Oleh: Ummu Athifa
Wacana-edukasi.com — Beberapa minggu ini banyak sekali mahasiswa yang mengikuti demo menuntut dicabutnya UU Cipta Kerja di berbagai daerah. Menurut pandangan mahasiswa, UU Cipta Kerja sangat merugikan ketika mencari pekerjaan. Mahasiswa akan berjuang dengan pekerja asal luar untuk meraihnya.
Sungguh disayangkan jika benar adanya. Tak heran masih banyak aksi demo dilakukan, contohnya di daerah Cirebon. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Cirebon (GMC) kembali melakukan aksi unjuk rasa menolak Undang-undang omnibus law Cipta Kerja, Senin (19/10). Kali ini GMC berorasi di tengah perempatan jalan lampu merah Pemuda dan menutup jalur Pantura Jl. Brigjen Darsono (Bypass), Kota Cirebon.
Ada 3 poin yang disuarakan GMC, pertama, mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mencabut Undang-undang omnibus law Cipta Kerja. Kedua, mendesak aparat kepolisian untuk tidak bertindak represif terhadap massa aksi di berbagai daerah. Ketiga, mendesak pemerintah untuk mencabut surat edaran Mendikbud No: 1035/E/KM/2020. Surat tersebut berisi tentang imbauan para mahasiswa/i untuk tidak turut serta dalam kegiatan demonstrasi/unjuk rasa/menyampaikan aspirasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan para mahasiswa/i di masa pandemik ini (radarcirebon.com, 19/10/20).
Akibatnya pemerintah bertindak tegas, salah satunya tidak memberikan SKCK bagi yang mengikuti demo. Ini diduga munculnya surat edaran dari Dirjen Pendidikan Tinggi No. 1035/E/KM/2020 berisi permintaan agar pimpinan perguruan tinggi, yakni rektor, agar para mahasiswanya tidak ikut serta pada aksi tolak UU Cipta Kerja. Padahal menurut Fadli Zon, berdemonstrasi, atau aksi mengeluarkan pendapat lain yang dilakukan secara damai bukan tindak pidana dan bukan pula suatu kejahatan. Tak pantas aparat pemerintah membuat stigmatisasi negatif kepada pelaku aksi atau menakuti ancaman hukum (portaljember.com, 20/10/20).
Padahal suara mahasiswa bukanlah semata-mata hanya diriya sendiri, tetapi mewakili rakyat Indonesia. Hakikatnya, mahasiswa ini menginginkan perubahan atas kebijakan bangsa yang menyengsarakan. Dan akan sangat erat sekali dengan karakter mahasiswa sebagai ‘agen perubahan’. Ibnu Khaldun meramalkan dalam siklus sejarah dunia berupa perubahan berbentuk spiral history, yakni torehan sejarah akan terus terukir sepanjang hayat hidup manusia di bumi ini.
Banyaknya pergerakan mahasiswa saat ini tak lain karena menginginkan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Namun, sudah tepatkan arah perjuangannya? Melihat kondisi negeri ini yang masih menerapkan sistem demokrasi. Sistem yang menguntungkan penguasa dan memeras hak rakyat untuk kepentingan para pemilik modal. Maka, pergerakan apa pun saat ini tidaklah berpengaruh banyak terhadap kebijakan di negeri ini.
Memang benar, asasnya adalah kebebasan. Sehingga bebas berpendapat dalam hal apa pun. Hanya saja, ketika pendapat tersebut tidak memberikan untung, jelas tidak akan didengar. Padahal, tak ada salahnya jika dipahami terlebih dahulu maksudnya, kemudian didiskusikan solusinya.
Berbeda dalam Islam, setiap permasalahan akan diselesaikan berdasarkan al-quran dan as-sunah. Pengaturannya adalah seluruh aspek kehidupan, baik tentang ekonomi, pemerintahan, pergaulan, dan sebagainya. Bukan hanya sekadar ritual ibadah saja atau kajian keislaman di masjid, tetapi aturannya sangat komprehensif.
Allah SWT berfirman, “Barang siapa mencari selain diin Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” (TQS. Ali-Imran: 85)
Hanya dengan Islam pergerakan mahasiswa dapat menuju perubahan yang hakiki. Karena jika berkata hakiki, hakikat kehidupan kita pun berasal dari Allah dan akan kembali pada Allah. Sudah sepantasnya kita melaksanakan semua yang Allah perintahkan, termasuk mengambil Islam sebagai asas dalam pergerakan menuju perubahan.
Wallahu a’lam bi ash-shawaab
Views: 3
Comment here