Oleh : Nurfahmi Hidayah Lukman (Relawan Media)
wacana-edukasi.com, SURAT PEMBACA-– Rencana pemindahan IKN alias Ibu Kota Negara Nusantara ke Kalimantan Timur tidak hanya melibatkan pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga strategi sosial dan kultural. Belakangan ini, ada wacana mengajak influencer media sosial untuk turut serta dalam proses ini.
Seperti yang dilansir Kompas.com (28/7/2024), Jokowi didampingi sejumlah influencer meresmikan Jembatan Pulau Balang dan meninjau pembangunan jalan tol menuju IKN. Ajakan Presiden Joko Widodo pada para influencer atau pesohor pemengaruh untuk melakukan kunjungan ke IKN menuai pro-kontra. Pasalnya , apakah ini langkah yang bijak atau justru hanya menjadi beban bagi negara?
Pendanaan untuk proyek IKN sudah menelan anggaran yang besar. Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa anggaran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diperkirakan akan membengkak hingga sekitar Rp 30 triliun, dari anggaran awal Rp 23 triliun pada tahun ini (CNBC.Indonesia, 21/3/2023). Mengalokasikan dana tambahan hingga puluhan miliar rupiah untuk menggaji influencer tampaknya tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan. Dalam situasi ekonomi yang menantang, prioritas penggunaan dana publik harusnya benar-benar diperhatikan, mengingat banyaknya sektor lain yang lebih membutuhkan, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar di daerah yang masih tertinggal. Selain itu, keberadaan influencer di IKN mungkin hanya memberikan dampak sementara. Tanpa strategi jangka panjang yang jelas, upaya ini bisa jadi hanya sekedar gimmick tanpa substansi.
Langkah tersebut menguatkan pencitraan akan pembangunan IKN yang masih banyak persoalan dan terancam gagal. Hal ini menggambarkan kebijakan yang dilaksanakan tidak efektif dan efisien. Demikian pula influencer yang ikut pun seolah menutup mata atas semua persoalan pembangunan IKN. Pencitraan juga makin nampak ketika kunjungan ke IKN tidak disertai dengan kunjungan kepada masyarakat terdampak pembangunan IKN.
Dalam sistem pemerintahan Islam, negara Islam menjalankan semua program pembangunan dan pengurusan rakyat dengan efektif dan efisien, termasuk dalam penggunaan anggaran negara harus dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk kemaslahatan umum. Negara harus mengutamakan alokasi anggaran untuk kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi rakyat. Pengeluaran yang tidak memiliki urgensi atau manfaat yang jelas bagi publik, seperti membayar influencer untuk promosi, harus dihindari.
Demikian pula dalam pemilihan pejabat yang berwenang perlu diperhatikan pada kapabilitas dan kredibilitas serta keimanannya. Dalam sistem pemerintahan Islam, pemimpin dan pejabat yang diberi amanah haruslah orang-orang yang memiliki integritas tinggi, keahlian dalam bidangnya, serta memiliki keimanan yang kuat. Keimanan menjadi landasan utama karena seorang pejabat yang beriman akan selalu berusaha menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan takut kepada Allah atas setiap amanah yang diembannya.
Pemilihan pejabat yang tepat bukan hanya memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan teknis yang diperlukan, tetapi juga memastikan bahwa mereka memiliki visi dan misi yang selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam Islam. Seorang pejabat yang beriman dan berkapasitas tinggi akan senantiasa berusaha memberikan yang terbaik untuk rakyatnya dan menghindari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
Di sisi lain, negara menjamin suasana amar makruf nahi munkar pada semua rakyat sehingga semua individu rakyat akan senantiasa koreksi terhadap pemerintah sesuai dengan tuntunan Islam. Amar makruf nahi munkar, yang berarti mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, merupakan prinsip dasar dalam masyarakat Islam. Negara, sebagai pelindung dan pengatur urusan rakyat, bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terlaksananya prinsip ini.
Dalam konteks ini, evaluasi kritis terhadap para pemimpin atau pejabat yang berkuasa, bertujuan untuk memastikan bahwa mereka tetap berada di jalur yang benar, sesuai dengan ajaran Islam, dan tidak menyimpang dari tugas serta amanah yang diberikan.
Muhasabah lil hukam, atau mengawasi dan menasihati para penguasa, adalah bagian integral dari mekanisme pengawasan dalam sistem pemerintahan Islam. Dengan adanya suasana yang mendukung amar makruf nahi munkar, rakyat tidak hanya menjadi objek dari kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi subjek yang aktif dalam mengawasi dan menilai kebijakan serta tindakan para pemimpin.
Pemerintah yang mendukung pelaksanaan amar makruf nahi munkar akan terbuka terhadap kritik yang konstruktif dan nasihat yang diberikan dengan niat baik. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas kepemimpinan dan kebijakan, tetapi juga memperkuat hubungan antara rakyat dan pemimpin, menciptakan kepercayaan dan stabilitas dalam masyarakat.
Maka, penguasa pun dapat menjalankan peran sebagai pengurus dan pelindung rakyat, cinta pada rakyat dan rakyat pun mencintai pemimpinnya.
Wallahu A’lam Bishowab[]
Views: 36
Comment here