Oleh Rahmiani Tiflen, S.Kep. (Pegiat Literasi)
Ironis memang dikala negara lain menetapkan aturan ketat sebagai perlindungan terhadap arus internasional dari dan ke luar negeri, namun di lain pihak Indonesia justru terkesan abai.
Wacana-edukasi.com — Ibarat kata sudah jatuh tertimpa tangga begitulah hidup yang kini dialami oleh rakyat Indonesia, terlebih di tengah wabah covid-19. Tak ubahnya anak ayam kehilangan induk, masyarakat pun dibuat terlunta-lunta atas setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang kian nyata berpihak pada korporat.
Semua itu diperkuat oleh pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang menyampaikan bahwa dirinya telah meminta kepada pemerintah untuk melarang arus masuk Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia selama diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif. Akan tetapi pada kenyataannya mobilisasi tenaga kerja asing (TKA) asal China terus berdatangan ke Indonesia melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (3/7) malam. Puluhan TKA itu bahkan masuk disaat pandemik tengah melanda negeri (CNN Indonesia, 04/07/21).
Selain itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Andi Darmawan Bintang pun ikut membenarkan hal tersebut. Menurutnya sejauh ini, total tercatat 46 TKA asal Tiongkok telah memasuki Sulsel, termasuk 20 orang yang datang pada Sabtu (3/7), sembilan orang pada 29 Juni dan 17 orang pada 1 Juli. Walaupun berdasarkan pemeriksaan awal didapatkan 20 orang TKA yang belum mendapatkan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dari kementerian terkait (AntaraNews, 05/07/21).
Dengan demikian patutlah keseriusan pemerintah dipertanyakan sebab tidak konsisten dalam menetapkan serta menerapkan sebuah kebijakan. Padahal sebagaimana kita ketahui bersama, selama beberapa pekan terakhir, telah terjadi peningkatan kasus covid-19 yang kian menggila. Memasuki tanggal 6 Juli 2021 saja, tercatat adanya 31.189 kasus. Kemudian diperparah pula dengan jumlah pasien meninggal yang kian menanjak hingga 728 orang.
Ketidakkonsistenan Pemerintah dalam Penetapan Suatu Aturan
Merupakan sebuah ironi terbesar ketika rakyat lagi-lagi dibuat bingung oleh penguasa. Berulang kali sudah rezim melukai masyarakatnya sendiri dengan berbagai aturan yang saling tumpang tindih serta tidak konsisten sama sekali khususnya dalam menekan lonjakan penularan kasus covid-19.
Pada awal tahun 2021 saja penguasa telah mendapatkan sejumlah kecaman melalui dari berbagai pihak diantaranya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Dikatakannya, kedatangan TKA asal Cina dan India menggunakan pesawat sewa di tengah pandemi covid-19 merupakan hal yang menyakitkan dan mencederai rasa keadilan.
Menurutnya, kedatangan TKA justru semakin menegaskan fakta tentang UU Cipta Kerja. Terlebih klaster ketenagakerjaan diciptakan pemerintah guna memudahkan masuknya TKA ke Indonesia sehingga hal tersebut tentu saja mengancam ketersediaan lapangan pekerjaan bagi para pekerja lokal. Padahal yang lebih membutuhkan pekerjaan saat ini adalah rakyat Indonesia, sebagai akibat dari kehilangan pekerjaan akibat pandemi covid-19.
Sementara diketahui umum bahwa adanya UU Cipta Kerja menjadikan TKA yang masuk ke Indonesia tidak perlu menunggu surat izin tertulis dari Menaker. Tapi pihak perusahaan hanya perlu melaporkan rencana kedatangan TKA (RPTKA).
Ironis memang dikala negara lain menetapkan aturan ketat sebagai perlindungan terhadap arus internasional dari dan ke luar negeri, namun di lain pihak Indonesia justru terkesan abai. Padahal corona bukanlah virus domestik yang berasal dari dalam negeri. Namun virus tersebut didapatkan dari mobilitas manusia saat perjalanan internasional. Semua semakin mempertegas bahwa kebijakan-kebijakan yang ditetapkan otoritas penguasa adalah berpihak pada kepentingan asing.
Kerusakan Sistematik saat Ini hanya Boleh Diubah dengan Islam
Inilah bukti nyata rusaknya sistem pemerintahan yang memakai sistem kapitalisme-sekuler. Menghasilkan penguasa yang terus mengikuti dan bergantung pada korporat. Melahirkan karakter kepemimpinan yang kapitalistik serta kontra dan sama sekali tidak peduli terhadap nasib umat. Walaupun mengorbankan rakyat tidak mengapa asalkan ekonomi negara pulih kembali.
Dalam sistem kapitalisme para penguasa yang tidak memiliki kepedulian terhadap rakyat. Kepentingan para korporat, lebih utama. Padahal Rasulullah saw telah mengingatkan melalui lisan mulianya;
“Sungguh, manusia yang paling dicintai Allah pada Hari Kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah ialah pemimpin yang adil. Orang yang paling dibenci Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah pemimpin yang zalim.” (HR Tirmidzi)
Betapa hal yang sangat berbeda dengan para pemimpin dalam sistem Islam. Mereka adalah pemimpin-pemimpin adil yang senantiasa berpegang teguh pada syariat Allah SWT. Figur kepemimpinan yang selalu dirindukan oleh umat dan kelak akan kembali hadir atas izin Allah Ta’ala dalam satu kepemimpinan bagi seluruh kaum muslim.
Wallahu’alam bis showab.
Views: 5
Comment here