lebar-lebar. Walhasil, harga pangan local kalah bersaing dari harga pangan impor. Jika sudah begitu, gairah petani untuk menanam pun memudar. Terjadilah penurunan produksi yang menyebabkan ketersediaan pangan turut berkurang. Ini ancaman bagi kedaulatan pangan.
Kebijakan ekstensifikasi pertanian juga tidak sejalan dengan cita-cita swasembada pangan nasional. Alih fungsi lahan pertanian besar-besaran untuk pemukiman real estate, ataupun pembangunan jalan dan kawasan industri, malah makin masif. Bukankah ini pula penyebab menurunnya produksi pangan?
Selain kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, kebijakan yang dilandasi system ekonomi kapitalisme hanya berfokus pada produksi, sedangkan distribusinya diserahkan pada mekanisme pasar. Uang menjadi pengendali tunggal dalam distribusi. Akhirnya, pangan hanya akan mengalir lancar pada orang mampu, tetapi tidak pada kaum miskin.
Seluruh kebijakan yang berlandaskan system ekonomi kapitalisme ini didukung dengan system pemerintahan demokrasi yang rapuh yang hanya bisa menghasilkan penguasa rasa pengusaha. Seperti terkait memberantas mafia beras, pemerintah seolah mandul dan kondisi ini telah nyata membuat rakyat menderita.
Sungguh berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang berdiri di atas hukum syarak yang seluruh kebijakannya akan berfokus pada kemaslahatan umat. Setidaknya ada dua kebijakan dalam sistem Islam untuk memenuhi kebutuhan pangan.Pertama, kebijakan yang dapat memperkuat kedaulatan pangan, yaitu intensifikasi dengan mempermudah petani dalam hal produksi. Subsidi bukanlah beban, melainkan satu cara untuk meningkatkan produktivitas yang akan menjaga ketersediaan. Begitu pun ekstensifikasi, pemerintah akan hadir untuk rakyat, bukan untuk korporasi. Pemerintah akan menjaga agar alih fungsi lahan benar-benar dilakukan untuk kepentingan seluruh rakyat.
Kedua, harga bukan satu-satunya hal dalam pendistribusian harta. Negara akan bertanggungjawab terhadap pemenuhan seluruh kebutuhan rakyat, termasuk pangan. Contohnya, negara menjamin kepemilikan lahan pertanian yang diperoleh dengan jalan menghidupkan tanah mati dan pemagaran apabila para petani tidak menggarapnya secara langsung. Kebijakan yang demikian ini bisa terwujud jika negara memiliki peran sentral dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
Agnes Laura (Kubu Raya Kalbar)
Views: 36
Comment here