Oleh Sriyanti
Ibu Rumah Tangga
wacana-edukasi.com, OPINI– Pemerintah Kabupaten Bandung terpilih menjadi Kabupaten satu-satunya di Jawa Barat, yang mendapatkan dana insentif dari Kementerian Keuangan sebesar Rp8,9 miliar. Dana ini diberikan pemerintah pusat sebagai bentuk apresiasi karena Pemkab dinilai telah berhasil mengendalikan inflasi daerah.
Hal tersebut diungkapkan oleh Sekda Kabupaten Bandung Cakra Amiyana, saat menghadiri acara Sosialisasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, di Grand Sunshine Soreang. Ia juga mengatakan bahwa keberhasilan ini diraih berkat arahan dan bimbingan dari Bupati Bandung Dadang Supriatna. Untuk mengantisipasi inflasi pasca kenaikan harga BBM, Pemkab Bandung langsung membuat berbagai kebijakan dan program peduli masyarakat di antaranya dengan menggelar pasar murah, BLT dana desa, pemberian subsidi BBM bagi sopir angkot dan lain sebagainya. Hingga Kabupaten Bandung terpilih menjadi wilayah yang berhasil. (timesindonesia.co.id Senin, 31/10/2022)
Tidak hanya itu Bupati Bandung juga menerima beberapa penghargaan, dari pemerintah pusat seperti, Piala Anugrah Anubhawa Sasana Desa dari Kementerian Hukum dan HAM dan penghargaan yang diberikan oleh Pemprov Jawa Barat dalam ajang Penganugerahan Penyelenggara Satu Data Jabar Award.
Keberhasilan pemerintah atau para pemimpin dalam mengelola wilayah yang dipimpinnya memang patut kita syukuri. Namun demikian, perlu diketahui bahwa tugas dari penguasa adalah sebagai pengurus dan pelayan bagi rakyatnya. Karena itu sudah selayaknya mereka memberikan yang terbaik bagi masyarakat agar sejahtera. Segala upaya, kerja keras melalui berbagai program unggulan, sepenuhnya harus dilakukan demi kepentingan masyarakat. Bukan sekedar capaian target agar dinilai atau untuk memenuhi keinginan pemerintah pusat, yang kemudian akan diapresiasi dengan penghargaan dan materi.
Jika diperhatikan, berbagai program yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat seperti, kartu tani, pinjaman tanpa bunga, pembangunan fasilitas seperti rumah sakit, sekolah dan lain sebagainya, belum begitu memberikan dampak yang diharapkan. Di bidang kesehatan, keluhan masyarakat pun masih banyak terutama terkait layanan yang diberikan. Para pengguna BPJS misalnya, mereka seakan di nomor duakan ketika hendak berobat, padahal setiap bulannya mereka membayar iuran kepada badan penyelenggara jaminan sosial ini. Bahkan keanggotaannya pun dijadikan persyaratan untuk kebutuhan publik lainnya semisal pembuatan SIM, sertifikat dan sejenisnya. Banyak yang tidak menyadari, bahwa masyarakat dipaksa menerima kebijakan ini. Padahal sebenarnya jaminan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah. Di bidang pendidikan, meski sekolah tersebar di mana-mana namun masih banyak anak yang putus sekolah karena terkendala biaya. Di bidang keamanan, tindak kejahatan di tengah masyarakat masih cukup tinggi. Begitu juga kebutuhan pokok publik lainnya seperti, jalan raya, jembatan, kondisinya banyak yang sudah memprihatinkan tapi tetap dibiarkan. Hal ini menunjukkan kesejahteraan belum terwujud.
Jika keberhasilan pemerintah hanya diukur tidak terjadinya inflasi atau banyaknya investor yang masuk ke negeri ini, maka akan memungkinkan tujuan pembangunan tak ubahnya perlombaan dan persaingan antar para pemimpin daerah dan aparat dalam struktur pemerintahan. Hal ini pun akan berdampak terhadap tugasnya, alih-alih mengurusi urusan masyarakat, mereka justru akan disibukkan untuk mencapai target memenangkan persaingan.
Sejatinya, keberhasilan seorang pemimpin akan terlihat jika rakyat yang ada dalam pengurusannya sudah hidup sejahtera. Semua kebutuhan pokoknya terpenuhi baik yang bersifat kolektif maupun individu, serta kemudahan berbagai akses untuk mendapatkannya. Kesuksesan tidak cukup diukur dari sekedar kata dan data sebagaimana yang terjadi saat ini. Pemerintahan senantiasa mengungkapkan capaian keberhasilannya melalui data-data statistik, dengan metode perhitungan yang tidak akurat. Terkait pendapatan rata-rata masyarakat misalnya, dari data terlihat tinggi namun faktanya banyak orang miskin yang hidup kekurangan, bahkan untuk mengisi perut saja mereka kesulitan, anak-anak putus sekolah, para pengemis gelandangan masih pun jadi pemandangan di jalanan. Lalu layakkah hal ini terjadi di kala para pejabat diberi apresiasi keberhasilan? Inilah wajah asli kapitalisme, keberhasilan dalam sistem ini hanyalah fatamorgana, kesejahteraan hanya angan-angan yang tidak terwujud, karena dalam sistem ini akal manusialah yang dipakai untuk membuat aturan kehidupan, asasnya manfaat dan tujuan capaiannya hanyalah materi.
Lain halnya dengan sistem pemerintahan Islam yang berasaskan akidah Islam yang datangnya dari Sang Pencipta dan Pengatur manusia. Dalam sistem Islam, jabatan kepemimpinan adalah amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt. baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.
“Imam (pemimpin) adalah pengurus bagi rakyatnya dan ia bertanggung jawab atas apa yang diurusnya.” (HR. Bukhari)
Beratnya tanggung jawab ini, membuat para pemimpin khawatir jika tidak bisa amanah dalam menjalankan tugasnya, benak mereka senantiasa dipenuhi dengan pemikiran tentang bagaimana agar umat dalam pengurusannya hidup sejahtera, seraya berdoa dan memohon ampunan kepada Allah Swt. karena takut tidak mampu menjalankan amanah degan baik. Sebagaimana yang dilakukan Khalifah Umar bin Khathab yang luar biasa ketakutan ketika ditanya Allah, jika ada seekor keledai terperosok di jalan rusak karena kelalaiannya sebagai pemimpin.
Ini menunjukkan bagaimana besarnya tanggung jawab beliau sebagai seorang penguasa sampai keselamatan seekor hewan pun diperhatikan. Terlebih nasib manusia-manusia yang hidup dalam pengurusannya.
Kesejahteraan umat merupakan tujuan utama, jaminan pemenuhan kebutuhan pokok baik yang bersifat kolektif ataupun individu diberikan oleh negara sebagai wujud tanggung jawabnya. Mekanisme pendistribusian pun sesuai dengan syariat yang Islam tetapkan, hingga setiap orang mendapatkan haknya dengan adil dan merata.
Para pemimpin bekerja tanpa pamrih hanya untuk umat demi meraih rida Allah Swt. bukan untuk sebuah apresiasi apalagi materi. Bahkan mereka rela mengorbankan kepentingan diri dan keluarganya untuk rakyat.
Model kepemimpinan yang demikian tidak akan dijumpai dalam sistem saat ini. Oleh karena itu kembali pada sistem Islam adalah satu-satunya jalan untuk melahirkan pemimpin taat sebagai pengayom rakyat, agar berkah dunia akhirat.
Wallahu a’lam bi ash-showab
Views: 9
Comment here