Oleh: Surfida, S.Pd.I. (Pemerhati Sosial)
Wacana-edukasi.com — Sudah setahun covid-19 bertamu di semua negara, dan sudah merasakan bagaimana serangan virus ini. Ada yang sudah berhasil memutus penyebarannya dan ada juga yang belum. Indonesia termasuk negara yang belum berhasil memutus penyebarannya, bahkan meningkat. Negara-negara yang masih bergelut dengan virus tersebut, saat ini sedang berusaha untuk memproduksi vaksin. Vaksin ini diperuntukkan kepada yang belum terpapar covid, dibawah usia 60 tahun dan tidak memiliki riwayat penyakit kronis.
Negara yang memproduksi vaksin antara lain Rusia, Inggris, dan China. Rusia memproduksi vaksin bernama Sputnik V. Inggris juga melakukan uji coba vaksin corona atau vaksin Oxford. Negara China mengembangkan vaksin Covid-19 bernama Sinovac (kompas.com, 11/11/2020). Memang Indonesia saat ini sedang memproduksi vaksin merah putih, tetapi vaksin tersebut belum siap pakai. Oleh karena itu, penguasa berusaha mendatangkan vaksin dari luar negeri. Penguasa melakukan kerja sama dengan negara China, sehingga vaksin yang dipilih Indonesia adalah vaksin Sinovac. Sinovac ini sudah berada di Indonesia. Pemerintah pusat sudah mendistribusi vaksin tersebut kedaerah-daerah, salah satunya Sulawesi Tenggara lebih tepatnya di daerah Konawe Selatan (Konsel).
Namun, tidak semua masyarakat bahagia dengan adanya vaksin. Sebagian menganggap bahwa vaksin itu tidak aman, belum jelas halal-haramnya, sinovac sebagai kelinci percobaan, mengandung boraks. Selain itu, covid juga dianggap konspirasi negara-negra barat. Sebagian besar rakyat Indonesia percaya hoaks tentang vaksin, di antaranya masyarakat Konsel. Karena masyarakat banyak yang percaya hoax bahwa vaksin tidak aman atau sebagai kelinci percobaan atau mengandung boraks. Sehingga Bupati Konawe Selatan, H Surunuddin Dangga mengimbau warganya agar jangan percaya dengan hoaks tentang vaksin covid. Menurutnya, tujuan pemerintah baik. Sebagaimana dikutip dari MediaKendari.com, 11/1/2021. “Tidak mungkin Pemerintah pusat mendistribusi vaksin itu ke daerah-daerah bila vaksin tersebut tidak aman untuk masyarakat. Sehingga, beliau pun tidak keberatan untuk divaksin jika yang divaksin tidak diberikan batasan umur.
Vaksin yang akan beredar di Konsel ini diprioritaskan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para kepala desa, setelah itu baru yang lainnya. Bupati Konsel akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan agar penyaluran vaksin berjalan lancar.
Hoaks Vaksin Meningkat akibat Kapitalisme
Hoaks tentang vaksin tidak aman atau mengandung boraks, atau konspirasi politik, untuk kepentingan bisnis ini harus mendapat perhatian penuh dari penguasa. Penguasa harus memberikan edukasi dan sosialisasi yang baik terhadap rakyat, sehingga Hoaks tentang vaksin bisa dihilangkan. Selain itu, media juga harus memberikan informasi yang valid, tentang vaksin jangan asal tulis berita. Jika penguasa membiarkan begitu saja, yang ada adalah pro-kontra. Ketika terjadi pro-kontra, di tengah-tengah masyarakat akan terjadi perpecahan, karena antara yang pro dan yang kontra akan beradu argumen.
Dalam menyelesaikan wabah ini juga, penguasa harus menyadari bahwa vaksin ini tidak mampu memutus mata rantai wabah. Olehnya itu, seluruh stakeholder negara harus memberikan sosialisasi kepada rakyat, bahwa vaksin hanya salah satu usaha untuk mencegah penularan. Jangan sampai rakyat akan menganggap dirinya sudah aman, ketika sudah divaksin, sehingga tidak lagi menjaga prtotokol kesehatan dan berkerumun lagi ditempat ramai. Karena saat ini saja, banyak yang tidak perhatikan protokol kesehatan, padahal vaksin belum berjalan.
Namun, pelanggaran ini tidak sepenuhnya salah rakyat karena rakyat keluar untuk bekerja agar asap dapurnya tetap mengepul. Memang, sih, penguasa memberikan bantuan tetapi bantuan tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya, apalagi dalam keluarga tersebut memiliki anggota yang banyak. Wabah ini seandainya ditangani dengan serius saat wabah belum menyebar keseluruh daerah, pasti tidak akan berlama-lama seperti ini. Penguasa tidak menjadikan wabah sebagai bahan kelakar saat itu. Atau saat wabah sudah terdeteksi, negara langsung menerapkan lockdown atau karantina wilayah. Saat karantina wilayah, pemerintah melakukan program 3T dengan serius.
Langkah awal yang dilakukan adalah Testing (pemeriksaan). Penguasa bersama para tenaga kesehatan melakukan pemeriksaan, jika sudah ada yang terpapar, maka langkah selanjutnya Tracing (pelacakan), di sini pasien diperiksa apakah cukup dengan isolasi mandiri atau tidak dan selanjutnya adalah Treatment (pengobatan). Dengan cara seperti ini pasti wabah akan cepat berakhir. Karena jika salah menangani, maka wabah akan berlama-lama dan semakin menelan korban yang banyak. Selain itu, saat ini juga daerah-daerah yang masih zona merah, masih melakukan proses belajar daring.
Namun, keseriusan penanganan terhadap wabah, kita tidak akan dapatkan dalam sistem saat ini. Sistem sekarang ini menomorduakan rakyat dan yang selalu diutamakan adalah manfaat. Dengan demikian, jangan heran disaat wabah masih naik puncak malah penguasa memberikan kelonggaran untuk beroperasi kepada perusahaan-perusahaan, tempat hiburan dan wisata. Itu semua dilakukan hanya keuntungan semata. Seandainya waktu itu penguasa langsung mengambil opsi karantina wilayah, sudah pasti wabah akan cepat berakhir. Sistem kapitalisme sangat berbeda dengan sistem Islam. Dalam Islam, pemimpin mengurus rakyat dengan serius, yang diutamakn adalah rakyatnya bukan keuntungan. Selain itu, akan melakukan karantina wilayah supaya wabah tidak menyebar kedaerah lain.
Ketika suatu daerah sudah terpapar wabah, maka warga diwilayah tersebut dilarang keluar, sedangkan yang dari luar dilarang masuk. Karantina wilayah juga sudah sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah, “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” (HR Bukhari) Ini juga sudah pernah diterapkan pada masa Umar bin Khatab. Saat beliau berangkat ke Syam dan ternyat disana ada wabah, Khalifah Umar pun memutuskan untuk kembali ke Madinah.
Sedangkan mengenai vaksin, negara tetap akan memberi dukungan dan fasilitas kepada para ilmuwan Islam untuk mengembangkan teknologi penelitian vaksin. Para ilmuwan tidak akan kesulitan tentang dana untuk membiayai penelitian tersebut karena negara yang akan meberikan dana. Negara juga tidak akan kebingungan untuk mencari dana, karena dana tersedia dibaitul maal. Sehingga, vaksin yang dihasilkan adalah vaksin yang berkualitas baik, karena negara tidak lagi memikirkan bagaimana cara mengembalikan modal. Beda dengan saat ini, penguasa tidak memiliki dana sehingga harus meminjam lagi kepada negara asing, sehingga semakin menambah utang dan negara semakin terjerat, mimpi menjadi negara mandiri hanya ilusi. Itu semua terjadi karena negara ini, kekayaan SDA nya dikuasai dan dikelola asing. Sedangkan negara Islam SDA nya dikuasai dan dikelola oleh negara.
Wallahua’lam bishshawab
Views: 0
Comment here